Pengadilan Negeri (PN) Ternate, Maluku Utara (Malut) menjatuhkan vonis bersalah kepada terdakwa SD karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.
"Vonis atas terdakwa karena dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan, menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut Pajak Pertambahan Nilai melalui PT GM selama periode Juni 2012 sampai dengan Desember 2012 ," Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, Nova Loura Sasube saat membacakaan amar putusan, Senin.
Dia menjelaskan, terdakwa adalah Direktur PT GM yang bergerak dalam usaha Land Clearing, yaitu pembukaan kebun kelapa sawit di Gane, Halmahera. Akibat perbuatannya, terdakwa dijerat pasal 39A ayat 1 huruf c, huruf d dan huruf i jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.
Atas perbuatan terdakwa, Majelis Hakim PN Ternate menjatuhkan pidana kepada terdakwa yakni penjara 1 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp1,29 miliar. Tindak Pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh terdakwa dapat terungkap berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara yang bekerja sama dengan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Malut dan Kejaksaan Tinggi Malut.
Dikatakannya, penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan ini merupakan bentuk nyata penegakan hukum terhadap wajib pajak yang tidak patuh dan diharapkan dapat memberikan efek jera baik kepada pelaku tindak pidana dan wajib pajak lainnya.
Dia mengimbau, wajib pajak untuk menghindari praktik curang dan penggelapan pajak dan DJP bersinergi dengan aparat penegak hukum akan menindak tegas segala bentuk tindak pidana di bidang perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara untuk itu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengajak seluruh masyarakat untuk mengambil bagian dengan bergotong-royong dalam mendanai pembangunan nasional dengan mendaftarkan diri, menghitung, membayar, dan melaporkan pajak dengan benar, jujur, tepat waktu, dan tepat jumlah," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2020
"Vonis atas terdakwa karena dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan, menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut Pajak Pertambahan Nilai melalui PT GM selama periode Juni 2012 sampai dengan Desember 2012 ," Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, Nova Loura Sasube saat membacakaan amar putusan, Senin.
Dia menjelaskan, terdakwa adalah Direktur PT GM yang bergerak dalam usaha Land Clearing, yaitu pembukaan kebun kelapa sawit di Gane, Halmahera. Akibat perbuatannya, terdakwa dijerat pasal 39A ayat 1 huruf c, huruf d dan huruf i jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.
Atas perbuatan terdakwa, Majelis Hakim PN Ternate menjatuhkan pidana kepada terdakwa yakni penjara 1 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp1,29 miliar. Tindak Pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh terdakwa dapat terungkap berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara yang bekerja sama dengan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Malut dan Kejaksaan Tinggi Malut.
Dikatakannya, penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan ini merupakan bentuk nyata penegakan hukum terhadap wajib pajak yang tidak patuh dan diharapkan dapat memberikan efek jera baik kepada pelaku tindak pidana dan wajib pajak lainnya.
Dia mengimbau, wajib pajak untuk menghindari praktik curang dan penggelapan pajak dan DJP bersinergi dengan aparat penegak hukum akan menindak tegas segala bentuk tindak pidana di bidang perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara untuk itu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengajak seluruh masyarakat untuk mengambil bagian dengan bergotong-royong dalam mendanai pembangunan nasional dengan mendaftarkan diri, menghitung, membayar, dan melaporkan pajak dengan benar, jujur, tepat waktu, dan tepat jumlah," ujarnya.
Editor : Lexy Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2020