"Rencana penambahan mesin diesel pembangkit tenaga listrik ini memang sangat dibutuhkan karena pascapemekaran tiga wilayah ini dari Maluku Tenggara selaku kabupaten induk, kebutuhan masyarakat semakin meningkat," kata Ketua komisi B, DPRD Maluku, Melky Frans di Ambon, Kamis.
Menurut dia, program ini belum terealisasi karena terbentur sejumlah kendala internal. Tapi berdasarkan laporan PLN saat rapat kerja dengan komisi, rencana pengadaan tiga unit mesin baru ini sudah disampaikan.
Mesin pembangkit listrik untuk kabupaten Kepulauan Aru berkekuatan 1,5 MW, kabupaten MTB 2,5 MW dan kabupaten MBD sebesar 1,5 Mega Watt.
Melky mengungkapkan, pemadaman listrik yang terjadi di tiga kabupaten tersebut selama ini diakibatkan gangguan mesin diesel dan tidak bisa menanggulangi bertambahnya jumlah pelanggan setiap tahun. Masalah kelistrikan di daerah-daerhan tersebut sangat vital, mengingat wilayahnya mencakup pulau-pulau terluar yang berbatasan langsung dengan benua Australia dan Timor Leste,
"Kami juga minta media masa ikut mendorong pihak PLN untuk merealsiasikan rencana pengadaan tiga unit mesin baru ini sehingga kondisi krisis istrik tidak berlarut-larut," katanya.
Apalagi, lanjutnya, pemadaman listrik secara terus-menerus dapat menimbulkan kerugian terhadap masyarakat seperti pendidikan tidak berjalan baik karena jam belajar di waktu malam tidak teratur, sektor indusri kecil dan menengah pun terhambat dan berakibat terganggunya roda pemerintahan.
Melky berpendapat, penyediaan tenaga listrik di MTB dan MBD harus lebih baik agar berbagai infrastruktur dasar yang menunjang rencana operasional pengelolaan gas alam cair di Blok Masela 2016 dapat berjalan lancar.
Krisis energi listrik yang terjadi selama lima tahun terakhir di Kabupaten MTB menyebabkan KNPI dan sejumlah OKP setempat melayangkan aksi protes ke PLN Wilayah Maluku dan menuntut janji Dirut PLN memberikan bantuan satu unit mesin diesel sejak 2010 tapi sampai sekarang belum terealsiasi.
Pewarta: Daniel Leonard: John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
