BNPP Gelar Lokakarya Pembangunan Kawasan Perbatasan Maluku

Ambon, 24/8 (Antara Maluku) - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menggelar lokakarya di Kota Saumlaki, ibu kota Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) untuk memantapkan rencana pembangunan kawasan perbatasan di Provinsi Maluku.

"Lokakarya ini guna memantapkan program pemerintah pusat menjadikan kawasan perbatasan Maluku sebagai gerbang selatan ekonomi dan perdagangan di tanah air," kata Kabag Humas Pemprov Maluku Andre Adrians saat dikonfirmasi Antara di Ambon, Senin.

Dia menjelaskan sejumlah pejabat dari kementerian terkait akan hadir dan menjadi pembicara dalam lokakarya yang berlangsung sehari dan dibuka Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang juga menjabat Kepala BNPP.

Dia mengatakan, pembukaan lokakarya tersebut bersamaan dengan peresmian program Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan (Gerbangdutas) pada Selasa (25/8) yang dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan selaku Ketua Pengarah BNPP.

Lokakarya diikuti oleh kepala daerah, satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dari kabupaten MTB, Kepulauan Aru dan Maluku Barat Daya (MBD) serta tokoh masyarakat di wilayah perbatasan.

"Ini sangat strategis untuk menyelaraskan berbagai program terkait pembangunan kawasan perbatasan di Maluku di masa mendatang," katanya.

Andre mengatakan, tiga kabupaten tersebut berada pada wilayah selatan yang berbatasan dengan negara tetangga Timor Leste dan Australia, sangat strategis untuk menjadi beranda negara.

Sejumlah pejabat kementerian yang akan menjadi pembicara dalam lokakarya bertema "Mewujudkan kawasan perbatasan Maluku sebagai pintu gerbang selatan ekonomi dan perdagangan" di antaranya Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Agung Mulyana dan Dirjen Pengembangan Daerah Tertentu Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) dan Transmigrasi Suprayoga Hadi.

Kedua Dirjen bersama Ketua Bappeda Maluku Antonius Sihaloho akan membedah masalah tentang rencana kerja sama perdagangan lintas batas laut Indonesia (provinsi Maluku-NTT) dengan Timor Leste.

Selain itu, Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Capt Bobby R Mamahit, Dirjen Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Sudirman Saad, Dirjen Bina Marga Kementerian PU dan Perumahan Rakyat Hediyanto Husaini, serta Direktur Operasional PT Pelni Daniel E Bangonan.

Empat pejabat lintas kementerian tersebut akan menjadi pembicara dengan tema "Rencana kerja pengembangan konektivitas jalur pelayaran laut Surabaya-Saumlaki dalam mendukung pemanfaatan potensi kawasan perbatasan bagi pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Saumlaki, Ilwaki, dan Dobo.