Pelaksanaan pemilu 2019 di Maluku Utara (Malut) diharapkan berakhir dengan aman dan damai, meskipun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI memasukkan provinsi ini sebagai salah satu daerah rawan kecurangan pemilu yang dapat memicu terjadinya konflik.
Ketatnya persaingan antarpeserta pemilu untuk mendapatkan dukungan masyarakat, yang tidak jarang memunculkan ketegangan harus dimaknai sebagai dinamika dan tidak menjadi hambatan untuk mewujudkan pemilu yang aman dan damai.
Kearifan lokal warisan leluhur di provinsi yang berpenduduk 1,2 juta jiwa ini seperti "Mari Moi Ngone Futuru" atau bersatu kita kuat dan "Torang Basudara" atau kita semua bersaudara hendaknya menjadi pegangan masyarakat dalam menghadapi pemilu 2019.
Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) Azis Marsaoly ada tiga pihak yang paling berperan untuk mewujudkan pemilu 2019 aman dan damai yakni penyelenggara pemilu, peserta pemilu dan pemilih.
Penyelenggara pemilu yakni KPU dan Bawaslu wajibkan menjalankan semua ketentuan pemilu secara konsisten dan tidak melakukan sesuatu yang dapat dinilai masyarakat sebagai bentuk ketidaknetralan.
Peserta pemilu yakni partai politik (parpol) dan calon legislatif (caleg) serta calon presiden/wakil presiden (capres/cawapres) harus sikap menerima kekalahan dan jika menganggap ada masalah memprosesnya melalui jalur konstitusi yang telah disiapkan.
Masyarakat sebagai pemilih harus mampu mengendalikan diri untuk tidak mudah terperangkap berita bohong, hasutan dan provokasi dari pihak tertentu untuk melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kekacauan di masyarakat terkait dengan hasil pemilu.
Selain ketiga tersebut, Azis Marsaoy juga menyebut pejabat pemerintah daerah dan institusi keamanan yaitu TNI-Polri di Malut sebagai pihak yang perannya tidak kalah penting untuk mewujudkan pemilu 2019 aman dan damai.
Kepala Daerah di Malut yang umumnya pengurus parpol dan tim pemenangan capres/cawapres tertentu tidak boleh memanfaatkan kekuasaan dan kewenangannya untuk mendukung parpol, caleg dan capres tertentu.
Demikian halnya institusi keamanan harus fokus pada perannya dalam menjaga keamanan dan tidak boleh menjadi bagian terselubung dari peserta pemilu untuk memenangkan mereka pada pemilu 2019 ini.
Tokoh agama dan tokoh masyarakat di daerah ini memiliki peran pula untuk mewujudkan pemilu aman dan damai dengan selalu memberikan pencerahan kepada masyarakat mengenai pentingnya tetap menjaga persatuan dan persaudaraan walaupun dalam pemilu berbeda pilihan.
Jaminan
Adaya jaminan dari Ketua KPU Malut Syahrani Somdayo dan Ketua Bawaslu Malut Muksin Amrin bahwa lembaga mereka akan konsisten melaksanakan tanggung jawab sebagai penyelenggara pemilu memberi keyakinan pemilu 2019 di daerah ini akan aman dan damai.
Apalagi para peserta pemilu sejak awal juga sudah mengatakan komitmen untuk siap kalah dan tidak akan mengekspresikan kekalahan mereka dengan tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat di daerah di daerah ini.
Masyarakat di Malut yang sudah pernah merasakan getirnya saat daerah ini dilanda konflik beberapa tahun silam tidak akan mau untuk mengalami hal yang sama hanya karena adanya provokasi dan ketidakpuasaan atas hasil pemilu 2019 ini.
Seperti yang disampaikan salah seorang tokoh masyarakat di Ternate Ibrahim, bahwa pemilu adalah momentum demokrasi memilih wakil rakyat dan pemimpin bangsa, sehingga sangatlah bodoh masyarakat kalau mau menciptakan konflik hanya karena pemilu itu.
Para kepala daerah di Malut sejak awal telah pula menegaskan komitmen mereka untuk tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan ketentuan terkait dengan pelaksanaan pileg dan pilpres di daerah masing-masing.
Bahkan mereka mengancam akan mencopot jabatan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) yang terbukti terlibat dalam kegiatan politik praktis pada pemilu 2019 ini, begitu pula jika ada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan hal serupa akan diberi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
Pihak TNI-Polri di Malut memastikan mereka akan netral dalam pelaksanaan pemilu 2019 dan menjamin keamanan pelaksanaannya agar semuanya berlangsung dengan aman dan damai.
Menurut Kapolda Malut Brigjen Pol Suroto mengaku pihaknya menerjunkan sedikitnya 3.000 lebih personel untuk pengamanan pemilu 2019 di 10 kabupaten/kota yang sebagian besar di antaranya di tempatkan sebagai pengamanan di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Personel Polri juga dikerahkan untuk melakukan pengawalan dalam pendistribusian logistik pemilu ke setiap TPS, termasuk saat pengembaliannya ke KPU untuk memastikan surat suara aman dari tindakan dari pihak tertentu yang dapat mengakibatkan terjadinya kecurangan.
Komitmen dari semua pihak terkait tersebut di Malut untuk mewujudkan pemilu yang aman dan damai diharapkan tidak sekedar ucapan belaka tetapi hendaknya diimplementasikan dalam tindakan nyata, karena pengalaman selama ini sering apa yang diucapkan tidak sesuai dengan yang dilaksanakan.
Pelaksanaan pemilu 2019 di provinsi ini hendaknya tidak hanya berlangsung aman dan damai, tetapi juga dimenghasilkan wakil rakyat dan pemimpin bangsa yang berkualitas dan dapat merealisasikan semua yang dijanjikan kepada masyarakat saat kampanye.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019
Ketatnya persaingan antarpeserta pemilu untuk mendapatkan dukungan masyarakat, yang tidak jarang memunculkan ketegangan harus dimaknai sebagai dinamika dan tidak menjadi hambatan untuk mewujudkan pemilu yang aman dan damai.
Kearifan lokal warisan leluhur di provinsi yang berpenduduk 1,2 juta jiwa ini seperti "Mari Moi Ngone Futuru" atau bersatu kita kuat dan "Torang Basudara" atau kita semua bersaudara hendaknya menjadi pegangan masyarakat dalam menghadapi pemilu 2019.
Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) Azis Marsaoly ada tiga pihak yang paling berperan untuk mewujudkan pemilu 2019 aman dan damai yakni penyelenggara pemilu, peserta pemilu dan pemilih.
Penyelenggara pemilu yakni KPU dan Bawaslu wajibkan menjalankan semua ketentuan pemilu secara konsisten dan tidak melakukan sesuatu yang dapat dinilai masyarakat sebagai bentuk ketidaknetralan.
Peserta pemilu yakni partai politik (parpol) dan calon legislatif (caleg) serta calon presiden/wakil presiden (capres/cawapres) harus sikap menerima kekalahan dan jika menganggap ada masalah memprosesnya melalui jalur konstitusi yang telah disiapkan.
Masyarakat sebagai pemilih harus mampu mengendalikan diri untuk tidak mudah terperangkap berita bohong, hasutan dan provokasi dari pihak tertentu untuk melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kekacauan di masyarakat terkait dengan hasil pemilu.
Selain ketiga tersebut, Azis Marsaoy juga menyebut pejabat pemerintah daerah dan institusi keamanan yaitu TNI-Polri di Malut sebagai pihak yang perannya tidak kalah penting untuk mewujudkan pemilu 2019 aman dan damai.
Kepala Daerah di Malut yang umumnya pengurus parpol dan tim pemenangan capres/cawapres tertentu tidak boleh memanfaatkan kekuasaan dan kewenangannya untuk mendukung parpol, caleg dan capres tertentu.
Demikian halnya institusi keamanan harus fokus pada perannya dalam menjaga keamanan dan tidak boleh menjadi bagian terselubung dari peserta pemilu untuk memenangkan mereka pada pemilu 2019 ini.
Tokoh agama dan tokoh masyarakat di daerah ini memiliki peran pula untuk mewujudkan pemilu aman dan damai dengan selalu memberikan pencerahan kepada masyarakat mengenai pentingnya tetap menjaga persatuan dan persaudaraan walaupun dalam pemilu berbeda pilihan.
Jaminan
Adaya jaminan dari Ketua KPU Malut Syahrani Somdayo dan Ketua Bawaslu Malut Muksin Amrin bahwa lembaga mereka akan konsisten melaksanakan tanggung jawab sebagai penyelenggara pemilu memberi keyakinan pemilu 2019 di daerah ini akan aman dan damai.
Apalagi para peserta pemilu sejak awal juga sudah mengatakan komitmen untuk siap kalah dan tidak akan mengekspresikan kekalahan mereka dengan tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat di daerah di daerah ini.
Masyarakat di Malut yang sudah pernah merasakan getirnya saat daerah ini dilanda konflik beberapa tahun silam tidak akan mau untuk mengalami hal yang sama hanya karena adanya provokasi dan ketidakpuasaan atas hasil pemilu 2019 ini.
Seperti yang disampaikan salah seorang tokoh masyarakat di Ternate Ibrahim, bahwa pemilu adalah momentum demokrasi memilih wakil rakyat dan pemimpin bangsa, sehingga sangatlah bodoh masyarakat kalau mau menciptakan konflik hanya karena pemilu itu.
Para kepala daerah di Malut sejak awal telah pula menegaskan komitmen mereka untuk tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan ketentuan terkait dengan pelaksanaan pileg dan pilpres di daerah masing-masing.
Bahkan mereka mengancam akan mencopot jabatan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) yang terbukti terlibat dalam kegiatan politik praktis pada pemilu 2019 ini, begitu pula jika ada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan hal serupa akan diberi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
Pihak TNI-Polri di Malut memastikan mereka akan netral dalam pelaksanaan pemilu 2019 dan menjamin keamanan pelaksanaannya agar semuanya berlangsung dengan aman dan damai.
Menurut Kapolda Malut Brigjen Pol Suroto mengaku pihaknya menerjunkan sedikitnya 3.000 lebih personel untuk pengamanan pemilu 2019 di 10 kabupaten/kota yang sebagian besar di antaranya di tempatkan sebagai pengamanan di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Personel Polri juga dikerahkan untuk melakukan pengawalan dalam pendistribusian logistik pemilu ke setiap TPS, termasuk saat pengembaliannya ke KPU untuk memastikan surat suara aman dari tindakan dari pihak tertentu yang dapat mengakibatkan terjadinya kecurangan.
Komitmen dari semua pihak terkait tersebut di Malut untuk mewujudkan pemilu yang aman dan damai diharapkan tidak sekedar ucapan belaka tetapi hendaknya diimplementasikan dalam tindakan nyata, karena pengalaman selama ini sering apa yang diucapkan tidak sesuai dengan yang dilaksanakan.
Pelaksanaan pemilu 2019 di provinsi ini hendaknya tidak hanya berlangsung aman dan damai, tetapi juga dimenghasilkan wakil rakyat dan pemimpin bangsa yang berkualitas dan dapat merealisasikan semua yang dijanjikan kepada masyarakat saat kampanye.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019