"Harga BBM bersubsidi sudah turun sehingga sejumlah tarif berkaitan dengan program pemerintah harus disesuaikan," katanya, di Ambon, Senin.
Dia mencontohkan merujuk tarif kapal laut, terutama yang melayari rute pelayaran perintis di Maluku, yang harus dievaluasi karena kenaikan BBM pada pekan ketiga November 2014 berdampak terhadap harga tiket jasa sejumlah armada laut.
Pemerintah pada pekan ketiga November 2014 menaikkan harga BBM jenis premium dari Rp6.500/liter menjadi Rp8.500/liter dan solar menjadi Rp7.500/liter.
Sedangkan, terhitung 1 Januari 2015, harga BBM jenis premium diturunkan dari Rp8.500 menjadi Rp7.600/liter dan solar dari Rp7.500 menjadi Rp7.250/liter.
"Harga minyak dunia turun sehingga pemerintah Indonesia menyikapi dengan harga BBM bersubsidi, makanya di Maluku harus dievaluasi tarif sejumlah fasilitas yang memanfaatkan jenis premium maupun solar," tegas gubernur.
Disinggung soal pemasaran elpiji di Maluku, dia menjelaskan, tidak masalah karena ada agen penyalurnya.
Apalagi, yang memanfaatkan elpiji di Maluku relatif kurang karena masih mengandalkan minyak tanah maupun kayu bakar, terutama warga di pedesaan.
"Pastinya kita mengikuti program pemerintah yang berkoordinasi dengan PT.Pertamina soal pemanfaatan elpiji," ujar Gubernur.
Dia mengakui, dua investor telah menyatakan minatnya untuki menekuni penyaluran elpiji di Maluku dan diarahkan memproses perizinannya sesuai mekanismenya.
"Saya menyambut positif minat investor tersebut. Hanya saja, mekanismenya itu harus dikoordinasikan dengan PT.Pertamina sebagai penanggung jawab penyaluran BBM," kata Gubernur Said.
Pewarta: Alex Sariwating: John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
