Presiden Jokowi minta antisipasi lonjakan kebutuhan air dampak Blok Masela

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) turut mengantisipasi lonjakan kebutuhan air di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, dampak dari pembangunan lapangan hulu minyak dan gas abadi Blok Masela.

Oleh karena itu, Presiden berpesan agar pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Weymomolin di Tanimbar Selatan, yang ia tinjau secara langsung pada Jumat, dilaksanakan dengan mempertimbangkan antisipasi lonjakan tersebut.

"Kita harus mengantisipasi pengembangan Blok Masela karena akan memberikan dampak kepada peningkatan tenaga kerja dan juga kebutuhan air minum," kata Presiden sebagaimana keterangan pers yang diterima di Jakarta.



Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja yang mendampingi Presiden dalam kegiatan tersebut, menjelaskan bahwa untuk mengantisipasi kenaikan permintaan air minum tidak akan cukup dengan mengandalkan sumber mata air.

Endra menyatakan pihaknya telah menyiapkan rencana teknis untuk membangun bendungan di Kepulauan Tanimbar guna pemenuhan lonjakan kebutuhan air minum tersebut.

"Kami telah siapkan rencana teknisnya untuk membangun bendungan sebagai antisipasi pengembangan Blok Masela," kata Endra.

Sebelumnya Endra menjelaskan bahwa saat ini optimalisasi SPAM Weymomolin masih mengandalkan dua sumber mata air di Weymomolin dan Bomaki untuk pemenuhan kebutuhan air bersih di sekitar Saumlaki, Kepulauan Tanimbar.

"Pekerjaan optimalisasi SPAM di Saumlaki meliputi dua sistem yaitu bersumber dari mata air Weymomolin dan Bomaki melalui pembangunan intake dan jaringan perpipaan untuk melayani total 5.000 sambungan rumah atau sekira 80 persen dari warga Saumlaki," katanya.



Selain Endra, Presiden juga turut didampingi Direktur Air Minum Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Anang Muchlis dalam kegiatan peninjauan optimalisasi SPAM tersebut.

Hadir pula Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur Maluku Murad Ismail, dan Penjabat (Pj) Bupati Kepulauan Tanimbar Daniel Indey.