Dinas Pertanian (Distan) Kota Ternate, Maluku Utara (Malut) mengakui, petani saat ini membutuhkan ketersediaan pupuk organik untuk pengembangan berbagai potensi hasil pertaniannya.
Kepala Dinas Pertanian Kota Ternate, Thamrin Marsaoly di Ternate, Rabu, mengatakan, masalah yang disampaikan para petani adalah pupuk yang tidak maksimal, karena distribusi pupuk dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah ke Dinas Pertanian Kota Ternate tidak sesuai dengan kenginan masyarakat, misalnya yang dibutuhkan hultikultura, yang diberikan pemerintah pusat adalah pupuk organik.
Hal tersebut disampaikannya saat reses anggota DPR-RI asal Malut, Alien Mus yang dilakukan baru di Kota Ternate khususnya Puskesmas, Dinas Pertanian, dan menyerap aspirasi di Kota Ternate.
Oleh karena itu, pihaknya meminta kepada kalangan DPR-RI untuk menyampaikan ke Kementerian agar program proyek APBN harus sesuai dengan kebutuhan, sebab, distribusi pupuk sampai akhir Tahun ini masih menumpuk, karena tidak dipakai.
Tidak hanya itu, biaya operasional penyuluh selama ini diberikan tidak terlalu besar, padahal di Pulau Jawa Kementerian berikan cukup besar, sehingga dirinya meminta anggota DPR-RI agar dapat menyampaikan ke Kementerian Pertanian bahwa jangan terlalu terfokus di Jawa, tetapi juga di Provinsi Maluku Utara khususnya Kota Ternate.
"Biaya Operasional Penyuluh (BOP) sangat kecil sedangkan wilayah di Ternate geografisnya beda, bahkan penyuluh hanya Rp480.000, per orang, itu sangat kecil dan tidak sesuai dengan transportasi, semisalnya, transportasi Pulau Ternate ke Kecamatan Batang Dua sangat jauh, sedangkan dikasi hanya Rp480,000," katanya.
Secara terpisah, Anggota DPR-RI, Alien Mus menyatakan, komitmennya tetap perjuangkan apa yang menjadi keluhan para penyuluh dan para nelayan di Ternate, karena setiap rapat dengan Kementerian harus memiliki data riil.
Menurut dia, saat melakukan reses ternyata banyak ditemukan, mulai dari pupuk tidak sesuai yang dibutuhkan dan penyuluh yang diperpanjang kontrak sampai sekarang belum tahu kejelasannya.
Sehingga, dirinya menegaskan, masalah ini harus diperjuangkan ke kementrian terkait di Kementerian pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Lingkungan Hidup.
Alien menambahkan, keluhan ini akan di bawah sebagai aspirasi perwakilan dan masyarakat Malut, karena masalah ini bukan saja di Kota Ternate tetapi juga terjadi di daerah lain. untuk itu, nantinya dirinya memberikan dukungannya yang besar ke pemerintahan agar memberikan bantuan dari pusat jangan asal - asalan, tapi sesuai dengan tempat sasaran.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2020
Kepala Dinas Pertanian Kota Ternate, Thamrin Marsaoly di Ternate, Rabu, mengatakan, masalah yang disampaikan para petani adalah pupuk yang tidak maksimal, karena distribusi pupuk dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah ke Dinas Pertanian Kota Ternate tidak sesuai dengan kenginan masyarakat, misalnya yang dibutuhkan hultikultura, yang diberikan pemerintah pusat adalah pupuk organik.
Hal tersebut disampaikannya saat reses anggota DPR-RI asal Malut, Alien Mus yang dilakukan baru di Kota Ternate khususnya Puskesmas, Dinas Pertanian, dan menyerap aspirasi di Kota Ternate.
Oleh karena itu, pihaknya meminta kepada kalangan DPR-RI untuk menyampaikan ke Kementerian agar program proyek APBN harus sesuai dengan kebutuhan, sebab, distribusi pupuk sampai akhir Tahun ini masih menumpuk, karena tidak dipakai.
Tidak hanya itu, biaya operasional penyuluh selama ini diberikan tidak terlalu besar, padahal di Pulau Jawa Kementerian berikan cukup besar, sehingga dirinya meminta anggota DPR-RI agar dapat menyampaikan ke Kementerian Pertanian bahwa jangan terlalu terfokus di Jawa, tetapi juga di Provinsi Maluku Utara khususnya Kota Ternate.
"Biaya Operasional Penyuluh (BOP) sangat kecil sedangkan wilayah di Ternate geografisnya beda, bahkan penyuluh hanya Rp480.000, per orang, itu sangat kecil dan tidak sesuai dengan transportasi, semisalnya, transportasi Pulau Ternate ke Kecamatan Batang Dua sangat jauh, sedangkan dikasi hanya Rp480,000," katanya.
Secara terpisah, Anggota DPR-RI, Alien Mus menyatakan, komitmennya tetap perjuangkan apa yang menjadi keluhan para penyuluh dan para nelayan di Ternate, karena setiap rapat dengan Kementerian harus memiliki data riil.
Menurut dia, saat melakukan reses ternyata banyak ditemukan, mulai dari pupuk tidak sesuai yang dibutuhkan dan penyuluh yang diperpanjang kontrak sampai sekarang belum tahu kejelasannya.
Sehingga, dirinya menegaskan, masalah ini harus diperjuangkan ke kementrian terkait di Kementerian pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Lingkungan Hidup.
Alien menambahkan, keluhan ini akan di bawah sebagai aspirasi perwakilan dan masyarakat Malut, karena masalah ini bukan saja di Kota Ternate tetapi juga terjadi di daerah lain. untuk itu, nantinya dirinya memberikan dukungannya yang besar ke pemerintahan agar memberikan bantuan dari pusat jangan asal - asalan, tapi sesuai dengan tempat sasaran.
Editor : Lexy Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2020