Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Maluku bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Provinsi Maluku menyelenggarakan Diseminasi Kajian Fiskal Regional (KFR).
"Salah satu tugas pokok Kantor Perwakilan Bank Indonesia di daerah adalah melaksanakan fungsi advisory kebijakan kepada Kepala Daerah dalam rangka mendukung pengendalian inflasi, serta pengembangan ekonomi dan keuangan daerah," kata Kepala Kantor Perwakilan BI Maluku Noviarsano Manullang di Ambon, Selasa.
Ia menyatakan itu seusai memberikan materi pada acara Diseminasi Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Maluku Edisi Agustus 2019 dan Kajian Fiskal Regional serta Diskusi Publik Industri Jasa Keuangan (IJK).
Produk pokok dari tugas tersebut adalah Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional (KEKR) yang saat ini telah berganti nama menjadi Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Maluku yang diterbitkan dalam bentuk buku.
LPP terdiri dari tujuh Bab, yaitu 1) Perkembangan Makro Ekonomi Regional, 2) Keuangan Pemerintah (Fiskal), 3) Perkembangan Inflasi Daerah, 4) Stabilitas Keuangan Daerah, Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM, 5) Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah, 6) Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan dan 7) Prospek Perekonomian Daerah.
Buku LPP diterbitkan setiap tiga bulan dan dikirimkan kepada mitra kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia di daerah.
"Softcopy LPP juga dapat diakses dan diunduh melalui website Bank Indonesia, www.bi.go.id.
Dalam rangkaian Diseminasi LPP Edisi Agustus 2019 maka Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku bersinergi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Maluku yang akan mendiseminasikan Kajian Fiskal Regional (KFR)," ujarnya.
Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Maluku serta Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Provinsi Maluku juga hadir sebagai narasumber dan moderator.
Noviarsano mengatakan, pada kegiatan Diseminasi LPP tersebut juga dilaksanakan diskusi publik antara narasumber dengan stakeholder yang menjadi audiens.
Secara umum, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku menyampaikan perkembangan ekonomi Maluku yang terdiri dari perkembangan pertumbuhan ekonomi serta perkembangan inflasi Maluku.
Ekonomi Provinsi Maluku tumbuh solid, hal ini tercermin pada pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) triwulan II 2019 yang tercatat tumbuh 6,09% (yoy). Pertumbuhan ekonomi tersebut terutama didorong oleh permintaan domestik dari konsumsi Lembaga Non Profit melayani Rumah Tangga (LNPRT) dan konsumsi rumah tangga. Sementara itu, investasi tetap tumbuh positif.
"Namun ekonomi Maluku triwulan II 2019 tumbuh lebih lambat dibandingkan triwulan I 2019 yang sebesar 6,32% (yoy). Kinerja pertumbuhan ekonomi Maluku triwulan II 2019 masih lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,05% (yoy).
Pada Agustus 2019, Provinsi Maluku mengalami deflasi sebesar 0,13% secara bulanan (mont-to-month), namun secara tahunan perlu diwaspadai karena masih sebesar 5,09% (year on year/yoy), atau berada di atas sasaran target Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Maluku sebesar 3,5%±1% (yoy)," ujarnya.
Deflasi Maluku secara bulanan pada Agustus 2019 tersebut menurun dibandingkan deflasi Juli 2019 yang sebesar 0,17% (mtm) dan inflasi tahunan sebesar 5,24% (yoy).
"Angka pengangguran Maluku pada Februari 2019 menurun, jumlah pengangguran yang tercermin dari angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Maluku pada Februari 2019 mencapai 52.821 orang atau sebesar 6,91% terhadap total angkatan kerja sebanyak 764.939 orang, lebih rendah dibandingkan bulan Agustus 2018 yang tercatat sebesar 54.891 orang atau 7,27 persen terhadap total angkatan kerja sebanyak 755.034 orang," katanya.
Dengan kondisi tersebut, maka angka pengangguran Maluku mengalami pada Februari 2019 mengalami penurunan sebesar 7,26% (yoy) dibandingkan Februari 2018, namun penurunan ini masih lebih rendah dibandingkan dengan Agustus 2018 yang tercatat menurun sebesar 16,50% (yoy).
Ketimpangan kesejahteraan di Maluku menurun. Angka gini ratio Maluku pada bulan Maret 2019 sebesar 0,324, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan bulan September 2018 yang sebesar 0,326.
"Kondisi ini menunjukkan bahwa penurunan penduduk miskin Maluku berdampak pada penurunan ketimpangan antara penduduk di Maluku terutama di kota," ujarnya.
Kpw BI Maluku, lanjutnya, selalu berkoordinasi dan bersinergi dengan Pemerintah Daerah serta instansi dan lembaga terkait untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Maluku yang berkualitas, serta menjaga angka inflasi tetap rendah dan stabil.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019
"Salah satu tugas pokok Kantor Perwakilan Bank Indonesia di daerah adalah melaksanakan fungsi advisory kebijakan kepada Kepala Daerah dalam rangka mendukung pengendalian inflasi, serta pengembangan ekonomi dan keuangan daerah," kata Kepala Kantor Perwakilan BI Maluku Noviarsano Manullang di Ambon, Selasa.
Ia menyatakan itu seusai memberikan materi pada acara Diseminasi Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Maluku Edisi Agustus 2019 dan Kajian Fiskal Regional serta Diskusi Publik Industri Jasa Keuangan (IJK).
Produk pokok dari tugas tersebut adalah Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional (KEKR) yang saat ini telah berganti nama menjadi Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Maluku yang diterbitkan dalam bentuk buku.
LPP terdiri dari tujuh Bab, yaitu 1) Perkembangan Makro Ekonomi Regional, 2) Keuangan Pemerintah (Fiskal), 3) Perkembangan Inflasi Daerah, 4) Stabilitas Keuangan Daerah, Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM, 5) Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah, 6) Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan dan 7) Prospek Perekonomian Daerah.
Buku LPP diterbitkan setiap tiga bulan dan dikirimkan kepada mitra kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia di daerah.
"Softcopy LPP juga dapat diakses dan diunduh melalui website Bank Indonesia, www.bi.go.id.
Dalam rangkaian Diseminasi LPP Edisi Agustus 2019 maka Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku bersinergi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Maluku yang akan mendiseminasikan Kajian Fiskal Regional (KFR)," ujarnya.
Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Maluku serta Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Provinsi Maluku juga hadir sebagai narasumber dan moderator.
Noviarsano mengatakan, pada kegiatan Diseminasi LPP tersebut juga dilaksanakan diskusi publik antara narasumber dengan stakeholder yang menjadi audiens.
Secara umum, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku menyampaikan perkembangan ekonomi Maluku yang terdiri dari perkembangan pertumbuhan ekonomi serta perkembangan inflasi Maluku.
Ekonomi Provinsi Maluku tumbuh solid, hal ini tercermin pada pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) triwulan II 2019 yang tercatat tumbuh 6,09% (yoy). Pertumbuhan ekonomi tersebut terutama didorong oleh permintaan domestik dari konsumsi Lembaga Non Profit melayani Rumah Tangga (LNPRT) dan konsumsi rumah tangga. Sementara itu, investasi tetap tumbuh positif.
"Namun ekonomi Maluku triwulan II 2019 tumbuh lebih lambat dibandingkan triwulan I 2019 yang sebesar 6,32% (yoy). Kinerja pertumbuhan ekonomi Maluku triwulan II 2019 masih lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,05% (yoy).
Pada Agustus 2019, Provinsi Maluku mengalami deflasi sebesar 0,13% secara bulanan (mont-to-month), namun secara tahunan perlu diwaspadai karena masih sebesar 5,09% (year on year/yoy), atau berada di atas sasaran target Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Maluku sebesar 3,5%±1% (yoy)," ujarnya.
Deflasi Maluku secara bulanan pada Agustus 2019 tersebut menurun dibandingkan deflasi Juli 2019 yang sebesar 0,17% (mtm) dan inflasi tahunan sebesar 5,24% (yoy).
"Angka pengangguran Maluku pada Februari 2019 menurun, jumlah pengangguran yang tercermin dari angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Maluku pada Februari 2019 mencapai 52.821 orang atau sebesar 6,91% terhadap total angkatan kerja sebanyak 764.939 orang, lebih rendah dibandingkan bulan Agustus 2018 yang tercatat sebesar 54.891 orang atau 7,27 persen terhadap total angkatan kerja sebanyak 755.034 orang," katanya.
Dengan kondisi tersebut, maka angka pengangguran Maluku mengalami pada Februari 2019 mengalami penurunan sebesar 7,26% (yoy) dibandingkan Februari 2018, namun penurunan ini masih lebih rendah dibandingkan dengan Agustus 2018 yang tercatat menurun sebesar 16,50% (yoy).
Ketimpangan kesejahteraan di Maluku menurun. Angka gini ratio Maluku pada bulan Maret 2019 sebesar 0,324, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan bulan September 2018 yang sebesar 0,326.
"Kondisi ini menunjukkan bahwa penurunan penduduk miskin Maluku berdampak pada penurunan ketimpangan antara penduduk di Maluku terutama di kota," ujarnya.
Kpw BI Maluku, lanjutnya, selalu berkoordinasi dan bersinergi dengan Pemerintah Daerah serta instansi dan lembaga terkait untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Maluku yang berkualitas, serta menjaga angka inflasi tetap rendah dan stabil.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019