"Semestinya saat ini yang harus menjadi perhatian utama pemerintah adalah bagaimana meningkatkan taraf hidup masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan, bukan kepentingan politik semata," katanya di Ternate, Jumat, menanggapi wacana tentang bantuan Rp1 triliun kepada partai politik dari pemerintah melalui APBN yang dilontarkan Mendagri Tjahjo Kumulo.
Apalagi, kata dia, selama ini pemerintah sudah mengucurkan bantuan untuk parpol yang memiliki kursi di legislatif sesuai perolehan suara dalam pemilu.
Menurut dia, masyarakat Indonesia kini dihadapkan dengan berbagai masalah yang sangat membebani kehidupan, terutama harga Sembilan bahan pokok yang terus naik.
Belum lagi ada rencana kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL), tarif kereta api, dan lain-lain.
"Semestinya ada upaya dari pemerintah untuk mencari solusi agar tidak semakin membebani masyarakat," kata Irmon yang juga Ketua Pusat Studi Politik UMMU Ternate itu.
Irmon menyatakan, banyak daerah di Indonesia seperti Provinsi Maluku Utara yang justru membutuhkan dukungan dana besar dari pemerintah pusat untuk pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat.
Dia mencontohkan jalan Trans Halmahera hingga kini belum tuntas, karena terbatasnya kucuran dana dari pemerintah pusat.
"Dana Rp1 triliun yang akan diberikan kepada setiap parpol sebaiknya diarahkan untuk pembangunan infrastruktur di daerah," katanya.
Kendati demikian, kata dia, seandainya pemerintah tetap ingin memberi bantuan pendanaan bagi parpol hendaknya tidak sampai Rp1 triliun yang dinilainya terlalu besar.
Selain itu, lanjutnya, hal terpenting yang harus diprioritaskan oleh pemerintah dalam memberikan bantuan kepada parpol adalah aturan main dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Pewarta: Abdul Fatah: John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA 2026
