Ambon (ANTARA) - Pemilu menjadi panggung penting bagi perempuan dalam politik. Pelibatan aktif dan peran perempuan semakin meningkat, Perempuan telah membuktikan bahwa mereka memiliki kontribusi signifikan dalam menentukan arah masa depan suatu negara.
Dalam panggung demokrasi ini, perempuan menempatkan diri mereka sebagai agen perubahan yang tidak bisa diabaikan. Perjalanan perempuan dalam dunia politik tidaklah mudah. Mereka seringkali menghadapi stereotip dan hambatan struktural yang menghalangi akses mereka ke dalam arena politik. Namun demikian, semangat dan determinasi perempuan dalam memperjuangkan hak-hak politik mereka telah membuahkan hasil yang signifikan.
Pemilu 2024 mencatat sejumlah pencapaian penting dalam hal eksistensi perempuan dalam politik. Salah satunya adalah peningkatan jumlah perempuan yang terpilih sebagai anggota parlemen, baik di tingkat lokal maupun nasional. Hal ini menandai langkah maju dalam mewujudkan representasi gender yang lebih seimbang dalam lembaga legislatif.
Tidak hanya sebagai pemilih, tetapi perempuan juga semakin aktif dalam berbagai peran politik lainnya. Mereka terlibat dalam kampanye, menjadi konsultan politik, mendirikan organisasi advokasi, dan bahkan menjadi kandidat dalam pemilihan langsung. Dengan demikian, perempuan tidak hanya berkontribusi dalam memilih pemimpin, tetapi juga aktif dalam membentuk agenda politik dan mempengaruhi kebijakan publik.
Pemilu inklusif harus dapat menjangkau setiap kelompok masyarakat agar memiliki akses yang sama dalam pemenuhan hak dan tanggung jawab sebagai warga negara.
“Kebijakan afirmatif yang sudah keluar dalam PKPU 10 Tahun 2023 Pasal 8 ayat 1 huruf (c), ini yang sedang diminta oleh putusan Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan tindak lanjut, antara lain daftar bakal calon memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen setiap dapil, setiap tiga orang dapat paling sedikit satu orang bakal calon perempuan," kata Anggota KPU Betty Epsilon Idroos.
Namun, tantangan masih ada di hadapan perempuan dalam politik. Diskriminasi gender, stereotip, dan ketidaksetaraan akses masih menjadi masalah yang perlu diatasi secara bersama-sama. Penting bagi masyarakat untuk terus mendukung dan memperjuangkan hak-hak politik perempuan, serta memberikan ruang yang lebih besar bagi partisipasi mereka dalam proses politik.
Pemilu 2024 adalah momentum penting untuk merayakan eksistensi perempuan dalam politik dan mengakui peran mereka yang semakin berarti. Dengan terus mendorong kesetaraan gender dan memperjuangkan hak-hak politik perempuan, sehingga dapat memastikan bahwa suara dan aspirasi semua warga negara, tanpa memandang gender, didengar dan diwakili dalam pembentukan masa depan bangsa.
Kiprah Perempuan Maluku
Maluku dengan keberagaman budaya juga memiliki warisan yang kuat dari peran perempuan dalam politik. Meskipun kadang-kadang terabaikan dalam narasi politik nasional, perempuan Maluku telah memainkan peran penting dalam membentuk arah dan masa depan provinsi mereka serta negara secara keseluruhan.
Dalam konteks Maluku, perempuan telah memainkan peran yang sangat penting dalam mendukung stabilitas dan pembangunan di wilayah tersebut. Mereka terlibat dalam berbagai tingkat politik, mulai dari tingkat lokal hingga nasional, dan telah memberikan kontribusi yang dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat Maluku.
Di Maluku sendiri, tidak sedikit perempuan memberanikan diri ikut berkompetisi meraih kursi pada parlemen di Senayan Jakarta. Untuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sendiri ada sebanyak 27 calon legislatif. Sementara pada Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI ada empat calon legislatif perempuan.
Salah satu contoh kiprah perempuan Maluku dalam politik adalah melalui partisipasi mereka dalam lembaga-lembaga legislatif. Sejumlah perempuan Maluku telah dipastikan terpilih sebagai anggota dewan di tingkat RI, yang mana mereka memperjuangkan kepentingan masyarakat serta memainkan peran penting dalam pembuatan kebijakan yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat melalui program-program yang mereka tawarkan.
Selain itu, mereka juga aktif dalam berbagai organisasi politik dan sosial yang berperan dalam advokasi dan pemberdayaan masyarakat lokal. Mereka terlibat dalam gerakan perempuan dan memperjuangkan isu-isu seperti kesetaraan gender, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi.
Tidak hanya aktif di ranah politik formal, perempuan Maluku juga memainkan peran yang penting dalam memelihara dan mendorong perdamaian serta rekonsiliasi di wilayah yang pernah dilanda konflik. Mereka menjadi agen perdamaian yang berperan dalam membangun dialog antar-etnis dan mempromosikan perdamaian dan rekonsiliasi di antara masyarakat yang pernah terpisah oleh konflik.
Dengan mengakui dan memperkuat peran perempuan dalam politik, Maluku dapat mengoptimalkan potensi sumber daya manusia yang ada dan memastikan bahwa suara semua warga, termasuk perempuan, didengar dan diwakili dalam proses pengambilan keputusan. Melalui dukungan yang berkelanjutan dan upaya bersama untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada, perempuan Maluku akan terus menjadi motor penggerak bagi kemajuan dan kemakmuran wilayah ini serta negara secara keseluruhan.
Keterwakilan perempuan Maluku
Jumlah perempuan Maluku yang terpilih sebagai anggota parlemen masih relatif rendah dibandingkan dengan proporsi perempuan di populasi total provinsi tersebut. Namun, pada tingkat DPR RI, keterwakilan perempuan Maluku mendominasi di daerah pemilihan Maluku, yakni sebanyak tiga calon legislatif dari empat kursi yang ditetapkan.
Pertama, Widya Pratiwi dari Partai Amanat Nasional (PAN) dengan perolehan suara tertinggi sebanyak 163.315 suara,Selanjutnya diikuti dengan posisi kedua, Mercy Chriesty Barends dari Partai PDI Perjuangan yang memperoleh suara sebanyak 100.703 dan Saadiah Uluputty dengan perolehan suara 93.119.
Ada pun pada tingkat DPD RI keterwakilan perempuan juga mendominasi di daerah pemilihan Maluku yaitu sebanyak tiga calon legislatif dari empat kursi yang tersedia. Mereka adalah Novita Anakotta dengan perolehan suara tertinggi sebanyak 180.335, diikuti Anna Latuconsina sebanyak 126.595 suara dan posisi terakhir Mirati Dewaningsih dengan suara 85.690.
Beberapa dari perempuan yang mewakili perempuan Maluku dalam lembaga perwakilan rakyat tersebut, di kalangan masyarakat Maluku ada yang sudah cukup dikenal atau mungkin sudah tidak asing lagi di telinga seperti Widya Pratiwi , yakni istri Gubernur Maluku Murad Ismail.
Widya Murad Ismail aktif sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku, Ketua Dekranasda Provinsi, Bunda PAUD Maluku, Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Maluku dan juga terpilih sebagai Duta Parenting Maluku.
Selanjutnya, ada Saadiah Uluputty, seorang politikus dari Partai Keadilan Sejahtera yang sudah menjabat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sejak 2019 dari Provinsi Maluku. Sebelumnya, ia sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku dua periode sejak 2009 hingga 2019.
Sementara Mercy Chriesty Barends adalah politisi dari partai PDI Perjuangan yang berhasil masuk ke DPR RI periode 2019-2024. Ia telah menjabat sebagai anggota DPR RI selama dua periode, dan kini ditempatkan di Komisi VII, dengan lingkup tugas di bidang Energi, Riset dan Teknologi.
Jauh sebelum terjun ke dunia politik, Mercy memimpin Lembaga Partisipasi Pembangunan Masyarakat (LPPM) Maluku (The Community Institute for Participation in Development/Maluku), yakni LSM yang bergerak dalam hal pemulihan pascakonflik pada 1997. Lebih dari satu dasawarsa memimpin LSM, Mercy terjun ke dunia politik dan memulai karir politiknya sebagai anggota DPRD Maluku dan kemudian lanjut sebagai anggota DPR RI.
Adapun Anna Latuconsina, yang telah berkiprah di DPD RI tercatat sudah tiga periode mendapat kepercayaan rakyat atau konstituen dari Dapil Maluku., yaitu periode 2009 – 2014, berlanjut 2014 – 2019 dan 2019 – 2024. Setiap periode rata-rata ia memperoleh 100 ribuan suara.
Anna Latuconsina dikenal bukan hanya sebagai politisi atau senator. Ia sebelumnya sudah berkecimpung dalam bidang pemberdayaan perempuan, pendidikan dan pariwisata di Maluku.
Selanjutnya ada Novita Anakotta, saat ini menjabat sebagai Wakil II di Komite IV DPD RI periode 2019-2024. Pada Pemilu 2019, Novita Anakotta berhasil mendapatkan suara sebesar 62.501 suara. Sebelum terjun ke dunia politik, Novita Anakotta menempuh pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Pattimura dan lulus pada 1998. Ia lalu melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Jayabaya dan lulus pada 2000.
Terakhir, Mirati Dewaningsih saat ini masih menjabat sebagai anggota DPD RI Dapil Maluku periode 2019-2024. Ia juga menjabat sebagai Wakil Ketua II Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI pada periode tersebut.
Dengan rekam jejak singkat dari ke enam perempuan Maluku yang siap menduduki kursi di Senayan Jakarta, itu membuktikan bahwa perempuan Maluku berani secara aktif berperan dan berkontribusi dalam dunia politik melalui keterlibatan mereka dalam berbagai tingkat politik, mulai dari tingkat lokal hingga nasional.
Untuk meningkatkan keterwakilan perempuan Maluku di parlemen terus dilakukan. Dukungan dari partai politik juga menjadi kunci dalam memperjuangkan keterwakilan perempuan di parlemen. Pembentukan kebijakan internal partai yang mendorong keterwakilan gender yang seimbang dalam struktur kepengurusan dan daftar calon legislatif dapat menjadi langkah awal dalam meningkatkan keterwakilan perempuan Maluku di parlemen.
Pentingnya keterwakilan perempuan dalam parlemen tidak hanya untuk mencapai kesetaraan gender, tetapi juga untuk memastikan bahwa kepentingan dan perspektif perempuan tercermin dalam proses pengambilan keputusan. Melalui upaya bersama dari berbagai pihak, diharapkan keterwakilan perempuan Maluku di parlemen dapat meningkat, sehingga suara dan aspirasi semua warga, tanpa memandang gender, dapat didengar dan diwakili sepenuhnya dalam proses legislasi dan pembangunan negara.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Perempuan-perempuan Maluku dalam Pemilu 2024
