"Tahun anggaran 2011, kita mendapat kucuran APBN dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) sekitar Rp7 triliun lebih, dan untuk tahun depan belum diketahui pasti, tapi kami mengharapkan realisasinya di atas Rp10 triliun," kata Wagub Maluku, Said Assagaff di Ambon, Selasa.
Menurut dia, banyak daerah di Maluku yang tergolong daerah terpencil dan masuk wilayah terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga belum tersentuh aktivitas pembangunan infrastruktur dasar.
Oleh karena itu, lanjutnya, membutuhkan anggaran yang memadai untuk mewujudkan program pembangunan sarana infrastruktur dasar berupa jalan, jembatan, penambahan armada kapal laut, termasuk sarana telekomunikasi, pendidikan, kesehatan dan sebagainya.
Wagub menyatakan, setiap tahun pasti ada kenaikan anggaran Pemerintah ke daerah namun Maluku berharap nilainya di atas Rp10 triliun.
Saat ini Maluku bersama enam provinsi lainnya seperti Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Sulawesi Utara, Bangka Belitung dan Kepulauan Riau (Kepri) sedang memperjuangkan pengakuan provinsi kepulauan.
Tujuan pembentukan provinsi kepulauan lewat sebuah Undang-Undang yang sementara digodok Baleg DPR-RI ini untuk meningkatkan PAD melalui pengelolaan wilayah laut dan pesisir secara maksimal.
"Selama ini pengalokasian APBN ke daerah berdasarkan penghitungan luas daratan dan jumlah penduduk, namun ke depannya luas laut juga akan dihitung setelah RUU provinsi kepulauan selesai dibahas dan diberlakukan sebagai UU yang bersifat khusus," kata Wagub Assagaff.
Pewarta: Stefano Lilinger: John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
