Kesiapan penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) khususnya pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Kertas dan Pensil (UNKP) dan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di Maluku Utara tidak sesuai dengan harapan pihak sekolah, karena dukungan dana minim.
"Selain itu, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) belum cair, sehingga sekolah harus melakukan pinjaman untuk melaksanakan hajatan UN," kata Ketua Panitia UN Provinsi di Maluku Utara, Jainab di Ternate, Minggu.
Olehnya itu, dia mengimbau orang tua, maupun pihak terkait untuk sama- sama menjaga dan menciptakan kondisi yang kondusif, memberi kenyamanan terhadap siswa selama melaksanakan ujian.
Pelaksanaan ujian UNKP dan UNBK dengan jumlah siswa keseluruhan di Provinsi di Maluku Utara sebanyak 5,252 siswa, dimana untuk sekolah SMK yang melaksanakan UNBK di provinsi itu adalah berjumlah 96 sekolah dengan jumlah siswa 4.701 siswa terdiri dari Kota Ternate 9 sekolah dengan jumlah siswa 999 orang.
Kota Tidore Kepulauan di 7 sekolah dengan jumlah siswa 352 orang, Kabupaten Halmahera Barat sebanyak 13 sekolah jumlah siswa 452 orang, Halmahera Utara 27 sekolah jumlah siswa 1.243 orang, selanjutnya Halmahera Timur jumlah sekolah 6 sekolah jumlah siswa 213 orang, Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) dengan 8 sekolah dengan jumlah siswa 301 orang. Halmahera Selatan 5 sekolah jumlah siswa 347 orang, Kepulauan Sula 17 sekolah dengan jumlah siswa 523 orang.
Selain itu, Kabupaten Pulau Morotai 7 sekolah dengan jumlah siswa 232 orang, Kabupaten Pulau Taliabu 2 sekolah jumlah siswa 39 orang maka total 4.701 peserta.
Sedangkan sekolah SMK melaksanakan ujian UNKP adalah Kabupaten Halmahera Tengah 2 sekolah 50 siswa, Halmahera Selatan 15 sekolah 350 siswa, Kabupaten Kepulauan Sula 1 sekolah jumlah siswa 23 siswa dan kabupaten pulau Taliabu 4 sekolah dengan jumlah siswa 128 orang maka total 22 sekolah ujian UNKP dan siswa 551 orang.
"Untuk di Taliabu yang biasanya Wi-Fi diaktifkan diatas jam 6 malam, sehingga kami meminta dengan khusus untuk diaktifkan pada jam 6 pagi agar pelaksanaan UNBK bisa berjalan tepat waktu, sedangkan SMA pelaksanaan ujian UNBK dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 8 April 2019 mendatang," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019
"Selain itu, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) belum cair, sehingga sekolah harus melakukan pinjaman untuk melaksanakan hajatan UN," kata Ketua Panitia UN Provinsi di Maluku Utara, Jainab di Ternate, Minggu.
Olehnya itu, dia mengimbau orang tua, maupun pihak terkait untuk sama- sama menjaga dan menciptakan kondisi yang kondusif, memberi kenyamanan terhadap siswa selama melaksanakan ujian.
Pelaksanaan ujian UNKP dan UNBK dengan jumlah siswa keseluruhan di Provinsi di Maluku Utara sebanyak 5,252 siswa, dimana untuk sekolah SMK yang melaksanakan UNBK di provinsi itu adalah berjumlah 96 sekolah dengan jumlah siswa 4.701 siswa terdiri dari Kota Ternate 9 sekolah dengan jumlah siswa 999 orang.
Kota Tidore Kepulauan di 7 sekolah dengan jumlah siswa 352 orang, Kabupaten Halmahera Barat sebanyak 13 sekolah jumlah siswa 452 orang, Halmahera Utara 27 sekolah jumlah siswa 1.243 orang, selanjutnya Halmahera Timur jumlah sekolah 6 sekolah jumlah siswa 213 orang, Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) dengan 8 sekolah dengan jumlah siswa 301 orang. Halmahera Selatan 5 sekolah jumlah siswa 347 orang, Kepulauan Sula 17 sekolah dengan jumlah siswa 523 orang.
Selain itu, Kabupaten Pulau Morotai 7 sekolah dengan jumlah siswa 232 orang, Kabupaten Pulau Taliabu 2 sekolah jumlah siswa 39 orang maka total 4.701 peserta.
Sedangkan sekolah SMK melaksanakan ujian UNKP adalah Kabupaten Halmahera Tengah 2 sekolah 50 siswa, Halmahera Selatan 15 sekolah 350 siswa, Kabupaten Kepulauan Sula 1 sekolah jumlah siswa 23 siswa dan kabupaten pulau Taliabu 4 sekolah dengan jumlah siswa 128 orang maka total 22 sekolah ujian UNKP dan siswa 551 orang.
"Untuk di Taliabu yang biasanya Wi-Fi diaktifkan diatas jam 6 malam, sehingga kami meminta dengan khusus untuk diaktifkan pada jam 6 pagi agar pelaksanaan UNBK bisa berjalan tepat waktu, sedangkan SMA pelaksanaan ujian UNBK dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 8 April 2019 mendatang," ujarnya.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019