Anggota DPRD Maluku, Lucjy Wattimury menyatakan, salah satu persoalan yang mengakibatkan Maluku selalu dicap sebagai provinsi keempat termiskin di Indonesia adalah pengelolaan sejumlah aset milik Pemprov setempat tidak dikelola secara baik dan maksimal.
"Semestinya seluruh aset ini bisa dijadikan kontribusi dalam membantu upaya peningkatkan Pendapatan Asli Daerah(PAD)," kata Lucky, di Ambon, Selasa.
Salah satu masalah penting yang harus diperhatikan dan ditangani oleh Pemprov Maluku adalah soal aset daerah dan itu harus didata kembali.
Menurut anggota Komisi C DPRD Maluku itu, persoalan aset daerah ini sudah menjadi percakapan yang sangat serius dan dalam setiap kali pihaknya membahas anggaran.
Untuk itu, pimpinan DPRD Provinsi Maluku harus segera membentuk tim dalam rangka melakukan pengkajian terhadap aset-aset daerah tersebut dan paling tidak Komisi C ditugaskan untuk itu sehingga aset-asetdaerah ini bisa menjadi penghasilan.
Karena awalnya Maluku mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian(WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan(BPK), namun belakangan ini mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian(WDP).
"Salah satu penyebabnya berdasarkan rekomendasi BPK, yakni aset daerah kita tidak ditata dengan baik," kataLucky.
Untuk itu, baik pemprov maupun DPRD Maluku harus menaruh perhatian terhadap aset daerah ini, agar ke depan administrasi pemerintahan berkaitan dengan aset-aset daerah bisa lebih baik, sehingga berdampak pada opini anggaran yang diperoleh dari BPK.
Aset-aset daerah hingga saat ini belum ada satu pun data yang pasti, terutama di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku seperti mobil dan alat-alat berat milik dinas teknis ini, baik yang berada di dalam Kota Ambon maupun di luar tidak diketahui.
Sehingga DPRD tidak mengetahui mana kendaraan yang sudah rusak dan mana yang masih bisa dipergunakan.
"Kalau pun ada alat berat yang rusak misalnya, tinggal dikeluarkan rekomendasi untuk penghapusan agar tidak menjadi beban daerah, karena anggaran yang dimiliki Pemprov Maluku sangat terbatas," tandas Lucky.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019
"Semestinya seluruh aset ini bisa dijadikan kontribusi dalam membantu upaya peningkatkan Pendapatan Asli Daerah(PAD)," kata Lucky, di Ambon, Selasa.
Salah satu masalah penting yang harus diperhatikan dan ditangani oleh Pemprov Maluku adalah soal aset daerah dan itu harus didata kembali.
Menurut anggota Komisi C DPRD Maluku itu, persoalan aset daerah ini sudah menjadi percakapan yang sangat serius dan dalam setiap kali pihaknya membahas anggaran.
Untuk itu, pimpinan DPRD Provinsi Maluku harus segera membentuk tim dalam rangka melakukan pengkajian terhadap aset-aset daerah tersebut dan paling tidak Komisi C ditugaskan untuk itu sehingga aset-asetdaerah ini bisa menjadi penghasilan.
Karena awalnya Maluku mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian(WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan(BPK), namun belakangan ini mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian(WDP).
"Salah satu penyebabnya berdasarkan rekomendasi BPK, yakni aset daerah kita tidak ditata dengan baik," kataLucky.
Untuk itu, baik pemprov maupun DPRD Maluku harus menaruh perhatian terhadap aset daerah ini, agar ke depan administrasi pemerintahan berkaitan dengan aset-aset daerah bisa lebih baik, sehingga berdampak pada opini anggaran yang diperoleh dari BPK.
Aset-aset daerah hingga saat ini belum ada satu pun data yang pasti, terutama di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku seperti mobil dan alat-alat berat milik dinas teknis ini, baik yang berada di dalam Kota Ambon maupun di luar tidak diketahui.
Sehingga DPRD tidak mengetahui mana kendaraan yang sudah rusak dan mana yang masih bisa dipergunakan.
"Kalau pun ada alat berat yang rusak misalnya, tinggal dikeluarkan rekomendasi untuk penghapusan agar tidak menjadi beban daerah, karena anggaran yang dimiliki Pemprov Maluku sangat terbatas," tandas Lucky.
Editor : Lexy Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019