USAID Sea menggandeng Masyarakat dan Perikanan Indonesia (MDPI) sebagai mitra pelaksana untuk mengembangkan kawasan konservasi perikanan di Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Kabupaten Pulau Morotai.
Supply Chain Manager MDPI, Stephani Mangunsong di Morotai, Selasa, menyatakan, sebagai mitra pelaksana USAID SEA mengembangkan kawasan konservasi perairan bersama Harta Samudra sebagai pihak industri perikanan yang terlibat dalam"fair trade".
Fair trade ini merupakan salah satu kegiatan pengelolaan tuna bersertifikasi yang menjamin penangkapan ikan yang etis yakni melalui alat tangkap yang aman dengan sistem ketertelusuran yang baik, sehingga ikan yang diperoleh dapat dikonsumsi secara aman dari nelayan maupun perusahaan.
Sebab, Harta Samudra sebagai anggota Asosiasi Pole Line and Handline Indonesia (AP2HI) saat menangkap ikan dengan alat tangkap yang ramah lingkungan dan ikannya satu demi satu tidak berlebihan.
Sedangkan, Quality Control PT Harta Samudra, Isnawati saaat observasi di lapangan mengungkapkan, ikan tuna yang masuk ke SKPT dilakukan pembersihan selama dua hari dan disimpan dalam suhu 18 derajat dengan masa kadaluarsa selama dua tahun dan di ekspor ke Amerika melalui Surabaya sebanyak tiga kontainer dan Vietnam delapan kontainer dengan jumlah ikan sebanyak 132 ton.
Sementara itu, Kasubdit Pulau-Pulau Kecil dan Terluar, Ditjen PRL Kementerian Kelautan dan Perikanan, Ahmad Aris ketika dikonfirmasi menyatakan, pemerintah mendukung pengembangan sektor perikanan di Morotai dengan membangun infrastruktur di kawasan SKPT senilai Rp50 miliar dan menyediakan 102 armada yang akan diberikan ke nelayan melalui Koperasi.
Menurut dia, potensi perikanan di Pulau Morotai untuk ikan tuna sebanyak 200 ton per tahun, sehingga dilakukan pemberdayaan bagi 98 nelayan.
Oleh karena itu, Ahmad Aris mengapresiasi upaya USAID Sea dalam konservasi dan pengolahan perikanan di wilayah Morotai.
Hingga saat ini, USAID SEA telah meningkatkan pengelolaan dan konservasi 1 juta hektare dengan membantu mitra pemerintah membentuk 14 kawasan konservasi perairan dan mendukung tiga pemerintah provinsi dalam menyusul rencana pengembangan tata ruang wilayah laut yang pertimbangkan praktik perikanan tradisional, hak-hak masyarakat tradisional dan lingkungan.
Selain itu membangun sistem agar lebih dari 2 perusahaan perikanan yang terdiri dari 5.000 nelayan di 1.200 kapal skala kecil dapat berbagi data tangkapan spesies bernilai komersial tinggi seperti kakap, udang dan ikan teri untuk membantu pemerintah mengelola perikanan dengan lebih efektif.
Olehnya itu, pihaknya bersama lebih dari 200 penangkap ikan di Malut dan Maluku menerapkan standar perdagangan yang adil dan meningkatkan cara penangkapan dan penanganan ikan tuna lokal, sehingga kualitasnya tetap terjaga saat di angkat di pasar.
Dalam observasi lapangan itu dihadiri Quality Control PT Harta Samudra, Isnawati, Suppley Chain Manager Masyarakat Dan Perikanan Indonesia (MDPI) Stephani Mangunsong, Deputy Chief of Party USAID SEA Project, Tiene Gunawan, Kasubdit Pulau-Pulau Kecil dan Terluar, Ditjen PRL Kementerian KP, DR Ahmad Aris dan Plant Manager PT Harta Samudra, Made Malih.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019
Supply Chain Manager MDPI, Stephani Mangunsong di Morotai, Selasa, menyatakan, sebagai mitra pelaksana USAID SEA mengembangkan kawasan konservasi perairan bersama Harta Samudra sebagai pihak industri perikanan yang terlibat dalam"fair trade".
Fair trade ini merupakan salah satu kegiatan pengelolaan tuna bersertifikasi yang menjamin penangkapan ikan yang etis yakni melalui alat tangkap yang aman dengan sistem ketertelusuran yang baik, sehingga ikan yang diperoleh dapat dikonsumsi secara aman dari nelayan maupun perusahaan.
Sebab, Harta Samudra sebagai anggota Asosiasi Pole Line and Handline Indonesia (AP2HI) saat menangkap ikan dengan alat tangkap yang ramah lingkungan dan ikannya satu demi satu tidak berlebihan.
Sedangkan, Quality Control PT Harta Samudra, Isnawati saaat observasi di lapangan mengungkapkan, ikan tuna yang masuk ke SKPT dilakukan pembersihan selama dua hari dan disimpan dalam suhu 18 derajat dengan masa kadaluarsa selama dua tahun dan di ekspor ke Amerika melalui Surabaya sebanyak tiga kontainer dan Vietnam delapan kontainer dengan jumlah ikan sebanyak 132 ton.
Sementara itu, Kasubdit Pulau-Pulau Kecil dan Terluar, Ditjen PRL Kementerian Kelautan dan Perikanan, Ahmad Aris ketika dikonfirmasi menyatakan, pemerintah mendukung pengembangan sektor perikanan di Morotai dengan membangun infrastruktur di kawasan SKPT senilai Rp50 miliar dan menyediakan 102 armada yang akan diberikan ke nelayan melalui Koperasi.
Menurut dia, potensi perikanan di Pulau Morotai untuk ikan tuna sebanyak 200 ton per tahun, sehingga dilakukan pemberdayaan bagi 98 nelayan.
Oleh karena itu, Ahmad Aris mengapresiasi upaya USAID Sea dalam konservasi dan pengolahan perikanan di wilayah Morotai.
Hingga saat ini, USAID SEA telah meningkatkan pengelolaan dan konservasi 1 juta hektare dengan membantu mitra pemerintah membentuk 14 kawasan konservasi perairan dan mendukung tiga pemerintah provinsi dalam menyusul rencana pengembangan tata ruang wilayah laut yang pertimbangkan praktik perikanan tradisional, hak-hak masyarakat tradisional dan lingkungan.
Selain itu membangun sistem agar lebih dari 2 perusahaan perikanan yang terdiri dari 5.000 nelayan di 1.200 kapal skala kecil dapat berbagi data tangkapan spesies bernilai komersial tinggi seperti kakap, udang dan ikan teri untuk membantu pemerintah mengelola perikanan dengan lebih efektif.
Olehnya itu, pihaknya bersama lebih dari 200 penangkap ikan di Malut dan Maluku menerapkan standar perdagangan yang adil dan meningkatkan cara penangkapan dan penanganan ikan tuna lokal, sehingga kualitasnya tetap terjaga saat di angkat di pasar.
Dalam observasi lapangan itu dihadiri Quality Control PT Harta Samudra, Isnawati, Suppley Chain Manager Masyarakat Dan Perikanan Indonesia (MDPI) Stephani Mangunsong, Deputy Chief of Party USAID SEA Project, Tiene Gunawan, Kasubdit Pulau-Pulau Kecil dan Terluar, Ditjen PRL Kementerian KP, DR Ahmad Aris dan Plant Manager PT Harta Samudra, Made Malih.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019