Kapolda Maluku dorong masyarakat sukseskan vaksinasi, perangi COVID -19

Ambon (ANTARA) - Kapolda Maluku Irjen Pol Lotharia Latif mendorong seluruh komponen masyarakat setempat bersama-sama menyukseskan program vaksinasi COVID-19 untuk mencegah penyebaran virus corona tersebut yang saat ini berkembang menjadi berbagai varian.

"Program vaksinasi di Maluku sekarang baru sekitar 62 persen dan masih berada di bawah Provinsi Papua maupun Papua Barat, sehingga kita berharap bisa mencapai 70 persen di awal 2022 ini," katanya, di Ambon, Kamis.

Penjelasan Kapolda Lotharia itu disampaikan usai melakukan silaturahim dengan Ketua DPRD Maluku Lucky Wattimury yang didampingi Ketua Komisi I Amir Rumra dan anggota komisi, Yance Wenno serta Benhur Watubun.

Menurut dia, dibutuhkan kerja sama semua komponen masyarakat, termasuk kalangan media massa, untuk mendorong warga divaksin dan berpartisipasi secara aktif dalam program tersebut.

"Makanya dalam silaturahmi dengan ketua DPRD Maluku, saya telah menyampaikan persoalan ini secara langsung sehingga kami akan berkomunikasi dan berkoordinasi serta bersinergi dalam rangka memberikan pelayanan terhadap masyarakat," ujar Kapolda.

Ketua DPRD Maluku Lucky Wattimury mengatakan dalam pertemuan dengan Kapolda Lotharia juga dibahas sejumlah masalah yang dominan di provinsi tersebut, seperti tentang lahan.

Pihaknya meminta Polda Maluku agar memberikan perhatian serius dalam penanganan persoalan lahan.

Ia mengatakan di DPRD Maluku , hampir 60 persen surat-surat yang masuk dari masyarakat menyangkut persoalan tanah dan selalu berdampak pada ketertiban masyarakat.

"Makanya kami sudah meminta Kapolda agar memberikan perhatian terhadap persoalan ini agar situasi kamtibmas tetap terjaga dan proses pembangunan berbagai bidang, termasuk ekonomi tetap tumbuh dan berkembang," katanya.

DPRD juga berterima kasih kepada Kapolda Lotharia atas berbagai informasi penting bagi lembaga legislatif, seperti keputusan bersama percepatan investasi yang melibatkan kejaksaan, sehingga akan didalami lagi dengan pihak Pemprov Maluku.

Kejaksaan salah satu pihak yang diminta Presiden, Joko Widodo untuk berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, dalam mempercepat pertumbuhan investasi di daerah.