Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Utara, Maluku Utara (Malut), diminta mengupayakan seluruh Puskesmas di daerah itu, terutama yang letaknya jauh dari ibu kota kabupaten melayani rawat nginap untuk memaksimalkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

"Kalau Puskesmas di Halmahera Utara dapat melayani rawat nginap maka masyarakat setempat yang sakit dan harus menjalani rawat nginap tidak perlu lagi rujuk ke rumah sakit umum daerah (RSUD) Tobelo," kata pemerhati kesehatan di Halmahera Utara, Kamaruddin di Ternate, Selasa.

Masyarakat di Halmahera Utara yang tinggal di daerah pelosok jika menderita sakit dan harus menjalani rawat nginap di RSUD Tobelo sering mengalami kesulitan, terutama bagi yang belum mampu, karena harus mengeluarkan biaya yang cukup besar.

Menurut dia, pentingnya mengupayakan Puskesmas dapat melayani rawat nginap juga terkait dengan upaya memaksimalkan pemanfaatan layanan BPJS Kesehatan yang semuanya harus diawali di pelayanan tingkat dasar atau Puskesmas.

Oleh karena itu Pemkab Halmahera Utara harus melengkapi infrastruktur Puskesmas, seperti peralatan medis dan ruang rawat nginap serta penyediaan tenaga dokter dan perawat, karena Puskesmas tidak mungkin melayani rawat nginap kalau infrastruktur dan tenaga medisnya terbatas.   

Sebelumnya, Bupati Halmahera Utara, Frans Manerry mengatakan Pemkab setempat sudah memprogramkan seluruh Puskesmas di daerah itu dapat melayani rawat nginap tetapi belum bisa direalisasikan karena keterbatasan anggaran.

Dari 18 Puskesmas yang ada di Halmahera Utara, baru enam Puskesmas yang sudah melayani rawat nginap, sedangkan sisanya masih dalam proses dan diharapkan bisa mendapatkan dukungan dari pemerintah provinsi maupun pusat, khususnya dalam penyediaan infrastruktur dan tenaga medis.

Bupati menambahkan, Pemkab Halmahera Utara juga terus mengembangkan RSUD Tobelo sebagai rumah sakit rujukan di daerah itu setelah berhasil meningkatkan statusnya dari tipe D menjadi tipe C.

Pemkab Halmahera Utara intensif pula memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat kurang mampu di daerah itu dengan cara memasukkan mereka dalam kepersertaan BPJS Kesehatan yang sampai saat ini telah mencapai 71 ribu orang.

Pewarta: La Ode Aminuddin

Editor : John Nikita S


COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019