"Berbagai program yang sudah dialokasikan baik lewat jalur APBD maupun APBN tahun anggaran sekarang, khususnya program berorientasi belanja publik dan penurunan angka kemiskinan penduduk serta pemberdayaan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja sudah harus direalisasikan secepatnya," kata Wakil Gubernur Maluku, Said Assagaff di Ambon, Kamis.
Pemprov berharap, dengan terlaksananya program-program dimaksud maka secara makro kucuran dana-dana tersebut akan segera turun ke masyarakat sehingga dapat mendukung pondasi keuangan dan ekonomi masyarakat di tengah terjadinya kenaikan harga barang kebutuhan, dan tentu saja menghadapi pertambahan laju inflasi yang berpotensi naik.
Menurut Wagub, dalam kajian dan analisis kondisi terlihat masyarakat di Maluku cukup stabil dalam menghadapi kebijakan-kebijakan nasional dimaksud, meskipun merasa prihatin dengan lonjakan harga barang yang mulai dirasakan.
Namun demikian, ada langkah-langkah antisipasi yang telah dan akan dilakukan Pemprov di antaranya berupa kegiatan operasi pasar baik terhadap kebutuhan bahan pokok maupun harga barang lainnya.
"Koordinasi dengan Pertamina dan pihak terkait guna menjamin ketersediaan BBM juga sudah dilakukan, mendorong percepatan bantuan-bantuan sosial serta koordinasi dengan instansi terkait tentang penyaluran Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebesar Rp150.000 dan beasiswa anak miskin dan percepatan penyaluran raskin," katanya.
Wagub menambahkan, lewat program operasi pasar yang dilakukan atas instruksi gubernur diharapkan sedikit menekan harga pasar yang saat ini mulai bergerak.
"Makanya wali kota dan bupati di 11 kabupaten/kota telah diinstruksikan untuk gencar melakukan pengawasan harga dan suplai barang yang berimbang agar gejolak kenaikan harga tidak sampai mengganggu stabilitas ekonomi dan keamanan," ujarnya.
Pewarta: Daniel Leonard: John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
