Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) akan mempelajari laporan mengenai peningkatan angka masyarakat yang dikategorikan miskin berdasarkan data Badan Pusat Statistik setempat.
Wakil Gubernur Malut M. Al Yasin Ali di Ternate, Jumat, mengatakan ada daerah-daerah di lingkar pertambangan mendapatkan bantuan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan bantuan langsung kepada masyarakat dari perusahaan tambang.
"Begitu pengalaman saya di Halteng (Halmahera Tengah). Jadi untuk masyarakat lingkar tambang ini saya rasa mereka sejahtera, karena mereka juga kerja di perusahaan kemudian bantuan CSR untuk desa lingkar tambang itu," ujar dia.
Oleh karena itu, pihaknya akan mempelajari terlebih dahulu data BPS untuk mengetahui desa, kecamatan, dan kabupaten/kota yang tinggi angka kemiskinan untuk selanjutnya mengambil langkah untuk mengatasinya karena dalam APBD ada anggaran bantuan-bantuan yang terkait dengan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
"Sejauh ini data BPS ini belum saya lihat dan pelajari karena belum ada laporan terkait ini, jika kita melihat daerah Maluku Utara ini potensi untuk orang sejahtera ini ada, namun angka kemiskinan yang dirilis BPS ini dilihat dari mana, seperti petani dan nelayan kita dalam kesehariannya bisa memenuhi kebutuhan mereka, mungkin tingkat kemiskinan yang diukur BPS dari fisik tempat tinggal, nanti kita lihat dan pelajari dulu data dari BPS," katanya.
Ia akan memastikan apakah kenaikan angka kemiskinan merupakan dampak dari penurunan harga kopra sehingga berpengaruh terhadap pendapatan petani.
Kalau terkait dengan kopra, ia mengaku sudah banyak berkordinasi dengan pakar ekonomi di Jakarta sehingga bukan hanya secara lokal tetapi nasional, bahkan internasional yang dampaknya di Malut. Masyarakat setempat pada umumnya sebagai petani kelapa.
"Kami telah koordinasikan dengan gubernur kalau bisa kita hidupkan kembali pabrik Bimoli di Halmahera agar dapat menampung kopra yang ada di Malut dan Bupati Halbar (Halmahera Barat) telah sampaikan ada investor yang bersedia membangun pabrik minyak kelapa di Halbar 2020 nanti karena sudah dicanangkan Halbar-Sidangoli ini sebagai daerah industri, dengan demikian kita bisa mengatasi minimal harga kopra ini," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019
Wakil Gubernur Malut M. Al Yasin Ali di Ternate, Jumat, mengatakan ada daerah-daerah di lingkar pertambangan mendapatkan bantuan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan bantuan langsung kepada masyarakat dari perusahaan tambang.
"Begitu pengalaman saya di Halteng (Halmahera Tengah). Jadi untuk masyarakat lingkar tambang ini saya rasa mereka sejahtera, karena mereka juga kerja di perusahaan kemudian bantuan CSR untuk desa lingkar tambang itu," ujar dia.
Oleh karena itu, pihaknya akan mempelajari terlebih dahulu data BPS untuk mengetahui desa, kecamatan, dan kabupaten/kota yang tinggi angka kemiskinan untuk selanjutnya mengambil langkah untuk mengatasinya karena dalam APBD ada anggaran bantuan-bantuan yang terkait dengan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
"Sejauh ini data BPS ini belum saya lihat dan pelajari karena belum ada laporan terkait ini, jika kita melihat daerah Maluku Utara ini potensi untuk orang sejahtera ini ada, namun angka kemiskinan yang dirilis BPS ini dilihat dari mana, seperti petani dan nelayan kita dalam kesehariannya bisa memenuhi kebutuhan mereka, mungkin tingkat kemiskinan yang diukur BPS dari fisik tempat tinggal, nanti kita lihat dan pelajari dulu data dari BPS," katanya.
Ia akan memastikan apakah kenaikan angka kemiskinan merupakan dampak dari penurunan harga kopra sehingga berpengaruh terhadap pendapatan petani.
Kalau terkait dengan kopra, ia mengaku sudah banyak berkordinasi dengan pakar ekonomi di Jakarta sehingga bukan hanya secara lokal tetapi nasional, bahkan internasional yang dampaknya di Malut. Masyarakat setempat pada umumnya sebagai petani kelapa.
"Kami telah koordinasikan dengan gubernur kalau bisa kita hidupkan kembali pabrik Bimoli di Halmahera agar dapat menampung kopra yang ada di Malut dan Bupati Halbar (Halmahera Barat) telah sampaikan ada investor yang bersedia membangun pabrik minyak kelapa di Halbar 2020 nanti karena sudah dicanangkan Halbar-Sidangoli ini sebagai daerah industri, dengan demikian kita bisa mengatasi minimal harga kopra ini," katanya.
Editor : Lexy Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019