Wakil Bupati Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, Iswan Hasjim menyatakan pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga korban gempa di daerah itu yang rumahnya rusak berat membutuhkan anggaran sebesar Rp40 miliar.
"Anggaran itu diusulkan ke pemerintah pusat, karena Pemkab Halmahera Selatan tidak mampu untuk menyediakannya dari APBD setempat," katanya ketika dihubungi dari Ternate, Kamis.
Gempa bumi yang mengguncang Halmahera Selatan pada pertengahan bulan Juli 2019 mengakibatkan sedikitnya 1.101 rumah warga tersebar di 38 desa mengalami rusak berat dan pemilik rumah itulah yang akan mendapat prioritas untuk mendapatkan hunian sementara.
Ia berharap pemerintah pusat dapat segera merealisasikan usulan anggaran untuk pembangunan hunian sementara tersebut agar warga rumahnya rusak berat dan kini tinggal di sejumlah lokasi pengungsian dapat dipindahkan ke hunian sementara.
Di lokasi pengungsian warga, Pemkab Halmahera Selatan bersama sejumlah pihak terkait telah membangun sejumlah fasilitas yang dibutuhkan pengungsi, seperti fasilitas mandi, suci kakus (MCK) serta fasilitas air bersih.
Walaupun masa tanggap darurat gempa tahap kedua telah ditutup pada 28 Juli 2019, menurut Wakil Bupati, Pemkab Halmahera Selatan akan tetap menyalurkan semua kebutuhan para pengungsi di lokasi pengungsian terutama bahan makanan.
Pemkab juta tetap menempatkan tenaga kesehatan di setiap lokasi pengungsian, sehingga jika ada pengungsi yang menderita sakit dapat langsung ditangani tanpa harus dibawah ke puskesmas atau fasilitas kesehatan lainnya.
Iswan Hajim menambahkan, dari total 53 ribu warga yang mengungsi pascagempa pada pertengahan bulan lalu, yang masih bertahan di lokasi pengungsian sekitar 26 ribu orang, karena rumah mereka mengalami rusak berat dan tidak memungkinkan lagi untuk ditinggali.
Sementara jumlah warga yang meninggal sesuai data yang ada tercatat 14 orang, lima orang di antaranya meninggal akibat tertimpa reruntuhan rumah dan sembilan lainnya meninggal sesaat berada di pengungsian akibat berbagai penyakit yang diderita, katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019
"Anggaran itu diusulkan ke pemerintah pusat, karena Pemkab Halmahera Selatan tidak mampu untuk menyediakannya dari APBD setempat," katanya ketika dihubungi dari Ternate, Kamis.
Gempa bumi yang mengguncang Halmahera Selatan pada pertengahan bulan Juli 2019 mengakibatkan sedikitnya 1.101 rumah warga tersebar di 38 desa mengalami rusak berat dan pemilik rumah itulah yang akan mendapat prioritas untuk mendapatkan hunian sementara.
Ia berharap pemerintah pusat dapat segera merealisasikan usulan anggaran untuk pembangunan hunian sementara tersebut agar warga rumahnya rusak berat dan kini tinggal di sejumlah lokasi pengungsian dapat dipindahkan ke hunian sementara.
Di lokasi pengungsian warga, Pemkab Halmahera Selatan bersama sejumlah pihak terkait telah membangun sejumlah fasilitas yang dibutuhkan pengungsi, seperti fasilitas mandi, suci kakus (MCK) serta fasilitas air bersih.
Walaupun masa tanggap darurat gempa tahap kedua telah ditutup pada 28 Juli 2019, menurut Wakil Bupati, Pemkab Halmahera Selatan akan tetap menyalurkan semua kebutuhan para pengungsi di lokasi pengungsian terutama bahan makanan.
Pemkab juta tetap menempatkan tenaga kesehatan di setiap lokasi pengungsian, sehingga jika ada pengungsi yang menderita sakit dapat langsung ditangani tanpa harus dibawah ke puskesmas atau fasilitas kesehatan lainnya.
Iswan Hajim menambahkan, dari total 53 ribu warga yang mengungsi pascagempa pada pertengahan bulan lalu, yang masih bertahan di lokasi pengungsian sekitar 26 ribu orang, karena rumah mereka mengalami rusak berat dan tidak memungkinkan lagi untuk ditinggali.
Sementara jumlah warga yang meninggal sesuai data yang ada tercatat 14 orang, lima orang di antaranya meninggal akibat tertimpa reruntuhan rumah dan sembilan lainnya meninggal sesaat berada di pengungsian akibat berbagai penyakit yang diderita, katanya.
Editor : Lexy Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019