Kantor pengawasan dan pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Ambon melakukan sinergitas percepatan ekspor langsung dari provinsi Maluku.
Kepala KPPBC Ambon, Yanti Sarmuhidayanti, di Ambon, Senin, mengatakan, sinergitas antarinstansi dilakukan guna percepatan ekspor langsung melalui Forum Group Discussion (FGD).
"Keberhasilan ekspor langsung bukan dilakukan sendiri oleh Bea Cukai, tetapi kita perlu menggandeng instansi terkait seperti Dinas kelautan dan Perikanan, Disperindag, Pertanian, Kehutanan, Balai Karantina dan pelaku usaha," katanya. Senin.
Ia mengatakan, sinergitas dengan instansi terkait dilakukan maka seluruh kendala akan teratasi serta pekerjaan terasa mudah.
"Mau tidak mau kita harus bekerja sama mencari jalan keluar untuk peningkatan ekspor, baik sisi Bea Cukai, Balai Karantina dan dinas terkait lainnya," ujarnya.
Yanti menjelaskan, ekspor langsung selama ini terkendala dari pihak eksportir karena sarana dan prasarana pendukung di pelabuhan maupun bandara belum memadai.
Infrastruktur pendukung lanjutnya, belum memadai seperti kontainer ekspor, transportasi pengangkut kontainer serta akses jalan.
Infrastruktur pendukung di Maluku belum selengkap di Surabaya, Makassar atau Jakarta, karena harus didatangkan dari luar daerah, sehingga yang terjadi adalah peningkatan biaya operasional.
"Ketersediaan kontainer ekspor harus didatangkan dari Surabaya atau Makassar, hal ini tentu biaya dilimpahkan ke pihak eksportir berarti pengeluaran semakin tinggi," ujarnya.
Disinggung terkait komoditas yang diekspor Yanti mengakui, provinsi Maluku 90 persen wilayah laut, sehingga potensi unggulan dari sektor perikanan.
Potensi utama Maluku yakni komoditi perikanan, sedangkan kehutanan, perkebunan, pertanian yakni rempah-rempah merupakan pendukung.
"Yang menjadi unggulan adalah sektor perikanan terutama ikan dan udang, karena itu potensi yang ada harus dimanfaatkan dengan baik," kata Yanti.
Kepala KPPBC Tual M. Anshar menyatakan, wilayah pengelolaan perikanan di Maluku terbagi tiga yakni WPP 714 di Banda Neira, WPP 715 dilaut Seram dan WPP 718 di laut Aru, Arafuru dan Laut Timor bagian timur.
Tiga WPP semua berada dibawah pengawasan KPPBC Tual dengan potensi terbasar di WPP 718 sebesar 2,6 juta ton per tahun, sedangkan WPP 714 sebesar 800 ribu ton/tahun.
"Tiga daerah kaya akan potensi perikanan tetapi faktanya sejak 2017-2018, hanya satu ekportir yang bergerak di bidang perikanan yakni PT Arafuru Maritim Culture merupakan eksportir hidup ikan kerapu tujuan Hongkong, " katanya.
Ditambahkannya, mewujudkan ekspor langsung yang terpenting adalah perubahan pola pikir Pemda yakni kesadaran bagaimana ekspor harus dimulai dari daerah penghasil dan pengurusan perijinan dimudahkan.
"Yang terpenting juga adalah dana bagi hasil diterima kabupaten/kota sebagai daerah penghasil komoditi," tandas Yanti.
Editor : Lexy Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019