"Kota Ambon hanya memiliki lahan seluas 377 Km2 dengan penduduk sejumlah 500.000-an jiwa sehingga tidak mampu lagi mendukung berbagai aktivitas, bahkan kemacetan lalu lintas di berbagai ruas jalan sudah meresahkan masyarakat," katanya, di Ambon, Rabu.
Karena itu, Pemprov Maluku sedang menyusun program alternatif untuk pemindahan ibukota provinsi ke Pulau Seram yang lahan masih luas di sana sehingga memungkinan untuk pembangunan maupun pengembangan berbagai sektor.
"Jadi kajian sedang dirampungkan untuk program 25 tahun ke depan guna mempersiapkan lahan guna mendukung pembangunan maupun pengembangan berbagai sarana dan prasarana di Pulau Seram," ujar Gubernur.
Kajian sedang dilakukan tim dari Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon dan Institut Teknologi Bandung (ITB).
"Kita perlu mengkaji hingga 25 tahun yang akan datang untuk alternatif pemindahan ibukota provinsi," kata Gubernur.
Dia memaklumi masa kepemimpinan periode keduanya berakhir pada 15 September 2013 sehingga program pemindahan ibukota provinsi ke Pulau Seram juga tergantung komitmen gubernur berikutnya.
"Realitasnya Kota Ambon saat ini sangat padat dengan berbagai aktivitas masyarakat, dengan dampak terjadi berbagai masalah sosial yang sering dipolitisir antarkomunal," tandas Gubernur.
10 tahun
Sebelumnya, Wagub Maluku Said Assagaff menyatakan penyiapan ibukota provinsi yang baru di Masohi, ibu kota Kabupaten Maluku Tengah, butuh waktu minimal 10 tahun.
"Kurun 10 tahun adalah tenggat waktu yang minimal untuk mempersiapkan pemindahan ibukota provinsi Maluku dari Kota Ambon ke Masohi," katanya.
Kawasan Kota Masohi dan sekitarnya perlu penataan ruang, pembangunan sarana maupun prasarana dan penyiapan pegawai negeri sipil (PNS) yang prosedural.
"Terpenting adalah memperjuangkan anggaran dari pemerintah pusat untuk mempersiapkan berbagai sarana maupun prasarana guna mewujudkan ibukota provinsi Maluku yang ideal," ujar Wagub.
Dia memastikan persoalan lahan untuk pembangunan sarana maupun prasarana, baik umum maupun sosial, termasuk permukiman untuk PNS tidak menjadi masalah karena Pemprov Maluku memiliki areal seluas 110 hektare.
"Lahan tersebut di sekitar Desa Makariki dan telah dipagar sejak beberapa tahun lalu sehingga tidak mungkin diserobot oknum-oknum tertentu karena bersertifikat," kata Wagub.
Pencanangan ibukota Provinsi Maluku dijadwalkan dilakukan 19 Agustus 2012 bertepatan dengan perayaan hari ulang tahun provinsi setempat ke-67.
"Kami menjadwalkan pada 19 Agustus 2012 akan dicanangkan ibukota Provinsi Maluku yang baru," kata Assagaff.
Catatan ANTARA, wacana menjadikan Masohi sebagai ibukota Provinsi Maluku pertama kali dicetuskan oleh Presiden Soekarno, saat meletakkan batu pertama pembangunan kota Masohi sebagai ibukota Kabupaten Maluku Tengah, pada 1957.
Presiden Megawati Soekarnoputeri saat berkunjung ke Maluku (waktu itu) sempat mempertanyakan rencana pemindahan ibukota provinsi Maluku tersebut.
"Saya belum tahu, kapan realisasi pemindahan ibukota provinsi Maluku ke Maluku Tengah. Ini merupakan amanat Bung Karno, karena Ambon suatu saat akan penuh sesak. Maka Bung Karno pada waktu itu, mengatakan kalau memilih ibukota Provinsi Maluku, pilihlah Masohi," katanya.
Pewarta: Lexy Sariwating: John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA 2026
