Surabaya (ANTARA) - Agaknya, politik praktis itu memiliki keterkaitan dengan dua hal, yakni kepentingan dan massa. Nah, kepentingan politik itulah yang selalu memunculkan perbedaan, meski "bersama dalam berbeda" atau persatuan adalah kunci kemerdekaan NKRI.
Sementara itu, untuk massa akan selalu berebut. Khusus di Indonesia, perebutan massa paling seru adalah perebutan massa Nahdlatul Ulama (NU), karena massa NU atau nahdliyyin itu memang setara dengan 50 persen atau lebih dari warga bangsa ini.
Survei terakhir yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA pada Agustus 2023 menunjukkan jamaah NU naik signifikan dari 27 persen pada Agustus 2005 menjadi 56,9 persen pada Agustus 2023. Muhammadiyah justru turun dari 9,4 persen menjadi 5,7 persen.
Pada survei itu menunjukkan bahwa orang yang merasa keluarga besar NU dan Muhammadiyah, dalam 20 tahun terakhir, mengalami perubahan yang sangat drastis.
Untuk NU, mereka yang merasa bagian dari NU atau yang merasa keluarga besar NU, jumlahnya bertambah banyak. Bertambah banyaknya sangat drastis. Sebaliknya, mereka yang merasa bagian dari keluarga besar Muhammadiyah berkurang sekali.
Anjloknya pengikut Muhammadiyah karena masalah kaderisasi, sehingga banyak yang merasa bukan lagi kadernya, padahal semuanya ingin Muhammadiyah, sebagaimana NU bisa terus tumbuh, karena kedua ormas itu mewakili dua segmen Islam moderat di Indonesia.
Dari data hasil survei itu menguatkan argumen bahwa massa NU yang melebihi 50 persen warga bangsa itulah yang menjadi faktor penyebab maraknya perebutan massa NU pada setiap pilpres, pilgub, dan pemilihan.
Perebutan massa NU itu agaknya terlihat dari ikhtiar para petinggi parpol untuk menggaet tokoh-tokoh NU yang merepresentasikan dari Jatim. Sebut saja untuk Pemilu 2024 ada nama-nama, seperti Mahfud MD, Khofifah Indar Parawansa, Muhaimin Iskandar, Yenny Wahid, dan sebagainya.
Bahkan, berebut massa NU dengan basis massa Jatim sudah ada yang menjadi realitas, yakni bakal Calon Presiden dan bakal Calon Wakil Presiden RI, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN), yang sudah dideklarasikan di hotel bersejarah di Surabaya, Sabtu (2/9/23).
Deklarasi itu agaknya menggambarkan ketatnya perebutan massa NU menjelang Pemilu 2024, karena Muhaimin sebelumnya menjatuhkan pilihan kepada Prabowo Subianto untuk maju pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, sehingga elektabilitas Prabowo dan Gerindra pun meningkat.
Namun, sejak Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) berdiri hingga berubah nama menjadi Koalisi Indonesia Maju menyusul bergabungnya Partai Amanat Nasional (PAN) dan Golkar, nama Cak Imin tak kunjung dideklarasikan sebagai pasangan Prabowo Subianto.
Nah, ketika ada tawaran atau pembicaraan politik mengenai pasangan Anies Baswedan dan Cak Imin untuk maju pada pesta demokrasi lima tahunan, maka PKB langsung merespons dengan cepat, meski Muhaimin juga beberapa kali diundang ke kubu Ganjar Pranowo.
Tidak hanya itu, Khofifah yang Gubernur Jatim juga beberapa kali didekati kubu Prabowo dan Ganjar, bahkan Yenny juga mengalami hal yang sama. Lain halnya Mahfud MD yang justru sempat diisukan bahwa dia berpasangan dengan Prabowo dan Ganjar, meski belum menjadi realitas.
Dipilihnya tokoh-tokoh NU, khususnya yang berbasis massa di Jatim, agaknya tidak lepas dari kekuatan massa tradisional atau basis NU yang besar dan solid dalam "komando" ulama atau kiai epuh yang dihormati.
Elektabilitas (Khittah) NU
Masalahnya, tokoh-tokoh NU bisa saja digandeng tokoh-tokoh parpol, namun apakah NU sebagai ormas yang berbasis sosial-keagamaan itu bisa berganti peran sebagai politik praktis yang bukan basisnya?
Selain itu, apakah suara massa dari organisasi non-politis seperti NU itu bisa dijamin akan mengumpul pada satu tokoh atau justru menyebar ke banyak tokoh?
Faktanya, survei juga mencatat PDIP menjadi partai paling favorit bagi pemilih Nahdlatul Ulama (NU) di antara partai-partai lain.
Menurut survei, elektabilitas PDIP di antara warga Nahdliyyin mencapai 21,9 persen, bahkan partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu bisa meraup suara mengalahkan PKB yang "dilahirkan" NU.
Meski telah melahirkan PKB, pemilih NU menyebar ke banyak partai. PDIP dan Gerindra menempati posisi teratas. Elektabilitas Gerindra di warga Nahdliyyin mencapai 13,6 persen.
Selain itu, di bawah PKB juga masih ada Golkar yang menggaet suara warga NU hingga 11,2 persen. Jadi suara NU di Golkar hanya kalah 0,4 persen dengan PKB.
Fakta itu agaknya membenarkan faktor sejarah adanya friksi di antara Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dengan pendiri PKB Abdurrahman Wahid alias Gus Dur yang diwariskan hingga sekarang, meski tidak menutup kemungkinan ada faktor penyebab lain.
Hasil survei terbaru merekam elektabilitas Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di kalangan pemilih Nahdlatul Ulama (NU) mencapai 10,2 persen secara nasional.
Angka itu naik dibanding survei periode Januari 2022, namun potensi elektoral PKB saat itu sebesar 8,5 persen. Elektabilitas PKB di kalangan pemilih NU ini hanya menjadi pilihan yang ketiga setelah PDI Perjuangan dan Partai Gerindra.
Menurut survei lain secara nasional, elektabilitas (tingkat keterpilihan) PDI-P di kalangan responden NU sebesar 22,9 persen, sedangkan Gerindra 19,9 persen, kemudian PKB dengan 10,2 persen di kalangan pemilih NU.
Secara regional, responden NU di Jatim memilih suara PKB lebih besar lagi, yaitu 18,6 persen. Suara PKB di kalangan NU di Jawa Timur ini lebih besar ketimbang Gerindra yang mengantongi dukungan 13,7 persen, namun PDI-P justru mendulang 32,9 persen suara.
Secara umum (NU dan non-NU), elektabilitas PKB berada di urutan ketiga dengan raihan angka 7,6 persen. Elektabilitas urutan pertama diduduki PDIP dengan 24,4 persen dukungan dan Gerindra di urutan kedua dengan elektabilitas 18,9 persen. Setelah PKB adalah Golkar (7,2 persen), Demokrat (7 persen), PKS (6,3 persen), Nasdem (5,9 persen), PAN (3,4 persen), dan seterusnya.
Survei pada 27 Juli-7 Agustus 2023 itu melibatkan 1.364 responden di 38 provinsi di Indonesia. Dengan metode wawancara tatap muka, survei ini mencatatkan margin of error sebesar +/- 2,65 persen.
Hasil survei-survei itu agaknya tidak lepas dari pandangan politik NU yang meneguhkan Khittah NU 1926 sebagai garis perjuangan yang memosisikan NU di luar politik praktis, namun Wakil Rais Aam PBNU KH Anwar Iskandar tetap mengimbau warga NU agar paham politik bahwa politik dalam koridor ormas/lembaga sosial-keagamaan itu harus dibedakan dengan politik dalam koridor politikus/parpol/warga.
Politik itu ada dua macam, ada politik tingkat tinggi dan ada politik tingkat rendah. Politik tingkat tinggi adalah mempertahankan NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika. Kalau politik praktis yang rendah itu bukan urusan NU, itu urusan warga NU yang ada di parpol.
Bagaimanapun fakta di lapangan sesuai hasil survei, politik pada hakikatnya diikhtiarkan untuk kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan memerlukan situasi dan kondisi yang aman. Karena itu, apapun pilihan pilitiknya, hajatan 5 tahunan berupa pemilu mari kita jalani dan ikuti dengan riang dan selalu menjaga rasa bersaudara sesama bangsa, demi Indonesia yang kuat dan semakin maju.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Suara NU dan "Politik" NU pada Pemilu 2024
