Wali Kota Ternate, Maluku Utara (Malut), Burhan Abdurahman menyatakan dukungannya terhadap kehadiran gojek di Ternate, pascaaksi Aliansi Forum Sopir Angkut dan Ojek pangkalan, di depan kantor Wali Kota Ternate pada 16 Desember 2019.
"Memang, untuk gojek online dan grab telah menemui Pemkot dan managernya sudah meminta masyarakat lokal di kota Ternate harus masuk dalam anggota, sebab terjamin mau itu dari surat kendaraan bermotor dan kenyamanan penumpang," katanya menanggapi aksi ratusan massa mobil pangkalan dan ojeg pangkalan di Ternate, Jumat.
Menurut dia, kalau dilihat dari gojek online ini terjamin, terdaftar identitasnya jelas, karena hanya duduk d idalam rumah orang langsung bisa pesan tidak perlu berdiri di jalan, bahkan makanan sudah langsung diantar ke rumah.
Dia mengatakan, kendaraan yang dipakai untuk gojek di Ternate, sudah sesuai dengan plat motor yaitu DG dan ini tidak ada motor dari luar daerah, dan ini selalu dimudahkan bagi pelanggan yang ada di Ternate, seharusnya, masalah ini, yang komplain adalah masyarakat bukan para ojeg.
Bahkan, kalau ojek dari bandara ke Akehuda harus mengeluarkan uang Rp50.000, sedangkan gojek online sampai di Kalumata paling tinggi Rp30.000 kemudian usaha seperti itu tidak bisa intervensi dan proteksi, sehingga kalau yang lain mau supaya tidak terganggu, maka turunkan harga seperti gojek online, tetapi, tergantung dari masyarakat, jika masyarakat merasa tidak dirugikan, maka Pemerintah dan masyarakat yang akan melakukan sosialisasi. Oleh karena itu,
Wali Kota meminta, manajemen gojek online maupun grab agar melakukan sosialisasi yang lebih baik lagi kepada pengendara gojek di Kota Ternate yang belum sempat bergabung, mungkin karena belum mengetahui manfaat daripada gojek online ke depan.
Dia berjanji akan mengundang pengelolah manajemen gojek online dan kumpulkan ojek untuk melakukan sosialisasi terkait manfaat serta memberikan kemudahan kepada ojek di Ternate, supaya mereka bisa bergabung, kalaupun ada syarat, paling tidak dimudahkan oleh manajen gojek online agar semua masuk gojek online.
Sebelumnya, ratusan supir dan ojeg pangkalan di Ternate, menggelar aksi demo di depan kantor DPRD dan Wali Kota setempat meminta agar tidak mengeluarkan izin operasional Gojek dan Grab di ibu kota provinsi Malut.
Koordinator massa, Supriadi dalam orasinya meminta Pemkot Ternate mengakomodir sikap maupun pernyataan para sopir pangkalan dan ojeg pangkalan menolak seluruh aktivitas gojek dan grab di Ternate, karena mempengaruhi pendapatan mereka.
"Kami pun mempertanyakan status hukum ke Pemkot Ternate terhadap keberadaan serta aktivitas gojek dan grab yang masih beroperasi," kata Supriadi. Olehnya itu, dia berharap Pemkot Ternate seharusnya melakukan penataan terhadap keberadaan angkutan umum dan ojek pangkalan se-Kota Ternate dan bukan membuka peluang bagi grab dan gojek untuk beraktivitas di daerah ini.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019
"Memang, untuk gojek online dan grab telah menemui Pemkot dan managernya sudah meminta masyarakat lokal di kota Ternate harus masuk dalam anggota, sebab terjamin mau itu dari surat kendaraan bermotor dan kenyamanan penumpang," katanya menanggapi aksi ratusan massa mobil pangkalan dan ojeg pangkalan di Ternate, Jumat.
Menurut dia, kalau dilihat dari gojek online ini terjamin, terdaftar identitasnya jelas, karena hanya duduk d idalam rumah orang langsung bisa pesan tidak perlu berdiri di jalan, bahkan makanan sudah langsung diantar ke rumah.
Dia mengatakan, kendaraan yang dipakai untuk gojek di Ternate, sudah sesuai dengan plat motor yaitu DG dan ini tidak ada motor dari luar daerah, dan ini selalu dimudahkan bagi pelanggan yang ada di Ternate, seharusnya, masalah ini, yang komplain adalah masyarakat bukan para ojeg.
Bahkan, kalau ojek dari bandara ke Akehuda harus mengeluarkan uang Rp50.000, sedangkan gojek online sampai di Kalumata paling tinggi Rp30.000 kemudian usaha seperti itu tidak bisa intervensi dan proteksi, sehingga kalau yang lain mau supaya tidak terganggu, maka turunkan harga seperti gojek online, tetapi, tergantung dari masyarakat, jika masyarakat merasa tidak dirugikan, maka Pemerintah dan masyarakat yang akan melakukan sosialisasi. Oleh karena itu,
Wali Kota meminta, manajemen gojek online maupun grab agar melakukan sosialisasi yang lebih baik lagi kepada pengendara gojek di Kota Ternate yang belum sempat bergabung, mungkin karena belum mengetahui manfaat daripada gojek online ke depan.
Dia berjanji akan mengundang pengelolah manajemen gojek online dan kumpulkan ojek untuk melakukan sosialisasi terkait manfaat serta memberikan kemudahan kepada ojek di Ternate, supaya mereka bisa bergabung, kalaupun ada syarat, paling tidak dimudahkan oleh manajen gojek online agar semua masuk gojek online.
Sebelumnya, ratusan supir dan ojeg pangkalan di Ternate, menggelar aksi demo di depan kantor DPRD dan Wali Kota setempat meminta agar tidak mengeluarkan izin operasional Gojek dan Grab di ibu kota provinsi Malut.
Koordinator massa, Supriadi dalam orasinya meminta Pemkot Ternate mengakomodir sikap maupun pernyataan para sopir pangkalan dan ojeg pangkalan menolak seluruh aktivitas gojek dan grab di Ternate, karena mempengaruhi pendapatan mereka.
"Kami pun mempertanyakan status hukum ke Pemkot Ternate terhadap keberadaan serta aktivitas gojek dan grab yang masih beroperasi," kata Supriadi. Olehnya itu, dia berharap Pemkot Ternate seharusnya melakukan penataan terhadap keberadaan angkutan umum dan ojek pangkalan se-Kota Ternate dan bukan membuka peluang bagi grab dan gojek untuk beraktivitas di daerah ini.
Editor : Lexy Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019