Wali kota Ternate Provinsi Maluku Utara Burhan Abdurrahman meminta pegawai tidak tetap (PTT) yang bekerja di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) setempat untuk bersabar menunggu pencairan honor akan terbayar pada pekan ini.
"Tertundanya pembayaran honor dikarenakan penerimaan pada bulan Desember 2020 ada penundaan pembayaran DBH dari pemprov ke kabupaten/kota, sehingga ini menjadi pemicu honor terlambat dibayar, jadi mohon pengertiannya, ini tetap pasti akan diselesaikan," katanya menanggapi aksi mogok kerja puluhan pegawai dan PTT di BP2RD Ternate, Selasa.
Dirinya juga memastikan pembayaran honor pegawai dan PTT akan dilakukan dalam waktu dekat, jika seluruh proses administrasi di keuangan telah diselesaikan.
Wali kota menambahkan, keterlambatan pembayaran honor bukan hanya terjadi di BP2RD, bahkan ada SKPD yang belum bayar honor pegawainya, karena tertunggaknya pembayaran DBH sebesar Rp10 miliar lebih.
Wali Kota Burhan meminta seluruh PNS dan PTT agar tetap bekerja seperti biasa, dan masalah hak akan sedapatnya dipenuhi dalam minggu ini.
"Jadi penyebabnya ada dua, yakni dana transfer kita dari provinsi tidak turun, kemudian ditambah ini merupakan aplikasi baru yang memang ada sedikit gangguan, tetapi kita upayakan dalam minggu ini sudah diselesaikan," katanya.
Berkaitan dengan mogok kerja, Wali Kota Ternate yang akan melepas masa kepemimpinannya pada 17 Februari mendatang ini berharap seluruh pegawai yang bertugas dalam pelayanan publik senantiasa bekerja dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
"Inikan perlu dipahami, ini bukan disengaja karena kalau aplikasi gangguan itu seluruh Indonesia pasti alami hal yang sama," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2021
"Tertundanya pembayaran honor dikarenakan penerimaan pada bulan Desember 2020 ada penundaan pembayaran DBH dari pemprov ke kabupaten/kota, sehingga ini menjadi pemicu honor terlambat dibayar, jadi mohon pengertiannya, ini tetap pasti akan diselesaikan," katanya menanggapi aksi mogok kerja puluhan pegawai dan PTT di BP2RD Ternate, Selasa.
Dirinya juga memastikan pembayaran honor pegawai dan PTT akan dilakukan dalam waktu dekat, jika seluruh proses administrasi di keuangan telah diselesaikan.
Wali kota menambahkan, keterlambatan pembayaran honor bukan hanya terjadi di BP2RD, bahkan ada SKPD yang belum bayar honor pegawainya, karena tertunggaknya pembayaran DBH sebesar Rp10 miliar lebih.
Wali Kota Burhan meminta seluruh PNS dan PTT agar tetap bekerja seperti biasa, dan masalah hak akan sedapatnya dipenuhi dalam minggu ini.
"Jadi penyebabnya ada dua, yakni dana transfer kita dari provinsi tidak turun, kemudian ditambah ini merupakan aplikasi baru yang memang ada sedikit gangguan, tetapi kita upayakan dalam minggu ini sudah diselesaikan," katanya.
Berkaitan dengan mogok kerja, Wali Kota Ternate yang akan melepas masa kepemimpinannya pada 17 Februari mendatang ini berharap seluruh pegawai yang bertugas dalam pelayanan publik senantiasa bekerja dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
"Inikan perlu dipahami, ini bukan disengaja karena kalau aplikasi gangguan itu seluruh Indonesia pasti alami hal yang sama," ujarnya.
Editor : Lexy Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2021