Ternate (ANTARA) - PT Pertamina Patra Niaga Maluku-Papua melarang Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan mobil tangki penyalur bahan bakar minyak (BBM) di Maluku Utara digunakan untuk kampanye maupun menempelkan alat peraga kampanye Pemilu 2024.
"Di SPBU, tanki, armada dan lainnya itu tidak boleh dipasang atribut maupun logo yang sifatnya kampanye,” kata Sales Area Manager Pertamina Patra Niaga Maluku Utara, Wahyudi Wirjanto di Ternate, Jumat.
Dia menjelaskan, semua mitra kerja Pertamina selalu terikat dengan perjanjian kontrak kerja. Sama halnya juga dengan SPBU selaku penyalur BBM di wilayah Maluku Utara di dalam kontraknya harus bersifat netral dalam politik.
"Kita selalu memberikan panduan dalam kontrak bahwa tidak boleh memanfaatkan penyalur dan segala unsur di dalamnya untuk berkampanye," katanya.
Karena itu, jika ditemukan tentunya ada sanksi tegas sesuai aturan kontrak kerja yang sudah diatur berupa sanksi administrasi maupun sanksi operasional.
"Sanksinya itu ada, tertuang dalam kontrak, baik sanksi administrasi maupun sanksi operasional," katanya.
Baca juga: Bawaslu RI imbau calon peserta Pemilu 2024 tidak kampanye sebelum jadwal
Dalam sosialisasi larangan SPBU dan mobil tangki penyalur digunakan untuk kampanye, Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patra Niaga Sub Holding Comersial and Trading Regional Papua-Maluku,
Edy Mangun berkunjung ke Kabupaten Halmahera Utara (Halut).
Dia melakukan sosialisasi bersama pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Halut.
Dalam pertemuan tersebut selain tim dari Pertamina Papua-Maluku, turut hadir Fuel Terminal Manager Evon dan Sales Branch Manager Pertamina Tobelo, Ali serta sejumlah pengurus PWI yang dipimpin oleh Rachman Baba.
Edy juga meminta agar bakal calon legislatif (bacaleg) tidak memanfaatkan BBM subsidi untuk meraup suara masyarakat.
Dia mengemukakan kasus sebelumnya di daerah itu, yaitu subsidi minyak tanah digunakan untuk mendapatkan simpati dari masyarakat. Padahal penyalurannya harus tepat pada wilayah atau RT di desa setempat hingga berdirinya suatu pangkalan minyak.
Baca juga: Bawaslu Maluku tertibkan spanduk dan baliho caleg
Edy juga berharap agar para insan pers membantu pengawasan atas distribusi BBM subsidi di tiap agen.
Apalagi baru-baru ini salah satu SPBU di Halmahera Utara berurusan dengan hukum lantaran menjual BBM subsidi kepada penimbun yang mobilnya didesain khusus untuk memperbanyak jumlah pengisian pada tanki kendaraan tersebut.
"Saya berharap insan pers dapat membantu Pertamina Tobelo dari aspek pengawasan di luar dari PT Pertamina agar masyarakat penerima manfaat bisa menikmati BBM subsidi dari pemerintah," tegasnya.
Fuel Terminal Manager PT Pertamina Tobelo, Evon berharap insan pers ikut mengedukasi terkait dengan bahaya penimbunan BBM yang bisa berakibat fatal hingga memakan korban nyawa selain materi.
"Tempat menyimpan BBM sebelum didistribusikan yang paling aman hanyalah di Pertamina, SPBU dan Pertashop sebab penyimpanan sudah sesuai dengan SOP," katanya.
Jika BBM disimpan di rumah tentu sangat berbahaya. "Yang namanya BBM, jika ada sedikit percikan api saja tentu akan fatal jika menyambar," katanya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: SPBU dan mobil tangki BBM dilarang untuk kampanye pemilu
