Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Susana Yembise semakin menggencarkan gerakan bersama Stop Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Geber Stop KDRT) di kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT).
Menteri Yohana yang baru tiba di kabupaten tersebut beserta istri Gubernur Maluku, Widya Pratiwi dan istri Wakil Gubernur Maluku Beatrix Orno, memulai kampanye tiga harinya dengan mengunjungi Desa Olilit, kecamatan Tanimbar Selatan, dan KKT.
Menteri yang juga didamping Bupati KKT Ptrus Fatlolon bersama istrinya Joice Fatlolon menegaskan, dibutuhkan kesadaran dan tangung jawab semua komponen masyarakat untuk menghentikan kekerasan terhadap kaum perempuan dan anak di tanah air.
"KDRT dan kekerasan terhadap anak merupakan tanggungjawab semua komponen masyarakat. Butuh kesadaran untuk menghentikan dan melindungi kaum perempuan dan anak-anak," katanya.
Menurutnya, kasus KDRT bisa menimpa rumah tangga siapa saja karena masyarakat Indonesia masih menganggap KDRT merupakan urusan pribadi rumah tangga, sehingga merasa tidak perlu melapor kepada yang berwajib.
Yohana mengatakan, korban KDRT biasanya enggan melaporkan kekerasan yang dialami karena malu, merasa tabu dan lain-lain, padahal masalah tersebut telah diatur dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
"Kasus KDRT yang dulu dianggap persoalan pribadi. Tetapi kini menjadi urusan publik yang nyata," tegasnya.
Menurutnya, sudah saatnya pemerintah, tokoh masyarakat, pemuka agama serta semua komponen masyarakat ikut bersama-sama mewujudkan pemberdayaan dan perlindungan perempuan anak.
Menurut Yohana, ada empat jenis KDRT yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran.
Anak-anak yang tumbuh dan berkembang dalam keluarga yang mengalami KDRT akan cenderung meniru ketika mereka dewasa dan berumah tangga.
Gerakan bersama stop KDRT dan kekerasan terhadap anak, tandasnya, saat ini sudah menjadi kampanye secara global agar kaum pria berkewajiban melindungi perempuan, termasuk memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya untuk berkarya di berbagai bidang.
Menurut Menteri Yohana, Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo menargetkan, Indonesia bebas kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2030.
"Mari kita dukung gerakan bersama ini menjadi gerakan moral untuk menghentikan kekerasan terhadap perempuan dan anak, sehingga tahun 2030 Indonesia menjadi negara yang bersih dari kekerasan terhadap perempuan dan anak," katanya.
Selama berada di Kepulauan Tanimbar hingga 30 Agustus mendatang, Menteri Yohana dijadwalkan mengunjungi SMP Negeri I Tanimbar Selatan untuk menandatangani Prasasti Ramah Anak dan memberikan sosialisasi kepada para tokoh agama maupun masyarakat tentang KDRT pada Rabu (28/)
Menteri juga akan mencanangkan kabupaten/kota layak anak, mengunjungi rumah ramah anak, kerajinan tenun Tanimbar di Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) KKT serta penyerahan secara simbolis Kartu Identitas Anak (KIA), Akte Kelahiran dan bantuan SCR dari BNI.
Sedangkan pada Kamis (29/8) Menteri Yohana bersama, istri Gubernur Maluku Widya Pratiwi dan istri Wagub Beatrix Orno akan mengunjungi Pulau Matakus di kecamatan Tanimbar Selatan, menggunakan perahu cepat selama 30 menit untuk bertemu para perajin tenun Tanimbar serta organisasi perempuan se-kabupaten kepulauan Tanimbar.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019
Menteri Yohana yang baru tiba di kabupaten tersebut beserta istri Gubernur Maluku, Widya Pratiwi dan istri Wakil Gubernur Maluku Beatrix Orno, memulai kampanye tiga harinya dengan mengunjungi Desa Olilit, kecamatan Tanimbar Selatan, dan KKT.
Menteri yang juga didamping Bupati KKT Ptrus Fatlolon bersama istrinya Joice Fatlolon menegaskan, dibutuhkan kesadaran dan tangung jawab semua komponen masyarakat untuk menghentikan kekerasan terhadap kaum perempuan dan anak di tanah air.
"KDRT dan kekerasan terhadap anak merupakan tanggungjawab semua komponen masyarakat. Butuh kesadaran untuk menghentikan dan melindungi kaum perempuan dan anak-anak," katanya.
Menurutnya, kasus KDRT bisa menimpa rumah tangga siapa saja karena masyarakat Indonesia masih menganggap KDRT merupakan urusan pribadi rumah tangga, sehingga merasa tidak perlu melapor kepada yang berwajib.
Yohana mengatakan, korban KDRT biasanya enggan melaporkan kekerasan yang dialami karena malu, merasa tabu dan lain-lain, padahal masalah tersebut telah diatur dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
"Kasus KDRT yang dulu dianggap persoalan pribadi. Tetapi kini menjadi urusan publik yang nyata," tegasnya.
Menurutnya, sudah saatnya pemerintah, tokoh masyarakat, pemuka agama serta semua komponen masyarakat ikut bersama-sama mewujudkan pemberdayaan dan perlindungan perempuan anak.
Menurut Yohana, ada empat jenis KDRT yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran.
Anak-anak yang tumbuh dan berkembang dalam keluarga yang mengalami KDRT akan cenderung meniru ketika mereka dewasa dan berumah tangga.
Gerakan bersama stop KDRT dan kekerasan terhadap anak, tandasnya, saat ini sudah menjadi kampanye secara global agar kaum pria berkewajiban melindungi perempuan, termasuk memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya untuk berkarya di berbagai bidang.
Menurut Menteri Yohana, Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo menargetkan, Indonesia bebas kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2030.
"Mari kita dukung gerakan bersama ini menjadi gerakan moral untuk menghentikan kekerasan terhadap perempuan dan anak, sehingga tahun 2030 Indonesia menjadi negara yang bersih dari kekerasan terhadap perempuan dan anak," katanya.
Selama berada di Kepulauan Tanimbar hingga 30 Agustus mendatang, Menteri Yohana dijadwalkan mengunjungi SMP Negeri I Tanimbar Selatan untuk menandatangani Prasasti Ramah Anak dan memberikan sosialisasi kepada para tokoh agama maupun masyarakat tentang KDRT pada Rabu (28/)
Menteri juga akan mencanangkan kabupaten/kota layak anak, mengunjungi rumah ramah anak, kerajinan tenun Tanimbar di Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) KKT serta penyerahan secara simbolis Kartu Identitas Anak (KIA), Akte Kelahiran dan bantuan SCR dari BNI.
Sedangkan pada Kamis (29/8) Menteri Yohana bersama, istri Gubernur Maluku Widya Pratiwi dan istri Wagub Beatrix Orno akan mengunjungi Pulau Matakus di kecamatan Tanimbar Selatan, menggunakan perahu cepat selama 30 menit untuk bertemu para perajin tenun Tanimbar serta organisasi perempuan se-kabupaten kepulauan Tanimbar.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019