Ambon (Antara Maluku) - Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Maluku meminta DPRD provinsi mendukung program perekrutan dan pendidikan calon pegawai.

"Perekrutan calon pegewai yang diwajibkan mengikuti pendidikan diploma khusus bidang pertanahan ini sangat strategis untuk mengisi kebutuhan tenaga pegawai di daerah ini," kata Kepala Kanwil BPN Maluku Zulkifli M di Ambon, Selasa.

Ia mengungkapkan, BPN baru memiliki tiga kantor perwakilan di Maluku yang terdiri dari sembilan kabupaten dan dua kota.

"Rencananya ada penambahan kantor perwakilan di dua daerah yang baru dimekarkan, yakni Kabupaten Buru Selatan dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat," katanya.

Tiga kantor perwakilan BPN di Maluku yang sudah ada yakni BPN Kota Ambon, BPN Masohi (Kabupaten Maluku Tengah), dan satu kantor perwakilan di Kabupaten Kepulauan Aru.

Zulkifli menyatakan Maluku memiliki sejumlah pulau-pulau terluar yang berbatasan langsung dengan negara lain, sehingga aktivitas pendataan baik pada pulau kosong maupun yang berpenghuni harus dilakukan.



Anak daerah

Zulkifli mengatakan para pegawai BPN Maluku saat ini kebanyakan berasal dari luar Maluku dan mereka setiap saat bisa dimutasi ke daerah lain.

"Tapi kalau program perekrutan dan pendidikan calon pegawai BPN yang memprioritaskan anak daerah tentunya lebih memudahkan bagi mereka untuk mengabdi di Maluku tanpa harus memikirkan mutasi ke tempat yang baru," katanya.

Faktor itu, menurut dia, juga akan memaksimalkan pelayanan bagi masyarakat di daerah kabupaten/kota.

Zulkifli mencontohkan kebijakan yang diambil pemerintah dan DPRD Papua atau Papua Barat yang menerapkan program perekrutan anak daerah untuk pendidikan diploma pertanahan hingga selesai dan kembali ke daerah untuk mengabdi.

Ketua Komisi A DPRD Maluku Richard Rahakbauw mengatakan program pendidikan pegawai pertanahan sangat baik dan perlu didukung, agar anak-anak daerah bisa diseleksi dan dididik menjadi pegawai BPN.

Menyangkut keberadaan pulau-pulau terluar yang kosong maupun berpenghuni, komisi sudah pernah meminta Bupati Maluku Tenggara Barat (MTB) memasang pal atau tanda khusus yang menyatakan pulau tersebut masuk wilayah NKRI dan kelak tidak hilang seperti Sipadan-Ligitan.

Pewarta: Daniel Leonard
: John Nikita S

COPYRIGHT © ANTARA 2026