Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Maluku mencatat, Inflasi Provinsi Maluku pada April 2019 secara bulanan menurun dan masih berada pada sasaran inflasi.
Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Maluku pada bulan April 2019 tercatat mengalami deflasi 0,13% (month to month/mtm) atau sebesar 4,33% (year on year/yoy), berada pada sasaran target Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Maluku sebesar 3,5%±1% (yoy)," kata Pelaksana tugas Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Maluku Teguh Triyono di Ambon, Jumat.
Tekanan inflasi Maluku pada April 2019 tersebut menurun dibandingkan inflasi pada bulan Maret 2019 yang sebesar 0,49% (mtm) atau 3,74% (yoy).
Turunnya tekanan inflasi pada bulan April disebabkan oleh turunnya tekanan inflasi pada Kelompok Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan, yaitu sebesar 4,67% (mtm) pada Maret, menjadi deflasi 3,26% (mtm) April.
Deflasi pada kelompok ini disebabkan oleh harga tiket angkutan udara yang mengalami penurunan, yaitu dari 21,75% (mtm) pada Maret, menjadi deflasi 13,48% (mtm) pada April.
Berdasarkan hasil Survey Pemantauan Harga (SPH) yang dilakukan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku pada April 2019, turunnya harga tiket angkutan udara terjadi pada rute penerbangan Ambon-Makassar dan Ambon-Saumlaki, baik untuk Maskapai Garuda Group
maupun Lion Group.
Namun di sisi lain, inflasi pada Kelompok Makanan Jadi dan Kelompok Bahan Makanan menjadi penahan deflasi Maluku pada April 2019.
Dia mengatakan, kenaikan harga makanan jadi disebabkan oleh tingginya permintaan masyarakat menjelang bulan puasa. Makanan jadi mengalami inflasi sebesar 2,14% (mtm), lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang sebesar 0,04% (mtm).
Maluku masih bergantung pada provinsi lain untuk memenuhi pasokan beberapa komoditas makanan jadi.
Komoditas makanan jadi yang harganya naik adalah roti manis dan minuman kesegaran. Naiknya harga komoditas tersebut sejalan dengan perilaku masyarakat yang meningkatkan stok menjelang bulan puasa.
Kenaikan harga makanan jadi juga disebabkan oleh naiknya harga Kelompok Bahan Makanan yang mengalami inflasi sebesar 1,55% (mtm), meningkat dari bulan Maret yang mengalami deflasi 1,80% (mtm).
Inflasi bahan makanan disebabkan oleh naiknya harga ikan segar, bumbu-bumbuan dan sayur-sayuran.
"Tingginya harga ikan segar dipicu oleh terbatasnya pasokan akibat cuaca buruk," ujarnya.
Sedangkan tingginya harga komoditas bumbu, yaitu bawang putih disebabkan oleh terbatasnya pasokan bawang putih di sentra produksi di pulau Jawa.
TPID Maluku telah melakukan upaya untuk mengendalikan harga bahan pokok untuk menghadapi bulan Ramadhan dengan dilakukannya Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) TPID yang dipimpin oleh Bapak Wakil Gubernur Maluku dan dihadiri oleh seluruh TPID Kota/Kabupaten se-wilayah Maluku. Dari rapat tersebut dapat diinformasikan bahwa stok bahan pokok di Maluku dapat bertahan hingga 3 (tiga) bulan ke depan.
Selain itu, pada rapat juga disepakati bahwa Pemda Maluku akan menambahkan frekuensi kapal laut penyeberangan untuk distribusi bahan pokok dan kegiatan mudik masyarakat, termasuk upaya pengawasan tarif Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di pelabuhan.
Selain itu, pada hari Selasa, 30 April 2019, Bapak Wakil Gubernur Maluku telah membuka secara resmi Pasar Murah bahan pokok yang digagas oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku melalui Dinas Perindag.
Pasar Murah akan dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) periode, yaitu menjelang puasa, saat hari raya Waisak (di bulan puasa) dan menjelang Idul Fitri, masing-masing di Kantor Dinas Perindag, Kecamatan Leihitu dan Kecamatan Salahutu.
Dalam melaksanakan kegiatan pasar murah, Pemprov Maluku bersinergi dengan Hypermart, Foodmart, Bulog dan pelaku usaha distributor bahan pokok.
"Sebagai upaya untuk memastikan ketersediaan bahan pokok dan terjaganya harga bahan pokok di pasar, Pemerintah Provinsi Maluku telah bersinergi dengan Kementerian Perdagangan, TPID Maluku dan Satgas Pangan Maluku melakukan inspeksi bahan pokok di tingkat pedagang eceran dan distributor," ujarnya.
Inflasi Provinsi Maluku pada tahun 2019 diperkirakan akan berada pada level yang rendah dan stabil serta berada pada sasaran inflasi sebesar 3,5%±1% (yoy).
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku senantiasa berkoordinasi dan bersinergi dengan Pemprov Maluku dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Maluku, TPID Maluku, TPID Kota/Kabupaten se-Maluku, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Satgas Pangan dan pihak terkait lainnya untuk mengendalikan harga.
Adapun strategi pengendalian inflasi di Maluku difokuskan pada kebijakan 4K, yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi yang Efektif.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019
Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Maluku pada bulan April 2019 tercatat mengalami deflasi 0,13% (month to month/mtm) atau sebesar 4,33% (year on year/yoy), berada pada sasaran target Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Maluku sebesar 3,5%±1% (yoy)," kata Pelaksana tugas Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Maluku Teguh Triyono di Ambon, Jumat.
Tekanan inflasi Maluku pada April 2019 tersebut menurun dibandingkan inflasi pada bulan Maret 2019 yang sebesar 0,49% (mtm) atau 3,74% (yoy).
Turunnya tekanan inflasi pada bulan April disebabkan oleh turunnya tekanan inflasi pada Kelompok Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan, yaitu sebesar 4,67% (mtm) pada Maret, menjadi deflasi 3,26% (mtm) April.
Deflasi pada kelompok ini disebabkan oleh harga tiket angkutan udara yang mengalami penurunan, yaitu dari 21,75% (mtm) pada Maret, menjadi deflasi 13,48% (mtm) pada April.
Berdasarkan hasil Survey Pemantauan Harga (SPH) yang dilakukan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku pada April 2019, turunnya harga tiket angkutan udara terjadi pada rute penerbangan Ambon-Makassar dan Ambon-Saumlaki, baik untuk Maskapai Garuda Group
maupun Lion Group.
Namun di sisi lain, inflasi pada Kelompok Makanan Jadi dan Kelompok Bahan Makanan menjadi penahan deflasi Maluku pada April 2019.
Dia mengatakan, kenaikan harga makanan jadi disebabkan oleh tingginya permintaan masyarakat menjelang bulan puasa. Makanan jadi mengalami inflasi sebesar 2,14% (mtm), lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang sebesar 0,04% (mtm).
Maluku masih bergantung pada provinsi lain untuk memenuhi pasokan beberapa komoditas makanan jadi.
Komoditas makanan jadi yang harganya naik adalah roti manis dan minuman kesegaran. Naiknya harga komoditas tersebut sejalan dengan perilaku masyarakat yang meningkatkan stok menjelang bulan puasa.
Kenaikan harga makanan jadi juga disebabkan oleh naiknya harga Kelompok Bahan Makanan yang mengalami inflasi sebesar 1,55% (mtm), meningkat dari bulan Maret yang mengalami deflasi 1,80% (mtm).
Inflasi bahan makanan disebabkan oleh naiknya harga ikan segar, bumbu-bumbuan dan sayur-sayuran.
"Tingginya harga ikan segar dipicu oleh terbatasnya pasokan akibat cuaca buruk," ujarnya.
Sedangkan tingginya harga komoditas bumbu, yaitu bawang putih disebabkan oleh terbatasnya pasokan bawang putih di sentra produksi di pulau Jawa.
TPID Maluku telah melakukan upaya untuk mengendalikan harga bahan pokok untuk menghadapi bulan Ramadhan dengan dilakukannya Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) TPID yang dipimpin oleh Bapak Wakil Gubernur Maluku dan dihadiri oleh seluruh TPID Kota/Kabupaten se-wilayah Maluku. Dari rapat tersebut dapat diinformasikan bahwa stok bahan pokok di Maluku dapat bertahan hingga 3 (tiga) bulan ke depan.
Selain itu, pada rapat juga disepakati bahwa Pemda Maluku akan menambahkan frekuensi kapal laut penyeberangan untuk distribusi bahan pokok dan kegiatan mudik masyarakat, termasuk upaya pengawasan tarif Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di pelabuhan.
Selain itu, pada hari Selasa, 30 April 2019, Bapak Wakil Gubernur Maluku telah membuka secara resmi Pasar Murah bahan pokok yang digagas oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku melalui Dinas Perindag.
Pasar Murah akan dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) periode, yaitu menjelang puasa, saat hari raya Waisak (di bulan puasa) dan menjelang Idul Fitri, masing-masing di Kantor Dinas Perindag, Kecamatan Leihitu dan Kecamatan Salahutu.
Dalam melaksanakan kegiatan pasar murah, Pemprov Maluku bersinergi dengan Hypermart, Foodmart, Bulog dan pelaku usaha distributor bahan pokok.
"Sebagai upaya untuk memastikan ketersediaan bahan pokok dan terjaganya harga bahan pokok di pasar, Pemerintah Provinsi Maluku telah bersinergi dengan Kementerian Perdagangan, TPID Maluku dan Satgas Pangan Maluku melakukan inspeksi bahan pokok di tingkat pedagang eceran dan distributor," ujarnya.
Inflasi Provinsi Maluku pada tahun 2019 diperkirakan akan berada pada level yang rendah dan stabil serta berada pada sasaran inflasi sebesar 3,5%±1% (yoy).
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku senantiasa berkoordinasi dan bersinergi dengan Pemprov Maluku dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Maluku, TPID Maluku, TPID Kota/Kabupaten se-Maluku, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Satgas Pangan dan pihak terkait lainnya untuk mengendalikan harga.
Adapun strategi pengendalian inflasi di Maluku difokuskan pada kebijakan 4K, yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi yang Efektif.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019