BPS Maluku: Program penanggulangan kemiskinan butuh data yang akurat

Ambon (ANTARA) - Badan Pusat Statistik Maluku mengemukakan dalam merancang program penanggulangan kemiskinan di provinsi itu dibutuhkan data yang akurat agar  bisa berhasil dan tepat sasaran.

"Pengukuran kemiskinan  yang  terpercaya, dapat menjadi instrumen tangguh  bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan upaya penurunan  kemiskinan," kata Kepala BPS Provinsi Maluku  Maritje Pattiwalapia  di Ambon, Selasa.

Ia menyampaikan hal itu pada Seminar Statistik Berkualitas  dengan tema Tantangan dan Peluang Mengatasi Kemiskinan Maluku:Peran Statistik Berkualitas  untuk kemajuan Maluku" digelar dalam rangka memperingati hari statistik yang ke-63 2023.

Matitje menekankan salah satu aspek penting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan  adalah tersedia data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran.

"Data kemiskinan yang baik  dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan  pemerintah terhadap kemiskinan. Membandingkan kemiskinan antarawaktu dan daerah, serta menentukan target  penduduk miskin dengan tujuan untuk  memperbaiki kualitas hidup mereka," katanya.

Maritje juga mengakui, secara umum kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi  seseorang atau sekelompok  orang tidak dapat mampu  memenuhi hak-hak dasarnya untuk  mempertahankan  dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

Definisi yang  luas ini  menunjukan kemiskinan merupakan masalah  multi dimensional, sehingga tidak mudah untuk mengukur kemiskinan dan perlu kesepakatan pendekatan pengukuran yang dipakai.

Ia memaparkan untuk mengukur tingkat kemiskinan Indonesia, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach).

Dengan pendekatan ini  kemiskinan dipandang sebagai  ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan  dasar makanan  dan bukan makanan yang diukur menurut garis kemiskinan makanan dan  bukan makanan.

Ia berharap lewat data yang akurat dapat menjadi rujukan bagi Pemprov  Maluku dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan.


Seminar yang diikuti oleh OPD, kementerian dan lembaga terkait  menghadirkan tiga narasumber  yaitu  Kepala BPS Maluku Maritje Pattiwalapia, Ketua Tim Gubernur Percepatan  Pembangunan Provinsi Maluku Hadi Basalamah, dan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pattimura , Izaaach Matitaputty.


Sementara Ketua Tim Gubernur Percepatan  Pembangunan Provinsi Maluku Hadi Basalamah menjabarkan upaya yang dilakukan pemerintah provinsi dalam  menanggulangi kemiskinan salah satunya tiap OPD memiliki satu desa binaan guna percepatan penurunan angka Kemiskinan.

"Menurunkan angka kemiskinan di Maluku ini perlu kerja kolaborasi," kata dia.



Berdasarkan data yang dihimpun jumlah penduduk miskin ekstrem di Maluku mencapai 97.747 jiwa, dengan total rumah tangga miskin ekstrem 22.110 rumah tangga.

Lima daerah di Maluku yang masuk kategori kemiskinan ekstrem ditangani pemerintah adalah Kabupaten Maluku Tengah, Maluku Barat Daya, Maluku Tenggara, Maluku Tenggara Barat, dan Kabupaten Seram Bagian Timur.