"Semua pengurusan perizinan untuk investasi di Maluku sudah bisa dilakukan secara cepat berbasis digital melalui sistem layanan kantor pintar," kata Ketua Tim Gubernur Percepatan Pembangunan (TGPP) Maluku, Hadi Basalmah, di Ambon, Sabtu.
Menurutnya, pembukaan kantor pintar berbasis digitalisasi bertujuan memperpendek birokrasi, terutama dalam proses pengurusan perijinan investasi yang tidak berbelit-belit dan melewati banyak pintu.
"Jadi dalam sehari proses perijinan sudah langsung siap. Semua proses perijinan dapat dilakukan oleh para pelaku bisnis melalui telepon pintar," katanya.
Langkah ini dilakukan untuk mengatasi keluhan banyak pihak terutama investor yang mengeluhkan, proses pengurusan perijinan yang berbelit-belit dan melewati banyak pintu, termasuk adanya pungutan liar.
Padi mengakui, Pemerintah provinsi Maluku di bawah kepemimpinan Gubernur Murad Ismail dan Wakil Gubernur Barnabas Orno, saat ini mulai melakukan banyak perubahan, terutama sistem kerja birokrasi pada organisasi perangkat daerah (OPD) yang berbasia pada kecanggihan teknologi informasi.
Pembukaan kantor pintar yang dikelola langsung oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) provinsi Maluku tersebut, diharapkan berdampak mendorong petumbuhan investasi serta meningkatkan daya saing produk ungulan provinsi Maluku.
"Dengan kantor pintar semua pelayanan dilakukan satu pintu. Tidak ada lagi ego OPD dan semua layanan terkoneksi dan terakumulasi secara digital," katanya.
Dia berharap dengan proses perizinan yang semakin cepat berdampak menarik minat investor dalam dan luar negeri menanamkan modalnya di berbagai sektor untuk mengelola potensi sumber daya alam yang melimpah di Maluku di masa mendatang.
"Kami berharap setelah ini banyak investor dalam dan luar negeri yang masuk untuk berinvestasi, terutama di sektor kelautan dan perikanan yang melimpah potensinya, maupun pertanian serta pertambangan," tandas Hadi.
Pewarta: Jimmy AyalEditor : Lexy Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA 2026
