Tidak Ada Pendidikan Gratis di Maluku Utara

Ternate (Antara Maluku) - Rektor Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU), Dr Kasman Ahmad mengatakan, tidak ada pemerintah kabupaten dan kota di daerah itu yang menerapkan pendidikan gratis.

"Di Malut (Maluku Utara) tidak ada kabupaten/kota menerapkan pendidikan gratis, yang ada hanyalah pendidikan murah di tingkat SD hingga SLTA," katanya di Ternate, Jumat.

Kasman mengatakan, hingga saat ini tidak ada pendidikan yang gratis di daerah itu. Yang ada hanya pendidikan murah, terjangkau dan berkualitas.

Karena itu,  orang tua murid dapat dibantu dengan Biaya Opersional Sekolah (BOS). Tetapi hal itu tidak berlaku bagi perguruan tinggi sehingga setiap anak yang telah berada di perguruan tinggi menjadi beban orang tua terkait faktor pembiayaannya.

Untuk itu, dia berharap kepala daerah di kabupaten/kota di Malut agar dapat memberikan perhatian yang cukup terhadap dunia pendidikan, termasuk meningkatkan anggaran pendidikan.

Kendati sudah ada anggaran, menurut Kasman, dana itu belum cukup untuk memajukan pendidikan dasar, menengah hingga pendidikan tinggi sampai ke pelosok di Malut.

Menurut Kasman, perguruan tinggi tidak ada dana BOS.

"Upaya ini harus ditempuh lewat program kemitraan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Misalnya, mengalokasikan anggaran untuk meringankan beban kuliah di perguruan tinggi," katanya.

Sementara itu, Kepala Seksi Pembinaan Pendidikan Dikjar Malut Abdul Ajid Tuhuteru ketika dikonfirmasi mengaku, pendidikan di Malut masih rendah dan banyak yang belum menerapkan pendidikan gratis.

Dia juga menyentil rendahnya kualitas guru di Malut lebih disebabkan kurang mendapat pelatihan dalam rangka meningkatkan kemampuan. Selain itu proses perekrutannya tidak melalui mekanisme tes untuk dapat mengetahui kemampuan menjadi guru.

Karena itu, kata Ajid, pemerintah kabupaten/kota di Malut harus terus berupaya meningkatkan kegiatan pelatihan kepada para guru serta berbagai kegiatan lainnya yang dapat meningkatkan kualitas guru, upaya itu harus dilakukan secara intensif, karena guru berada di bawah kewenangan pemerintah kabupaten/kota setempat.

"Masalahnya, kalau kualitas guru di Malut dibiarkan seperti ini maka dikhawatirkan akan berpengaruh pada kualitas lulusan siswa di daerah ini. Bagaimana mungkin siswa bisa mendapatkan materi pelajaran yang bermutu kalau gurunya tidak berkualitas," katanya.