Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menggelar rapat pembahasan pengembangan ekonomi di Pusat Kawasan Strategis Nasional (PKSN) Saumlaki, ibu kota Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, Rabu.
Rapat tersebut menghadirkan para peserta dari kementerian terkait dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat di daerah perbatasan, tokoh agama maupun masyarakat.
Pelaksana Tugas Deputi bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNNP F. Gatot Yanrianto menyatakan pertemuan tersebut sangat penting dan strategis karena membahas salah satu target capaian dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
"Saya mengharapkan kita bisa bersama-sama mendiskusikan dan berdialog banyak hal terkait bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan khususnya di Kabupaten Kepulauan Tanimbar," katanya.
Kegiatan tersebut bertujuan menyosialisasikan rencana induk dan RPJMN tentang target lokasi kegiatan pengembangan kawasan perbatasan khususnya pengembangan PKSN Saumlaki.
BNPP ingin mendapatkan masukan tentang isu-isu strategis dan permasalahan mendasar yang perlu dikordinasikan dan disinergikan dalam penyusunan program pengembangan PKSN Saumlaki.
Dengan begitu, BNPP bisa mendapatkan masukan terkait dengan rencana aksi program kegiatan lintas kementerian dan daerah agar bersinergi, dan menyamakan persepsi serta komitmen semua pihak dalam pembangunan kawasan perbatasan khususnya PKSN Saumlaki.
Untuk itu, masing-masing pemangku kepentingan di pusat dan daerah didorong dapat menyusun program kegiatan lintas kementerian dan daerah sehingga PKSN Saumlaki dapat diwujudkan sesuai dengan fungsinya.
Bupati Kepulauan Tanimbar, Petrus Fatlolon mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut dan memberikan masukan sejumlah persoalan mendasar yang perlu menjadi perhatian serius pemerintah pusat, demi percepatan pembangunan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
"Masih banyak permasalahan yang kita hadapi dalam konteks pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan yang berdampak pada tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, terutama pulau-pulau kecil terluar yang merupakan wilayah relatif sulit dijangkau dan terisolir" kata Petrus.
Forum tersebut untuk membahas arah pengembangan PKSN Saumlaki berbasis potensi unggulan daerah untuk mencapai fungsi secara umum, yakni sebagai pusat perkotaan yang berpotensi sebagai pos pemeriksaan lintas batas dengan negara tetangga serta sebagai pintu gerbang internasional yang menghubungkan dengan negara tetangga.
PKSN juga ditargetkan menjadi simpul utama transportasi yang menghubungkan wilayah sekitarnya, dan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong perekonomian di kawasan sekitarnya.
Baca juga: Bupati Petrus : Kepulauan Tanimbar hadapi banyak masalah kelola kawasan perbatasan
Baca juga: So sweet, Kasad datangkan kekasih Pratu Romi supaya cepat sembuh dari luka tembak
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2021
Rapat tersebut menghadirkan para peserta dari kementerian terkait dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat di daerah perbatasan, tokoh agama maupun masyarakat.
Pelaksana Tugas Deputi bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNNP F. Gatot Yanrianto menyatakan pertemuan tersebut sangat penting dan strategis karena membahas salah satu target capaian dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
"Saya mengharapkan kita bisa bersama-sama mendiskusikan dan berdialog banyak hal terkait bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan khususnya di Kabupaten Kepulauan Tanimbar," katanya.
Kegiatan tersebut bertujuan menyosialisasikan rencana induk dan RPJMN tentang target lokasi kegiatan pengembangan kawasan perbatasan khususnya pengembangan PKSN Saumlaki.
BNPP ingin mendapatkan masukan tentang isu-isu strategis dan permasalahan mendasar yang perlu dikordinasikan dan disinergikan dalam penyusunan program pengembangan PKSN Saumlaki.
Dengan begitu, BNPP bisa mendapatkan masukan terkait dengan rencana aksi program kegiatan lintas kementerian dan daerah agar bersinergi, dan menyamakan persepsi serta komitmen semua pihak dalam pembangunan kawasan perbatasan khususnya PKSN Saumlaki.
Untuk itu, masing-masing pemangku kepentingan di pusat dan daerah didorong dapat menyusun program kegiatan lintas kementerian dan daerah sehingga PKSN Saumlaki dapat diwujudkan sesuai dengan fungsinya.
Bupati Kepulauan Tanimbar, Petrus Fatlolon mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut dan memberikan masukan sejumlah persoalan mendasar yang perlu menjadi perhatian serius pemerintah pusat, demi percepatan pembangunan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
"Masih banyak permasalahan yang kita hadapi dalam konteks pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan yang berdampak pada tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, terutama pulau-pulau kecil terluar yang merupakan wilayah relatif sulit dijangkau dan terisolir" kata Petrus.
Forum tersebut untuk membahas arah pengembangan PKSN Saumlaki berbasis potensi unggulan daerah untuk mencapai fungsi secara umum, yakni sebagai pusat perkotaan yang berpotensi sebagai pos pemeriksaan lintas batas dengan negara tetangga serta sebagai pintu gerbang internasional yang menghubungkan dengan negara tetangga.
PKSN juga ditargetkan menjadi simpul utama transportasi yang menghubungkan wilayah sekitarnya, dan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong perekonomian di kawasan sekitarnya.
Baca juga: Bupati Petrus : Kepulauan Tanimbar hadapi banyak masalah kelola kawasan perbatasan
Baca juga: So sweet, Kasad datangkan kekasih Pratu Romi supaya cepat sembuh dari luka tembak
Editor : Lexy Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2021