"Langsung dilakukan gerakan pelayanan KB Implan pada lokasi yang dekat yaitu di Kota Ambon,” kata Kepala BKKBN Maluku Charles Brabar di Ambon, Sabtu.
Sarles mengatakan 7.500 set alat kontrasepsi dropping implan tersebut didapatkan dari Sulawesi Tengah yang diterima beberapa hari lalu.
Pasalnya sejak Oktober 2022 BKKBN Provinsi Maluku kekosongan alat kontrasepsi Implan, sementara peminat yang program KB Implan di kota itu cukup banyak.
“Jadi pelaksanaan Rakorda Program.Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting 2023 selama dua hari kemarin dan sekarang dilanjutkan dengan pelayanan KB kepada kurang lebih 100 akseptor, khusus MKJP Implan,” ucapnya.
Pelayanan KB Implan dimulai di Kecamatan Sirimau kedepan akan berkembang lagi ke kecamatan yang lain di Kota Ambon bahkan di Provinsi Maluku.
Nantinya BKKBN Maluku juga akan mendapatkan pengadaan kuota Implan dari BKKBN Pusat tahun 2023 sebanyak 4.720 Set.
“Droping Implan dari Provinsi Sulteng ini namanya distribusi dinamis alokon sudah terbangun dari BKKBN, bilamana ada kelebihan alat kontrasepsi di provinsi tertentu bisa dilakukan dropping atau distribusi dinamis kepada provinsi yang kurang/tidak punya, sambil provinsi tersebut melakukan pengadaan,” ulas Charles.
Porsi alokon Implan yang diberikan BKKBN Pusat sesuai dengan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) dan kelebihannya hanya 10 persen untuk menjaga KB ulang (cadangan).
Pelayanan KB Implan ini adalah bagian dari percepatan penurunan stunting yang difokuskan bagi wanita PUS yang ingin menunda kehamilannya selama tiga tahun dan hasil deteksi ada akseptor yang anaknya stunting.
“Jadi program KB sekarang bukan membatasi tetapi kita mengendalikan, hanya kita membantu supaya ibu tidak stunting dan anak tidak stunting. Artinya, kita berharap agar ibu tidak menyusui anak stunting apalagi melahirkan anak stunting dan ini harapan Negara,” tandasnya.
