Ambon (Antara Maluku) - Partai Bulan Bintang (PBB) Maluku membantah telah merekomendasikan Wagub Maluku Said Assagaff sebagai bakal calon (Balon) Gubernur setempat untuk mengikuti pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2013.

"Itu tidak benar, karena kenyataannya Said Assagaff mengambil formulir pendaftaran namun tidak mengembalikan berkasnya hingga saat penutupan pada 27 Juli 2012," kata Ketua Tim Penjaringan Gubernur dan Wagub DPW PBB Maluku, Yunus Hehanussa, di Ambon, Rabu.

Apalagi, DPW PBB Maluku baru mengadakan rapat pleno kandidat Balon Gubernur - Wagub Maluku pada September 2012, selanjutnya diusulkan ke DPP guna mendapatkan rekomendasi.

"Jadi, Said Assagaff secara otomatis telah gugur dalam tahapan pendaftaran dan tidak mungkin direkomendasikan DPP PBB," ujar Yunus.

Pendaftaran yang dibuka DPW PBB Maluku hanya diikuti Abdullah Tuasikal dan Hendrik Lewarissa yang mengembaikan berkas formulir.

"Mereka juga mendaftar dalam bentuk paket sebagai Balon Gubernur dan Wagub Maluku sehingga kelanjutannya diputuskan sesuai mekanisme yang telah diputuskan," tandas Yunus.

Said Assagaff yang saat ini memangku jabatan Wagub Maluku periode 2008 - 2013 telah direkomendasikan DPW PPP Maluku sebagai calon Gubernur.

Dia juga telah mendaftar di PDI Perjuangan, Hanura dan PKS.

Secara terpisah, Ketua DPW PBB Maluku, M Saleh Wattiheluw, menyatakan, partai yang memiliki satu kursi di DPRD setempat itu berkepentingan dalam mengusung Balon Gubernur dan Wagub.

PBB hanya memiliki satu kursi di DPRD, karena itu pihaknya harus berkoalisi dengan partai politik lain dalam mengusung pasangan Calon Kepala Daerah yang minimal memenuhi ketentuan 15 persen dari 45 legislator.

"Kami dambakan figur yang menjadi Gubernur dan Wagub Maluku memiliki visi dan misi yang mampu membangun daerah ini keluar dari berbagai permasalahan yang sedang dihadapi saat ini," tandas Wattiheluw.

Menurut dia, banyak persoalan di daerahnya, antara lain tingkat kemiskinan yang tinggi, bahkan Maluku berada pada peringkat tiga termiskin di Indonesia.

Masalah lainnya adalah angka pengangguran yang tinggi serta penyediaan sarana dan prasarana di bidang pendidikan, kesehatan serta penyediaan angkutan laut, darat dan udara relatif terbatas.

"Jadi, PBB akan mengusung calon kepala daerah dengan menilai figur seorang visioner yang mampu bargaining dengan pemerintah pusat maupun investor untuk mengelola potensi sumber daya alam guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Wattiheluw.

Pewarta: Lexy Sariwating
: John Nikita S

COPYRIGHT © ANTARA 2026