Kepolisian Daerah (Polda) Maluku Utara (Malut) memetakan wilayah kerawanan tertinggi menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020, terutama di delapan kabupaten/kota yang akan menggelar pesta politik tersebut.
Kepala Biro Operasional (Karo Ops) Polda Malut, Kombes Pol Juwari di Ternate, Kamis, mengatakan, untuk peta daerah kerawanan Pilkada serentak pada 2020 ini tertinggi di tingkat kerawanan Kabupaten Halmahera Utara (Halut), sehingga mempersiapkan dua peleton dan 62 personil Brimob
"Untuk Kabupaten Halut ini tersendiri 62 personil Brimob karena termasuk daerah tingkat kerawanan tertinggi," katanya.
Sedangkan, Kota Ternate dan Haltim jumlahnya bersamaan yakni satu pleton Brimob..
Selanjutnya, Kepulauan Sula dan Kabupaten Kepulaun Taliabu juga sama, masing-masing 33 personil BKO Brimob., Kabupaten Halsel dan kota Tidore Kepulauan satu peleton, sedangkan di Halut BKO brimob dua peleton Brimob ditambah Dalmas 41 personel.
Dia menyatakan, peta kerawanan sendiri dilihat dari konflik sosial dan politik serta indeks kerawanan pemilu yang ada bahkan banyak lagi barometer karena itu dua pleton nantinya didukung satu peleton dari Morotai sebagai Polres penyangga, dan Haltim diarahkan ke Halbar satu peleton.
Untuk personel yang dilibatkan dalam pengamanan Pilkada delapan kabupaten/kota yakni BKO Sabhara/Dalmas berjumlah 270 person BKO Brimob 291 personel dan Pam TPS sebanyak 603 personil maka jumlah keseluruhan personil yang melakukan pengamanan 1.520 personil.
Juwari menambahkan, anggaran pengamanan khusus untuk BKO Brimob Polda Malut yang dibutuhkan Rp8,9 miliar yang disanggupi Pemprov 3 milyar ditambah sumbangan rutin dalam satu tahun Rp1 miliar, namun khusus untuk anggaran pengamanan hanya Rp3 miliar.
Oleh karena itu, Polda Malut menggunakan angka minimalis artinya BKO Brimob Polda bukan dari kampanye tetapi dari massa tenang, sehingga tidak dari awal namun pengamanan akan ditangani personel Polres kabupaten/kota.
Tahapan Pilkada sendiri akan dimulai 11 Juli kampanye pengamanan untuk pencoblosan 23 September kemudian pengamanan kotak suara dari TPS sampai PPK sampai pleno di KPU sehingga BKO Brimob berada di wilayah pengamanan sekitar 11 hari.
Sedangkan untuk pengawalan pribadi Calkada nanti dilatih masing-masing wilayah dan PoldMalut menurunkan satu tim dengan masing - masing wilayah tergantung dari pasangan yang ditetapkan.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2020
Kepala Biro Operasional (Karo Ops) Polda Malut, Kombes Pol Juwari di Ternate, Kamis, mengatakan, untuk peta daerah kerawanan Pilkada serentak pada 2020 ini tertinggi di tingkat kerawanan Kabupaten Halmahera Utara (Halut), sehingga mempersiapkan dua peleton dan 62 personil Brimob
"Untuk Kabupaten Halut ini tersendiri 62 personil Brimob karena termasuk daerah tingkat kerawanan tertinggi," katanya.
Sedangkan, Kota Ternate dan Haltim jumlahnya bersamaan yakni satu pleton Brimob..
Selanjutnya, Kepulauan Sula dan Kabupaten Kepulaun Taliabu juga sama, masing-masing 33 personil BKO Brimob., Kabupaten Halsel dan kota Tidore Kepulauan satu peleton, sedangkan di Halut BKO brimob dua peleton Brimob ditambah Dalmas 41 personel.
Dia menyatakan, peta kerawanan sendiri dilihat dari konflik sosial dan politik serta indeks kerawanan pemilu yang ada bahkan banyak lagi barometer karena itu dua pleton nantinya didukung satu peleton dari Morotai sebagai Polres penyangga, dan Haltim diarahkan ke Halbar satu peleton.
Untuk personel yang dilibatkan dalam pengamanan Pilkada delapan kabupaten/kota yakni BKO Sabhara/Dalmas berjumlah 270 person BKO Brimob 291 personel dan Pam TPS sebanyak 603 personil maka jumlah keseluruhan personil yang melakukan pengamanan 1.520 personil.
Juwari menambahkan, anggaran pengamanan khusus untuk BKO Brimob Polda Malut yang dibutuhkan Rp8,9 miliar yang disanggupi Pemprov 3 milyar ditambah sumbangan rutin dalam satu tahun Rp1 miliar, namun khusus untuk anggaran pengamanan hanya Rp3 miliar.
Oleh karena itu, Polda Malut menggunakan angka minimalis artinya BKO Brimob Polda bukan dari kampanye tetapi dari massa tenang, sehingga tidak dari awal namun pengamanan akan ditangani personel Polres kabupaten/kota.
Tahapan Pilkada sendiri akan dimulai 11 Juli kampanye pengamanan untuk pencoblosan 23 September kemudian pengamanan kotak suara dari TPS sampai PPK sampai pleno di KPU sehingga BKO Brimob berada di wilayah pengamanan sekitar 11 hari.
Sedangkan untuk pengawalan pribadi Calkada nanti dilatih masing-masing wilayah dan PoldMalut menurunkan satu tim dengan masing - masing wilayah tergantung dari pasangan yang ditetapkan.
Editor : Lexy Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2020