"Kami belum mendapatkan informasi tentang dana SAL yang bersumber dari APBN 2011 senilai Rp25 triliun dan dibagikan kepada beberapa provinsi, termasuk Maluku yang katanya dijatahi Rp800 miliar," kata Kepala Bappeda setempat, M.Z. Sangadji, dalam rapat koordinasi dengan Komisi C DPRD Maluku yang dipimpin Ever Kermite di Ambon, Rabu.
Biasanya, menurut dia, SAL yang didapatkan Pemprov Maluku sangat kecil untuk semua pekerjaan infrastruktur yang ada di daerah ini, apalagi pemberian SAL harus melalui kementerian dan disalurkan ke Balai Jalan dan Jembatan sebelum kemudian diberikan kepada Dinas Pekerjaan Umum (PU).
"Kalau penyalurannya melalui balai, sudah pasti tidak akan cukup untuk membiayai pekerjaan infrastruktur. Walaupun alokasi anggarannya sudah diperintahkan Presiden SBY saat peresmian monumen Johanis Leimena beberapa waktu lalu di Ambon bahwa SAL untuk Dinas PU, tetapi biasanya disalurkan melalui balai," katanya.
Pada Juni 2012, Pemprov Maluku bersama sepuluh kepala daerah dari provinsi lainnya di Indonesia sudah melakukan pertemuan dengan Kementerian Dalam Negeri guna membicarakan pemenfaatan dana untuk pengembangan kawasan perbatasan, karena hanya 11 provinsi yang mendapatkan jatah dana tersebut.
"Akan tetapi, sampai saat ini kami belum mengetahui dana sebesar Rp800 miliar yang akan diberikan oleh pemerintah pusat lewat Sisa Anggaran Lebih tahun 2011 dari Balai Jalan, dan ini merupakan satu hal yang diharapkan ada koordinasi mengingat daerah ini banyak mengalami musibah akibat cuaca ekstrim," ktanya.
Kondisi ini telah menyebabkan banyak ruas jalan, baik yang berstatus kabupaten/kota, provinsi, maupun jalan nasional dan infrastruktur dasar lainnya mengalami kerusakan ringan hingga rusak total.
Ia mengatakan bahwa Bappeda akan melakukan rapat koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU) bersama unit-unit pelaksana teknisnya di pusat bersama balai sehingga anggaran tersebut dapat diarahkan sesuai dengan kebutuhan.
Pewarta: Daniel Leonard: John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
