DPRD Maluku berharap seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah dan para bupati bisa menyesuaikan diri dan sinergi dengan berbagai langkah dan kebijakan Gubernur Murad Ismail dan Wagub Barnabas Orno dalam membangun daerah ini.
"Langkah apa pun yang diambil gubernur kita anggap positif, demi dan untuk kemajuan Maluku sehingga seluruh pimpinan OPD (organisasi perangkat daerah) bersama kepala daerah bisa menyesuaikan diri dengan langkah gubernur," kata Ketua Komisi C DPRD Maluku, Anos Yermias di Ambon, Selasa.
Ia memberikan contoh, gubernur mengumpulkan sejumlah pengusaha di bidang perikanan atau pun bertemu SKK Migas untuk mendiskusikan kepentingan Maluku di Blok Migas Masela.
Maka diharapkan kepada OPD terkait juga mengimbangi langkah-langkah gubernur yang berniat baik membangun daerah ini dan diharapkan lima tahun ke depan Maluku semakin baik dan maju serta berkembang.
DPRD juga tetap mendukung langkah yang diambil kepala daerah agar tidak ragu-ragu dalam membangun kerja sama dengan pihak lain, misalnya INPEX dalam mengelola Blok Masela bagi kepentingan rakyat di Maluku.
Kemudian untuk Kabupaten Maluku Barat Daya, diharapkan Bupati Benjamin Noach bisa mengimbangi langkah gubernur dan jangan terlalu diam di daerah dan berbeda dengan Bupati Kepulauan Tanimbar, Petrus Fatlolon yang lebih cepat bergerak.
"Kita berharap Bupati jangan tidur panjang urus politik saja tetapi harus jemput bola, masak gubernur jalan sendiri, bupati jalan sendiri dan kalau dia tidur panjang maka Maluku Barat Daya (MBD) akan rugi," tandasnya.
Jangan lupa kalau Provinsi Nusa Tenggara Timur juga sedang melirik Blok Masela, sehingga diharapkan pada waktunya nanti gubernur bisa mengambil langkah minimal mengingatkan Gubernur NTT bahwa Blok Masela adalah milik Maluku.
DPRD juga berharap ada tindak lanjut dari Kadis ESDM untuk memanggil pihak manajemen PT. Batutua segera membuka kantor cabangnya di Kota Ambon dan rekrutmen karyawannya memprioritaskan anak Maluku.
"Jadi berbagai langkah gubernur ini didukung DPRD dan tetap sinergi dengan pemprov, dan namanya gubernur membangun mitra dengan lembaga apa pun kita tetap apresiasi," tandasnya.
Langkah gubernur menemui sejumlah investor dengan tidak melibatkan pimpinan dan anggota dewan tidak perlu melibatkan DPRD karena contohnya Presiden Jokowi juga tidak melibatkan DPR RI.
Apalagi, katanya, sekarang terjadi masa transisi baik di pemerintahan maupun anggota DPRD yang akan mengakhiri masa jabatannya pada September 2019 nanti.
"Meski pun masa transisi bukan berarti DPRD tidak bekerja atau terhenti tetapi berbagai agenda yang ditetapkan badan musyawarah tetap berjalan normal," katanya.
DPRD dan pemprov mitra sejajar yang bersama membangun daerah dan diminta semua pihak mendukung program gubernur jangan dikritisi saja tetapi harus didukung.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019
"Langkah apa pun yang diambil gubernur kita anggap positif, demi dan untuk kemajuan Maluku sehingga seluruh pimpinan OPD (organisasi perangkat daerah) bersama kepala daerah bisa menyesuaikan diri dengan langkah gubernur," kata Ketua Komisi C DPRD Maluku, Anos Yermias di Ambon, Selasa.
Ia memberikan contoh, gubernur mengumpulkan sejumlah pengusaha di bidang perikanan atau pun bertemu SKK Migas untuk mendiskusikan kepentingan Maluku di Blok Migas Masela.
Maka diharapkan kepada OPD terkait juga mengimbangi langkah-langkah gubernur yang berniat baik membangun daerah ini dan diharapkan lima tahun ke depan Maluku semakin baik dan maju serta berkembang.
DPRD juga tetap mendukung langkah yang diambil kepala daerah agar tidak ragu-ragu dalam membangun kerja sama dengan pihak lain, misalnya INPEX dalam mengelola Blok Masela bagi kepentingan rakyat di Maluku.
Kemudian untuk Kabupaten Maluku Barat Daya, diharapkan Bupati Benjamin Noach bisa mengimbangi langkah gubernur dan jangan terlalu diam di daerah dan berbeda dengan Bupati Kepulauan Tanimbar, Petrus Fatlolon yang lebih cepat bergerak.
"Kita berharap Bupati jangan tidur panjang urus politik saja tetapi harus jemput bola, masak gubernur jalan sendiri, bupati jalan sendiri dan kalau dia tidur panjang maka Maluku Barat Daya (MBD) akan rugi," tandasnya.
Jangan lupa kalau Provinsi Nusa Tenggara Timur juga sedang melirik Blok Masela, sehingga diharapkan pada waktunya nanti gubernur bisa mengambil langkah minimal mengingatkan Gubernur NTT bahwa Blok Masela adalah milik Maluku.
DPRD juga berharap ada tindak lanjut dari Kadis ESDM untuk memanggil pihak manajemen PT. Batutua segera membuka kantor cabangnya di Kota Ambon dan rekrutmen karyawannya memprioritaskan anak Maluku.
"Jadi berbagai langkah gubernur ini didukung DPRD dan tetap sinergi dengan pemprov, dan namanya gubernur membangun mitra dengan lembaga apa pun kita tetap apresiasi," tandasnya.
Langkah gubernur menemui sejumlah investor dengan tidak melibatkan pimpinan dan anggota dewan tidak perlu melibatkan DPRD karena contohnya Presiden Jokowi juga tidak melibatkan DPR RI.
Apalagi, katanya, sekarang terjadi masa transisi baik di pemerintahan maupun anggota DPRD yang akan mengakhiri masa jabatannya pada September 2019 nanti.
"Meski pun masa transisi bukan berarti DPRD tidak bekerja atau terhenti tetapi berbagai agenda yang ditetapkan badan musyawarah tetap berjalan normal," katanya.
DPRD dan pemprov mitra sejajar yang bersama membangun daerah dan diminta semua pihak mendukung program gubernur jangan dikritisi saja tetapi harus didukung.
Editor : Lexy Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019