Ketua Badan Legislasi DPR, Ignatius Mulyono menyatakan, kualitas legislator periode mendatang harus ditingkatkan sehingga bersama pemerintah bisa menyejahterakan rakyat. "Legislator sekarang (2009-2014) memang sudah baik, tapi ke depan harus ditingkatkan sehingga mampu menjawab tujuan dari pembangunan Indonesia, yakni menyejahterakan rakyat," katanya kepada  ANTARA di Ambon, Jumat. Ignatius dan pimpinan Baleg DPR berada di Ambon sejak Kamis (10/6) petang dalam rangka menjaring masukan terkait revisi terhadap UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Dia menegaskan, persoalan kualitas harus diawali saat penjaringan menjadi anggota maupun pengurus parpol. "Minimal sudah menjadi pengurus parpol setahun, barulah dipromosikan menjadi bakal calon legislator sehingga memahami visi dan missi dari perjuangan pembangunan bangsa," ujarnya. Dia mencontohkan, berbagai permasalahan di pedesaan terkesan kurang diperjuangkan legislator yang sering melakukan massa reses ke masing - masing daerah pemilihan (Dapil). "Padahal legislator dipilih rakyat dengan tujuan aspirasi mereka diperjuangkan, baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi dan DPR-RI sehingga  timbul penilaian saat kampanye saja berusaha dekat konstituen," kata Ignatius. Pimpinan Baleg DPR menjaring masukan dari DPRD Maluku, Pemprov Maluku dan Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon. Ignatius juga menilai, Maluku dengan karakteristik daerah 92,4  persen dari wilayahnya seluas 851.000 Km2 adalah laut dan penduduknya 1,4juta jiwa tersebar di 1.340 pulau, harus diberikan pemberlakukan khusus untuk merealisasikan pembangunan. "Saya mendukung perjuangan Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, NTT, NTB, Kepulauan Riau dan Bangka Belitung diakui sebagai provinsi kepulauan karena perhitungan anggaran tidak boleh berdasarkan luas daratan," ujarnya. Ia juga menyatakan, alokasi anggaran untuk pembangunan tujuh provinsi tersebut berdasarkan luas daratan sebagaimana daerah lainnya sehingga relatif terbatas dalam mewujudkan pemerataan. "Jadi pemerintah pusat harus memperhatikan masalah tersebut sehingga potensi sumber daya alam di tujuh provinsi tersebut, bisa dioptimalkan pemanfaatannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya.


:

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.