Gubernur Maluku dorong ekspor langsung komoditi perikanan dari Pelabuhan Ambon dan Tual

Ambon (ANTARA) - Gubernur Maluku Murad Ismail mendorong percepatan kegiatan ekspor komoditi perikanan dari Maluku ke luar negeri dapat dilaksanakan secara langsung melalui dua Pelabuhan Perikanan Nusantara di provinsi itu yakni di Kota Ambon dan Tual.

"Saya ingin komoditi perikanan dari Maluku dapat diekspor ke sejumlah negara melalui rute langsung atau direct call dari pelabuhan Ambon dan pelabuhan perikanan Tual," kata Gubernur Murad di Ambon, Selasa.

Murad yang pada Senin (25/7) malam melakukan pertemuan dengan sejumlah pengusaha perikanan yang beroperasi di Maluku, menegaskan, dengan direct call dan direct export ke luar negeri, selain untuk efisiensi biaya ekspor, juga efektivitas waktu pengiriman ke negara tujuan sehingga mutu, kualitas dan nilai produk dapat dipertahankan.

Karena itu, Murad meminta pengusaha perikanan di Maluku untuk mendukung berbagai program pembangunan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Maluku, terutama untuk peningkatan ekspor hasil-hasil perikanan.

Baca juga: Semester I 2022 ekspor perikanan Maluku capai 18,72 juta dolar AS

Berbagai langkah terobosan yang dilakukan untuk pengembangan dan peningkatan pengelolaan sektor perikanan, selain karena potensinya yang sangat melimpah dan menjadi incaran di pangsa pasar internasional, juga berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di masa mendatang.

Dalam pertemuan yang dipimpin oleh Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Maluku (TGPP) Hadi Basalamah itu disepakati beberapa hal antara lain percepatan direct call export pada Pelabuhan Tual dan pelabuhan Ambon.

Selain itu, pembentukan desk antara instansi vertikal, organisasi perangkat daerah (OPD) dan pelaku usaha guna memperjelas tugas dan fungsi, dukungan para eksportir untuk mewujudkan Maluku sebagai hub perdagangan internasional dan ekspor.

Dalam pertemuan yang juga dihadiri Wakil Gubernur Maluku Barnabas Nataniel Orno dan Ketua DPRD Maluku Lucky Wattimury itu, juga disepakti Pelindo perlu menyiapkan fasilitas pelayanan terpadu satu pintu (one stop service) untuk mempermudah dan memperlancar proses perijinan serta mengedukasi pelaku usaha perikanan.

Baca juga: Pemkot Ambon serahkan pengelolaan PPI Erie ke Pemprov Maluku

Pertemuan dengan para pengusaha itu dinilai sangat penting sehingga dihadiri hampir sejumlah pejabat di Maluku termasuk penjabat Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, Penjabat Sekda Maluku Sadali Ie, Maluku, pimpinan perbankan, Bea Cukai, Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon, APEL serta pimpinan maskapai penerbangan.

Baca juga: DKP Ternate fasilitasi nelayan dapat BBM subsidi hingga 100 liter/hari