Jakarta (ANTARA) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mengatakan pentingnya upaya untuk memperkuat kelembagaan dan mengoptimalisasi kinerja Gugus Tugas TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang).
"Ini menjadi satu hal yang sangat penting. Karena keberhasilan pencegahan dan penanganan TPPO ini harus komprehensif dari hulu ke hilir," kata Menteri PPPA Bintang Puspayoga dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Ia menekankan, TPPO sudah menjadi kejahatan yang luar biasa (extra ordinary), yang melanggar harkat dan martabat manusia dengan modus yang beragam dan sangat terselubung.
Ia mengapresiasi rampungnya Rakornas Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Orang yang telah berlangsung selama dua hari dari tanggal 14-15 September 2022.
Baca juga: Menteri PPPA tekankan partisipasi perempuan kunci daya saing nasional
Rapat Koordinasi Nasional Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang digelar untuk memperkuat kelembagaan dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui Gugus Tugas Pencegahan, serta penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan memastikan kelembagaan dalam penyediaan pelayanan korban TPPO.
Menteri Bintang mengatakan kejahatan TPPO ini terjadi di hampir di semua negara di dunia dan yang paling miris adalah dari data kasus yang dilaporkan selama kurun waktu 2017-2021 terjadi sebanyak 1.660 kasus TPPO dengan total korban 1.995 orang.
Dari jumlah itu secara persentase sebanyak 88 persen korbannya adalah perempuan dan anak, sedangkan 12 persen adalah laki-laki.
Baca juga: Menteri PPPA tekankan budaya patriarki tak halangi perempuan sejajar laki-laki
Menteri PPPA katakan pentingnya perkuat Gugus Tugas TPPO
Sabtu, 17 September 2022 10:06 WIB
Rapat Gugus Tugas TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) yang berlangsung selama dua hari dari tanggal 14-15 September 2022. (ANTARA/HO-KPPPA)
