Bupati Kepulauan Tanimbar Petrus Fatlolon meminta Menteri Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga dan Gubernur Maluku Murad Ismail untuk membantu meningkatkan usaha kecil di daerahnya.
"Kami meminta uluran tangan Menteri KUMKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga dan Gubernur Maluku Murad Ismail untuk membantu memberikan penguatan kepada para pelaku ekonomi yang mayoritasnya terdiri dari Koperasi dan UKM," kata Bupati Petrus Fatlolon di Saumlaki, Selasa.
Permintaan tersebut disampaikan Bupati dalam Rapat Koordinasi Perencanaan Pusat dan Daerah (Rakorda) KUMKM yang dibuka oleh Sekretaris Menteri KUKM Prof Rully Indrawan, di lokasi wisata Danau Lorulun.
Menurut Bupati, sedikitnya ada 187 koperasi yang terdaftar di Kepulauan Tanimbar, 28 di antaranya sudah tidak aktif lagi. Sedangkan untuk UMKM, tercatat ada 7.928 orang pelaku usaha yang bergerak di sembilan sektor berbeda.
Kendati terbilang banyak, KUMKM di Kepulauan Tanimbar masih terkendala dengan terbatasnya sumber daya manusia (SDM), modal usaha dan fasilitas pendukung lainnya.
"Kendala yang dihadapi adalah masih minimnya SDM untuk menata kelola koperasi dan UKM, terbatasnya modal usaha dan terbatasnya sarana prasarana pendukung," ucapnya.
Ia mengatakan sebagai salah satu serambi Indonesia yang berbatasan langsung dengan Australia, Kabupaten Kepulauan Tanimbar merupakan wilayah gugus pulau dengan penggunaan beragam bahasa tradisional.
Selain Blok Masela, Kepulauan Tanimbar juga mempunyai sejumlah keunggulan dan potensi ekonomi lain, salah satunya adalah 47 motif tenun ikat Tanimbar yang tidak dimiliki oleh daerah lainnya.
Bupati berharap Rakorda KUMKM bisa menghasilkan langkah-langkah strategis untuk peningkatan ekonomi masyarakat kecil.
"Kami berharap Rakorda ini menghasilkan gagasan yang strategis untuk pengembangan koperasi dan UMKM di Maluku dalam rangka menyambut beroperasinya blok Masela," ucapnya.
Rakorda KUMKM yang dilaksanakan di lokasi wisata Danau Lorulun dijadwalkan berlangsung pada 3 - 5 Maret 2020, dan dihadiri oleh pejabat kementerian KUKM, kepala dinas, pejabat eselon III dan IV KUMKM dan atau yang membidangi KUMKM se-Provinsi Maluku.
Rakorda tersebut bertujuan untuk memberikan informasi dan masukan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pembinaan dan mengevaluasi pelaksanaan program atau pemberdayaan KUMKM, juga pengusulan program dan kegiatan pemberdayaan KUMKM untuk tahun 2021.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2020
"Kami meminta uluran tangan Menteri KUMKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga dan Gubernur Maluku Murad Ismail untuk membantu memberikan penguatan kepada para pelaku ekonomi yang mayoritasnya terdiri dari Koperasi dan UKM," kata Bupati Petrus Fatlolon di Saumlaki, Selasa.
Permintaan tersebut disampaikan Bupati dalam Rapat Koordinasi Perencanaan Pusat dan Daerah (Rakorda) KUMKM yang dibuka oleh Sekretaris Menteri KUKM Prof Rully Indrawan, di lokasi wisata Danau Lorulun.
Menurut Bupati, sedikitnya ada 187 koperasi yang terdaftar di Kepulauan Tanimbar, 28 di antaranya sudah tidak aktif lagi. Sedangkan untuk UMKM, tercatat ada 7.928 orang pelaku usaha yang bergerak di sembilan sektor berbeda.
Kendati terbilang banyak, KUMKM di Kepulauan Tanimbar masih terkendala dengan terbatasnya sumber daya manusia (SDM), modal usaha dan fasilitas pendukung lainnya.
"Kendala yang dihadapi adalah masih minimnya SDM untuk menata kelola koperasi dan UKM, terbatasnya modal usaha dan terbatasnya sarana prasarana pendukung," ucapnya.
Ia mengatakan sebagai salah satu serambi Indonesia yang berbatasan langsung dengan Australia, Kabupaten Kepulauan Tanimbar merupakan wilayah gugus pulau dengan penggunaan beragam bahasa tradisional.
Selain Blok Masela, Kepulauan Tanimbar juga mempunyai sejumlah keunggulan dan potensi ekonomi lain, salah satunya adalah 47 motif tenun ikat Tanimbar yang tidak dimiliki oleh daerah lainnya.
Bupati berharap Rakorda KUMKM bisa menghasilkan langkah-langkah strategis untuk peningkatan ekonomi masyarakat kecil.
"Kami berharap Rakorda ini menghasilkan gagasan yang strategis untuk pengembangan koperasi dan UMKM di Maluku dalam rangka menyambut beroperasinya blok Masela," ucapnya.
Rakorda KUMKM yang dilaksanakan di lokasi wisata Danau Lorulun dijadwalkan berlangsung pada 3 - 5 Maret 2020, dan dihadiri oleh pejabat kementerian KUKM, kepala dinas, pejabat eselon III dan IV KUMKM dan atau yang membidangi KUMKM se-Provinsi Maluku.
Rakorda tersebut bertujuan untuk memberikan informasi dan masukan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pembinaan dan mengevaluasi pelaksanaan program atau pemberdayaan KUMKM, juga pengusulan program dan kegiatan pemberdayaan KUMKM untuk tahun 2021.
Editor : Lexy Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2020