Pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) terus mematangkan program Lumbung Ikan Nasional (LIN) dengan melakukan pendataan secara terperinci masalah dan kebutuhan pelabuhan perikanan di Malut.
"Untuk itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI (KKP RI) melalui Direktorat Tangkap khususnya Direktur Pelabuhan dan Sumberdaya Ikan (DPSI), berkunjung ke Malut dalam rangka penyiapan data dukungan terkait ekosistem bisnis menunjang kegiatan LIN salah satunya pelabuhan perikanan tangkap," kata Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) Malut, kata Abdullah Assagaf di Ternate, Senin.
Sehingga, DKP Malut telah mengundang seluruh Kadis Kelautan dan Periknn 0 Kabupaten/ Kota dan menggelar pertemuan di Pelabuhan Perikanan Ternate, pekan lalu, guna menyiapkan kebutuhan data.
"Untuk menindaklanjuti pelabuhan-pelabuhan yang ada di Malut, Sebagai sarana prasarana khususnya di pelabuhan perikanan tangkap yang ada di 10 Kabupaten kota," kata Abdullah.
Dari hasil rapat inin, setiap Kepala DKP harus melaporkan ke Bupati dan Wali Kota masing masing daerah, kalau ada pelabuhan yang tidak mampu dibangun oleh pemerintah daerah maka harus dihibahkan ke pemerintah provinsi untuk dikembangkan.
Abdullah menyatakan, pelabuhan perikanan yang ada di Maluku Utara sebanyak 14, satu diantaranya milik Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Pelabuhan tersebut nantinya berada di bawah Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT).
Untuk SKPT, Malut baru memiliki satu unit yang berada di Pulau Morotai. SKPT ini membawahi Kabupaten Halmahera Utara dan Halmahera Timur.
Sedangkan, yang baru diusulkan oleh DKP sebanyak tiga unit, yaitu SKPT Sofifi membawahi Tidore, Ternate dan Halteng. SKPT Bacan, Halmahera Selatan, dan SKPT Kepulauan Sula yang membawahi Pulau Taliabu.
Dia menambahkan, dalam waktu dekat tim yang berbeda dari KKP RI juga akan tiba di Maluku Utara, dalam rangka pengembangan armada kapal, selanjutnya tim khusus juga yang akan membahas detail soal pabrik es maupun cold storage.
"Tim ini semakin detail melihat persoalan yang kita hadapi dan mencari solusi untuk pengembangan dalam rangka program Lumbung Ikan Nasional," katanya.
Sebelumnya, Perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Adi Candra mengatakan, program LIN adalah kebijakan nasional, dan Maluku Utara menjadi salah satu dari program ini.
"Kehadiran kita ke sini adalah melihat dan mengidentifikasi beberapa pelabuhan yang ada di Malut," ujarnya
Dia mengatakan, sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo, program ini (LIN) harus segera berjalan dan KKP RI diperintahkan untuk melihat persiapan teknis.
"Sehingga kami datang dan mendengarkan langsung apa yang disampaikan oleh setiap SKPT yang ada di 10 kabupaten kota," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2021
"Untuk itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI (KKP RI) melalui Direktorat Tangkap khususnya Direktur Pelabuhan dan Sumberdaya Ikan (DPSI), berkunjung ke Malut dalam rangka penyiapan data dukungan terkait ekosistem bisnis menunjang kegiatan LIN salah satunya pelabuhan perikanan tangkap," kata Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) Malut, kata Abdullah Assagaf di Ternate, Senin.
Sehingga, DKP Malut telah mengundang seluruh Kadis Kelautan dan Periknn 0 Kabupaten/ Kota dan menggelar pertemuan di Pelabuhan Perikanan Ternate, pekan lalu, guna menyiapkan kebutuhan data.
"Untuk menindaklanjuti pelabuhan-pelabuhan yang ada di Malut, Sebagai sarana prasarana khususnya di pelabuhan perikanan tangkap yang ada di 10 Kabupaten kota," kata Abdullah.
Dari hasil rapat inin, setiap Kepala DKP harus melaporkan ke Bupati dan Wali Kota masing masing daerah, kalau ada pelabuhan yang tidak mampu dibangun oleh pemerintah daerah maka harus dihibahkan ke pemerintah provinsi untuk dikembangkan.
Abdullah menyatakan, pelabuhan perikanan yang ada di Maluku Utara sebanyak 14, satu diantaranya milik Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Pelabuhan tersebut nantinya berada di bawah Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT).
Untuk SKPT, Malut baru memiliki satu unit yang berada di Pulau Morotai. SKPT ini membawahi Kabupaten Halmahera Utara dan Halmahera Timur.
Sedangkan, yang baru diusulkan oleh DKP sebanyak tiga unit, yaitu SKPT Sofifi membawahi Tidore, Ternate dan Halteng. SKPT Bacan, Halmahera Selatan, dan SKPT Kepulauan Sula yang membawahi Pulau Taliabu.
Dia menambahkan, dalam waktu dekat tim yang berbeda dari KKP RI juga akan tiba di Maluku Utara, dalam rangka pengembangan armada kapal, selanjutnya tim khusus juga yang akan membahas detail soal pabrik es maupun cold storage.
"Tim ini semakin detail melihat persoalan yang kita hadapi dan mencari solusi untuk pengembangan dalam rangka program Lumbung Ikan Nasional," katanya.
Sebelumnya, Perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Adi Candra mengatakan, program LIN adalah kebijakan nasional, dan Maluku Utara menjadi salah satu dari program ini.
"Kehadiran kita ke sini adalah melihat dan mengidentifikasi beberapa pelabuhan yang ada di Malut," ujarnya
Dia mengatakan, sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo, program ini (LIN) harus segera berjalan dan KKP RI diperintahkan untuk melihat persiapan teknis.
"Sehingga kami datang dan mendengarkan langsung apa yang disampaikan oleh setiap SKPT yang ada di 10 kabupaten kota," katanya.
Editor : Lexy Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2021