Ternate (ANTARA) - Ombudsman meminta agar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Maluku Utara (Malut) berupaya menjaga kuota siswa baru bagi sekolah swasta yang kurang mendapat siswa akibat penerapan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
"Dikbud seharusnya memberikan perhatian penuh terhadap pengembangan sekolah swasta, karena dampak dari PPDB mengakibatkan menurunnya kuota bagi siswa yang masuk ke sekolah swasta," kata Plt Kepala Ombudsman Malut, Akmal Kadir di Ternate, Senin.
Dirinya mengungkapkan, banyak siswa yang mengikuti PPDB berlomba-lomba memilih untuk masuk ke sekolah negeri dan tentunya kuota siswa ke sekolah swasta terus menurun.
Untuk itu, pihaknya meminta agar Dikbud Malut dapat membuat kebijakan yang bisa mendukung pengembangan sekolah swasta untuk mendapatkan target siswa setiap tahun.
Sementara itu, terkait dengan praktek penyimpangan administrasi melalui pungutan dan penjualan seragam sekolah bagi siswa usai PPDB.
Menurut dia, pihaknya terus memantau sekolah yang mencoba lakukan pungutan, terutama saat penerimaan siswa baru, melalui penjualan seragam siswa dan ini terjadi hampir terjadi di sebagian besar sekolah.
Untuk itu, pihaknya akan terus memantau setiap sekolah yang sengaja menjual seragam siswa, karena ini merupakan bentuk pungutan liar yang tidak bisa dibiarkan.
Pihaknya telah meminta Dikbud Malut untuk menindak sekolah terkait yang jadi temuan Ombudsman Malut atas pungutan terhadap Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMA1 Halmahera Tengah.
Dirinya menambahkan, tujuan pemerintah dalam penerimaan siswa baru melalui pendaftaran online agar proses penerimaan siswa baru betul betul murni untuk menghindari dari kolusi dan nepotisme.
"Sebab, penerimaan peserta didik baru dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun, baik uang maupun berupa hadiah dari masyarakat," ujarnya.
Di tempat terpisah, Plt Kadikbud Malut, Damruddin menyatakan, dirinya akan menemui panitia PPBD untuk membahas terkait minimnya kuota bagi sekolah swasta saat PPDB.
Selain itu, pihaknya akan menindaklanjuti berbagai temuan dari Ombudsman terkait dengan berbagai masalah pendidikan di Malut.
