DPRD Kota Ternate, Maluku Utara (Malut) menyarankan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate untuk memanfaatkan peran swasta dalam kegiatan reklamasi pantai di daerah itu, terutama dari segi penganggarannya.
"Kegiatan reklamasi pantai selama ini hanya mengandalkan APBD tetapi untuk kegiatan reklamasi selanjutnya sebaiknya memanfaatkan peran swasta agar APBD bisa dimanfaatkan untuk program lainnya," kata Wakil Ketua DPRD Ternate Ikbal Ruray di Ternate, Senin.
Swasta dipastikan akan berminat terlibat dalam kegiatan reklamasi pantai di Ternate, karena kawasan yang akan direklamasi pemkot seperti di kawasan Kalumata dan sepanjang Pantai Salero sampai Dufa-Dufa sebagian bisa dimanfaatkan untuk lokasi bisnis.
Menurut dia, hal seperti itu banyak dilakukan berbagai daerah di Indonesia, terutama di daerah yang memiliki keterbatasan APBD, sehingga daerah itu bermunculan kawasan reklamasi tanpa sedikit pun memanfaatkan dana APBD.
Di Kota Ternate sebenarnya belasan tahun silam pernah pula memanfaatkan peran swasta dalam kegiatan reklamasi, seperti yang kini menjadi kawasan pusat perbelanjaan Jatiland Mal, tetapi entah apa sebabnya dalam kegiatan reklamasi di kawasan lainnya di Kota Ternate belakangan ini hanya mengandalkan APBD.
Ia mengatakan, Pemkot Ternate sebaiknya memfokuskan penggunaan APBD untuk kegiatan yang sangat mendesak dan tekait dengan kepentingan masyarakat di daerah ini.
Misalnya pembenahan drainase dan kali, karena salah satu penyebab sering terjadinya banjir di Kota Ternate selama ini saat turun hujan adalah kondisi drainase dan kali tidak mampu menampung aliran air saat hujan.
Ia menambahkan, infrastruktur jalan, pendidikan dan kesehatan di tiga pulau terluar di Kota Ternate yakni Pulau Hiri, Pulau Moti dan Pulau Batang Dua juga harus mendapat prioritas dari Pemkot Ternate dalam pengalokasian APBD karena kondisinya masih tertinggal jika dibandingkan dengan di Pulau Ternate.
Pemkot Ternate sebelumnya memprogramkan reklamasi pantai di sejumlah kawasan di Ternate, seperti Pantai Salero hingga Dufa-Dufa, Kecamatan Ternate Utara dengan anggaran Rp30 miliar, yang akan direalisasikan secara bertahap mulai tahun 2019 ini.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019
"Kegiatan reklamasi pantai selama ini hanya mengandalkan APBD tetapi untuk kegiatan reklamasi selanjutnya sebaiknya memanfaatkan peran swasta agar APBD bisa dimanfaatkan untuk program lainnya," kata Wakil Ketua DPRD Ternate Ikbal Ruray di Ternate, Senin.
Swasta dipastikan akan berminat terlibat dalam kegiatan reklamasi pantai di Ternate, karena kawasan yang akan direklamasi pemkot seperti di kawasan Kalumata dan sepanjang Pantai Salero sampai Dufa-Dufa sebagian bisa dimanfaatkan untuk lokasi bisnis.
Menurut dia, hal seperti itu banyak dilakukan berbagai daerah di Indonesia, terutama di daerah yang memiliki keterbatasan APBD, sehingga daerah itu bermunculan kawasan reklamasi tanpa sedikit pun memanfaatkan dana APBD.
Di Kota Ternate sebenarnya belasan tahun silam pernah pula memanfaatkan peran swasta dalam kegiatan reklamasi, seperti yang kini menjadi kawasan pusat perbelanjaan Jatiland Mal, tetapi entah apa sebabnya dalam kegiatan reklamasi di kawasan lainnya di Kota Ternate belakangan ini hanya mengandalkan APBD.
Ia mengatakan, Pemkot Ternate sebaiknya memfokuskan penggunaan APBD untuk kegiatan yang sangat mendesak dan tekait dengan kepentingan masyarakat di daerah ini.
Misalnya pembenahan drainase dan kali, karena salah satu penyebab sering terjadinya banjir di Kota Ternate selama ini saat turun hujan adalah kondisi drainase dan kali tidak mampu menampung aliran air saat hujan.
Ia menambahkan, infrastruktur jalan, pendidikan dan kesehatan di tiga pulau terluar di Kota Ternate yakni Pulau Hiri, Pulau Moti dan Pulau Batang Dua juga harus mendapat prioritas dari Pemkot Ternate dalam pengalokasian APBD karena kondisinya masih tertinggal jika dibandingkan dengan di Pulau Ternate.
Pemkot Ternate sebelumnya memprogramkan reklamasi pantai di sejumlah kawasan di Ternate, seperti Pantai Salero hingga Dufa-Dufa, Kecamatan Ternate Utara dengan anggaran Rp30 miliar, yang akan direalisasikan secara bertahap mulai tahun 2019 ini.
Editor : Lexy Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019