Komisi II DPRD Maluku menilai alokasi anggaran dari Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi untuk 12 gugus pulau tahun 2020 sebesar Rp6,6 miliar teralu kecil sehingga kedepannya diharapkan bisa digenjot.
"Kalau alokasi anggarannya hanya Rp6 miliar lebih lalu dibagi ke seluruh UPTD maka masing-masing daerah hanya mendapatkan Rp500 juta," kata anggota komisi II DPRD setempat, Fredik Rahakbauw di Ambon, Selasa.
Menurut dia, kalau 12 gugus pulau dengan alokasi anggaran Rp6,6 miliar dan masing-masing UPTD hanya Rp500 juta tentunya kecil nilainya, lalu bagaimana dengan nasib para kelompok nelayan mau disejahterakan.
Kemudian dalam KUA dan PPAS serta RAPBD 2020, alokasi anggaran untuk DKP Maluku hanya sebesar Rp47 miliar, ditambah DAU serta DAK sehingga hanya berada di kisaran Rp50 miliar lebih.
Hampir 50 persen pendapatan masyarakat ada di sektor kelautan dan perkanan karena hidupnya di daerah pesisir.
"Tolong pertimbangkan lagi agar 12 gugus pulau ini anggarannya jangan hanya Rp6,6 miliar tetapi tingkatkan lagi karena," ujarnya.
Minimnya anggaran akan berdampak pada masalah lain seperti petugas penyuluh lapangan akan malas turun ke lapangan sebab anggarannya tidak mendukung.
Kemudian setiap kelompok nelayan harus diberdayakan lewat peningkatan pendapatan mereka di sektor kelautan dan perikanan dimana mereka bisa mendapatkan hasil tangkapan ikan berkualitas ekspor.
"Saya ikuti perkembangan di Maluku Utara kemarin gubernurnya melepas ekspor perdana ikan tuna ke Jepang dan negara-negara Asia, lalu bagaimana dengan Maluku sendiri yang punya potensi perikanan menjanjikan," ujarnya.
Sementara Kepala DKP Maluku, Romelus Farfar menjelaskan, kalau bicara dampak dari pemberian paket bantuan nelayan seperti pancing tonda atau jarin bobo samasekali belum bisa menemukan dampaknya, karena begitu barangnya disalurkan lalu mereka melaut mnimial satu musim baru ketahuan dampak sesaatnya seperti apa ketika dievaluasi.
Kalau satu pancing tonda diberikan kepada kelompok nelayan yang tepat maka akan bertambah menjadi lima unit atas usaha mereka sendiri.
jaring bobo serta pancing ikan cakalang, pabrik es di Asululu, Kecamata Leihitu (Pulu Ambon) Kabupaten Maluku Tengah, tapi mungkin pengelolaan itu tidak sepengetahuan publik, dan masih banyak bantuan dari gugur pulau satu sampai GP 12 ada datanya di DKP Maluku.
"Dalam waktu dekat ini akan dibagi lagi di jazirah Leihitu dan Kabupaten Maluku Tenggara, namun masih ada lebih dari 1.200 proposal yang mengantri," katanya.
Bila satu unit jaring bobo harganya Rp700 juta atau pancing tonda Rp70 juta, maka dibutuhkan dana lebih dari Rp300 miliar untuk memenuhi seluruh permintaan nelayan.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019
"Kalau alokasi anggarannya hanya Rp6 miliar lebih lalu dibagi ke seluruh UPTD maka masing-masing daerah hanya mendapatkan Rp500 juta," kata anggota komisi II DPRD setempat, Fredik Rahakbauw di Ambon, Selasa.
Menurut dia, kalau 12 gugus pulau dengan alokasi anggaran Rp6,6 miliar dan masing-masing UPTD hanya Rp500 juta tentunya kecil nilainya, lalu bagaimana dengan nasib para kelompok nelayan mau disejahterakan.
Kemudian dalam KUA dan PPAS serta RAPBD 2020, alokasi anggaran untuk DKP Maluku hanya sebesar Rp47 miliar, ditambah DAU serta DAK sehingga hanya berada di kisaran Rp50 miliar lebih.
Hampir 50 persen pendapatan masyarakat ada di sektor kelautan dan perkanan karena hidupnya di daerah pesisir.
"Tolong pertimbangkan lagi agar 12 gugus pulau ini anggarannya jangan hanya Rp6,6 miliar tetapi tingkatkan lagi karena," ujarnya.
Minimnya anggaran akan berdampak pada masalah lain seperti petugas penyuluh lapangan akan malas turun ke lapangan sebab anggarannya tidak mendukung.
Kemudian setiap kelompok nelayan harus diberdayakan lewat peningkatan pendapatan mereka di sektor kelautan dan perikanan dimana mereka bisa mendapatkan hasil tangkapan ikan berkualitas ekspor.
"Saya ikuti perkembangan di Maluku Utara kemarin gubernurnya melepas ekspor perdana ikan tuna ke Jepang dan negara-negara Asia, lalu bagaimana dengan Maluku sendiri yang punya potensi perikanan menjanjikan," ujarnya.
Sementara Kepala DKP Maluku, Romelus Farfar menjelaskan, kalau bicara dampak dari pemberian paket bantuan nelayan seperti pancing tonda atau jarin bobo samasekali belum bisa menemukan dampaknya, karena begitu barangnya disalurkan lalu mereka melaut mnimial satu musim baru ketahuan dampak sesaatnya seperti apa ketika dievaluasi.
Kalau satu pancing tonda diberikan kepada kelompok nelayan yang tepat maka akan bertambah menjadi lima unit atas usaha mereka sendiri.
jaring bobo serta pancing ikan cakalang, pabrik es di Asululu, Kecamata Leihitu (Pulu Ambon) Kabupaten Maluku Tengah, tapi mungkin pengelolaan itu tidak sepengetahuan publik, dan masih banyak bantuan dari gugur pulau satu sampai GP 12 ada datanya di DKP Maluku.
"Dalam waktu dekat ini akan dibagi lagi di jazirah Leihitu dan Kabupaten Maluku Tenggara, namun masih ada lebih dari 1.200 proposal yang mengantri," katanya.
Bila satu unit jaring bobo harganya Rp700 juta atau pancing tonda Rp70 juta, maka dibutuhkan dana lebih dari Rp300 miliar untuk memenuhi seluruh permintaan nelayan.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019