Hasil evaluasi menunjukkan indeks pengawasan obat dan makanan di Provinsi Maluku baru mencapai 73,3 persen.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, Meikyal Pontoh pada rapat evaluasi hasil pengawasan BPOM di Ambon, Selasa mengatakan, indeks kepatuhan masyarakat 77, 27 persen dan indeks pengetahuan masyarakat 51,82 persen,
"Mencermati hal tersebut maka BPOM selaku lembaga pengawasan bersama seluruh pemangku kepentingan terkait pengawasan obat dan makanan harus melakukan langkah konkrit dan konsruktif untuk melakukan pengawasan peredaran obat dan makanan yang dikonsumsi masyarakat," ucapnya.
Berbagai upaya yang dilakukan untuk menjamin kesehatan masyarakat melalui kolaborasi dan sinergisme kegiatan, sebagai upaya peningkatan efek obat dan makanan di Maluku.
"Rapat evaluasi ini diharapkan dapat dijadikan moment strategis untuk melakukan evaluasi terhadap berbagai program yang telah di laksanakan, serta membangun komitmen dalam melakukan tugas dan pengawasan obat dan makanan di Maluku, ujarnya.
Pengawasan obat dan makanan merupakan program rutin BPOM , pihaknya berharap BPOM tidak berjalan sendiri tetapi harus didukung kerjasama lintas sektor, termasuk sampai ke kabupaten dan kota.
BPOM tidak akan mampu bergerak sendiri, perlu didukung oleh lintas sektor lain termasuk kabupaten kota, tetapi juga di tingkat desa, sehingga masyarakat dapat mengakses pangan sehat yang kandunganya terpenuhi dan bebas bahan berbahaya.
"Pangan yang dijual jangan sampai kadaluarsa, hal ini menjadi kewenangan dari BPOM yang telah melakukan berbagai kegiatan beruoa sosialisasi dan pelatihan sampai ke perangkat desa, " ujarnya.
Kepala BPOM Maluku, Hariani menyatakan,
Pengawasan pangan bukan hanya dilakukan BPOM tetapi satgas pangan dibawag koordinator Polda Maluku.
Temuan BPOM terkait obat dan makanan sejauh ini bukan unsur kesengajaan yang dilakukan pelaku usaha. Jika ditemukan pangan kadaluarsa jumlahnya pun tidak banyak karena faktor kelalaian.
"Kita terus mengarahkan konsumen untuk memilih pangan dan obat secara cerdas, karena tidak mungkin petugas dapat mengawasi setiap saat, karena itu konsumen harus peduli melindungi diri dan keluarga dari pangan yang mengandung bahan berbahaya, katanya.
Ia menambahkan, saat ini yang menjadi yang menjadi fokus adalah higenis dan sanitasi.
"Kita tidak bosan melakukan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) agar masyarakat hidup bersih, selain itu fokus ke masalah stunting dengan mengimbau masyarakat untuk mengkonsumsi pangan yang mengenyangkan, tetapi yang bergizi agar angka stunting di Maluku mengalami penurunan," tandas Hariani.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, Meikyal Pontoh pada rapat evaluasi hasil pengawasan BPOM di Ambon, Selasa mengatakan, indeks kepatuhan masyarakat 77, 27 persen dan indeks pengetahuan masyarakat 51,82 persen,
"Mencermati hal tersebut maka BPOM selaku lembaga pengawasan bersama seluruh pemangku kepentingan terkait pengawasan obat dan makanan harus melakukan langkah konkrit dan konsruktif untuk melakukan pengawasan peredaran obat dan makanan yang dikonsumsi masyarakat," ucapnya.
Berbagai upaya yang dilakukan untuk menjamin kesehatan masyarakat melalui kolaborasi dan sinergisme kegiatan, sebagai upaya peningkatan efek obat dan makanan di Maluku.
"Rapat evaluasi ini diharapkan dapat dijadikan moment strategis untuk melakukan evaluasi terhadap berbagai program yang telah di laksanakan, serta membangun komitmen dalam melakukan tugas dan pengawasan obat dan makanan di Maluku, ujarnya.
Pengawasan obat dan makanan merupakan program rutin BPOM , pihaknya berharap BPOM tidak berjalan sendiri tetapi harus didukung kerjasama lintas sektor, termasuk sampai ke kabupaten dan kota.
BPOM tidak akan mampu bergerak sendiri, perlu didukung oleh lintas sektor lain termasuk kabupaten kota, tetapi juga di tingkat desa, sehingga masyarakat dapat mengakses pangan sehat yang kandunganya terpenuhi dan bebas bahan berbahaya.
"Pangan yang dijual jangan sampai kadaluarsa, hal ini menjadi kewenangan dari BPOM yang telah melakukan berbagai kegiatan beruoa sosialisasi dan pelatihan sampai ke perangkat desa, " ujarnya.
Kepala BPOM Maluku, Hariani menyatakan,
Pengawasan pangan bukan hanya dilakukan BPOM tetapi satgas pangan dibawag koordinator Polda Maluku.
Temuan BPOM terkait obat dan makanan sejauh ini bukan unsur kesengajaan yang dilakukan pelaku usaha. Jika ditemukan pangan kadaluarsa jumlahnya pun tidak banyak karena faktor kelalaian.
"Kita terus mengarahkan konsumen untuk memilih pangan dan obat secara cerdas, karena tidak mungkin petugas dapat mengawasi setiap saat, karena itu konsumen harus peduli melindungi diri dan keluarga dari pangan yang mengandung bahan berbahaya, katanya.
Ia menambahkan, saat ini yang menjadi yang menjadi fokus adalah higenis dan sanitasi.
"Kita tidak bosan melakukan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) agar masyarakat hidup bersih, selain itu fokus ke masalah stunting dengan mengimbau masyarakat untuk mengkonsumsi pangan yang mengenyangkan, tetapi yang bergizi agar angka stunting di Maluku mengalami penurunan," tandas Hariani.
Editor : Lexy Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019