Komisi I DPR mengakomdir kebutuhan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) untuk pengamanan wilayah perbatasan di Maluku yang memiliki 18 buah pulau terluar itu. Ketua Tim Komisi I DPR yang berkunjung ke Maluku, Hayono Isman, ketika dikonfirmasi ANTARA di Ambon, Selasa, mengatakan, kebutuhan Alutsista Maluku akan dimasukkan dalam APBN 2011. "Kami akan masukkan kebutuhan pengamanan wilayah perbatasan Maluku dalam APBN 2011 melalui pos anggaran Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI-AL)," ujarnya. Hayono Isman mengaku kunjungan kerja ke Maluku bertujuan menjaring masukan di bidang pertahanan keamanan, luar negeri serta komunikasi dan informatika selama empat hari. "Jadi masukan yang dijaring akan dibicarakan dengan kementerian teknis saat rapat kerja sehingga Pemprov Maluku bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah setempat perlu mengajukan kebutuhan terkait dengan bidang tugas Komisi I DPR agar diperjuangkan sesuai kondisi keuangan negara," tegasnya. Hayono Isman memaklumi karakteristik wilayah Maluku yang didominasi lautan dan tersebar di seribuan pulau sehingga dibutuhkan Alutsista untuk pengamanan daerah terluar mengingat berbatasan langsung dengan Timor Leste dan Australia. "Kami belajar dari pengalaman dua pulau yakni Sipadan dan Ligitan telah berpindah tangan ke Malaysia sehingga 17.499 buah pulau lainnya harus dijaga dalam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," katanya. Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu mengemukakan wilayahnya seluas 712.479,69 KM2 tercatat 92,4 persen adalah laut dengan 1.412 buah pulau sehingga membutuhkan Alutsista hendal untuk mengamankan 18 buah pulau terluar. "Maluku merupakan tiga alur pelayaran bebas internasional sehingga perlu mewaspadai berbagai kegiatan liar seperti penangkapan ikan, kayu, BBM maupun penyusupan warga asing," katanya. Gubernur mengakui pengamanan 18 buah pulau terluar yang berada di Maluku Barat Daya maupun Kepulauan Aru itu dikoordinir Kodam XVI/ Pattimura dengan menempatkan pos pengamanan. "Personil TNI secara bergilir melakukan pemantauan di 18 buah pulau tersebut dengan Alutsista relatif terbatas sehingga tidak bisa dipungkiri sering kecolongan kegiatan liar," ujarnya.

Pewarta:

Editor :


COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2010