Provinsi Maluku walau pun dikenal memiliki potensi kelautan dan perikanan yang besar namun pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) belum membangun sebuah industri perikanan berskala besar dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah.
"Industri perikanan dalam skala menengah atau besar sebenarnya dapat dibangun di sini kalau ada investor yang datang menanamkan modalnya," kata Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Wahid Laitupa di Ambon, Jumat.
Sepanjang investasi masih lemah, maka tidak mungkin ada industri perikanan yang dibangun di Maluku.
Menurut dia, hingga kini jangankan pemerintah, sektor perikanan untuk pihak swasta juga masih melemah sehingga mengakibatkan banyak pabrik es dan cold storage yang memilih untuk tutup.
Menyangkut usulan sejumlah program oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku ke pemerintah piusat, Wahid mengakui hingga saat ini yang baru mendapat kepastian hanya dua program saja.
“DKP Maluku telah mengusulkan sejumlah program untuk pemerintah pusat khususnya kementerian terkait. Namun sayangnya, yang baru mendapat kepastian itu hanya dua, yakni di bidang tangkap dan budidaya,” tandasnya.
Ketidakpastian ini menjadi kekhawatiran apakah nantinya akan berpengaruh pada pendapatan APBD provinsi dari DKP ke depannya dan ditakutkan bisa berujung defisit.
Untuk itu, Wahid meminta DKP provinsi Maluku agar lebih intensif dalam memperjuangkan program-program yang telah diusulkan ke pemerintah pusat.
“Kita harus bisa membuktikan kepada pemerintah pusat , aktivitas ekspornya berapa banyak dari sektor ini, sehingga lebih percaya dan yakin bahwa memang jelas Maluku mempunyai potensi perikanan,” ujar Wahid.
Bila pertumbuhan ekspor Maluku tetap menurun maka bisa disimpulkan jika nilai tawar menawar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku ke pemerintah pusat sangat lemah.
"DKP juga harus lebih sering melakukan pembinaaan kepada nelayan di seluruh Maluku, dan kemudian menyakinkan kepada nelayan soal bagaimana pasar kita untuk bisa mengimbangi pasar tradisional yang berkaitan dengan kebutuhan konsumen," kata Wahid.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2020
"Industri perikanan dalam skala menengah atau besar sebenarnya dapat dibangun di sini kalau ada investor yang datang menanamkan modalnya," kata Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Wahid Laitupa di Ambon, Jumat.
Sepanjang investasi masih lemah, maka tidak mungkin ada industri perikanan yang dibangun di Maluku.
Menurut dia, hingga kini jangankan pemerintah, sektor perikanan untuk pihak swasta juga masih melemah sehingga mengakibatkan banyak pabrik es dan cold storage yang memilih untuk tutup.
Menyangkut usulan sejumlah program oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku ke pemerintah piusat, Wahid mengakui hingga saat ini yang baru mendapat kepastian hanya dua program saja.
“DKP Maluku telah mengusulkan sejumlah program untuk pemerintah pusat khususnya kementerian terkait. Namun sayangnya, yang baru mendapat kepastian itu hanya dua, yakni di bidang tangkap dan budidaya,” tandasnya.
Ketidakpastian ini menjadi kekhawatiran apakah nantinya akan berpengaruh pada pendapatan APBD provinsi dari DKP ke depannya dan ditakutkan bisa berujung defisit.
Untuk itu, Wahid meminta DKP provinsi Maluku agar lebih intensif dalam memperjuangkan program-program yang telah diusulkan ke pemerintah pusat.
“Kita harus bisa membuktikan kepada pemerintah pusat , aktivitas ekspornya berapa banyak dari sektor ini, sehingga lebih percaya dan yakin bahwa memang jelas Maluku mempunyai potensi perikanan,” ujar Wahid.
Bila pertumbuhan ekspor Maluku tetap menurun maka bisa disimpulkan jika nilai tawar menawar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku ke pemerintah pusat sangat lemah.
"DKP juga harus lebih sering melakukan pembinaaan kepada nelayan di seluruh Maluku, dan kemudian menyakinkan kepada nelayan soal bagaimana pasar kita untuk bisa mengimbangi pasar tradisional yang berkaitan dengan kebutuhan konsumen," kata Wahid.
Editor : Lexy Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2020