"Ketersediaan data yang akurat dan valid menjadi instrumen penting yang perlu terus dimutakhirkan secara berkala seiring dengan dinamika perkembangan masyarakat," kata Gubernur Said, di Ambon, Senin.
Gubernur mengatakan hal itu dalam sambutan yang dibacakan Wakil Gubernur Zeth Sahuburua pada Sosialisasi Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) Provinsi Maluku Tahun 2015, yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku.
Menurut dia, BPS Maluku dalam waktu dekat akan melaksanakan kegiatan PBDT 2015. Kegiatan ini akan diawali dengan Workshop Master Trainer (WMT) dan Pelatihan Trainer (PT) dan dilanjutkan dengan pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) dan pendataan rumah tangga yang berakhir pada Juli 2015.
"Kegiatan ini merupakan update dan verifikasi Basis Data Terpadu (BDT) dari tahun 2012-2014, yang selama ini dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Sehingga diharapkan hasil PBDT ini, dapat digunakan sebagai sumber data yang valid dalam membidik sasaran perlindungan sosial di daerah ini," katanya.
Gubernur Said mengatakan, PBDT selain menjadi instrumen penting dalam mendukung program-program perlindungan sosial, PBDT juga dimanfaatkan oleh instansi pemerintah lain untuk pelaksanaan program-program nasional. Karena hasil uji petik TNP2K dalam mengecek nama dan alamat pada BDT menunjukkan bahwa sekitar 90-95 persen nama dan alamat dapat ditemukan.
Selain itu, hasil pencocokan dengan data Admnistrasi Induk Kementerian Dalam Negeri menunjukkan bahwa sebanyak 86 persen nama dan alamat pada BDT mendapatkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (NKK).
Yang cukup menarik, ungkap Gubernur Said, bahwa pada pelaksanaan Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) dan Jamkesmas, dari laporan PT. Pos menyatakan bahwa 93 persen Kartu Perlindungan Sosial (KPS) terkirim, pemutakhiran data via Musdes/Muskel mencapai sekitar 350 ribu kartu, dan pemutakhiran data peserta Jamkesmas mencapai 600 ribu peserta.
"Dalam PBDT tahun ini, metodologi yang digunakan ada perbedaan dengan pelaksanaan pada tahun 2011. Perbedaan substansial diantaranya, ada tahapan konfirmasi rumah tangga sesuai BDT tahun 2012-2014, yang dilakukan melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) dengan melibatkan seluruh aparatur pemerintah mulai dari kecamatan sampai tingkat RT/RW," ujarnya.
Selanjutnya, pendataan beberapa variabel yang menggambarkan karakteristik sosial ekonomi setiap rumah tangga. Namun jajaran BPS Maluku dihadapkan pada kondisi geografis daerah ini yang berciri kepulauan, dengan keterbatasan akses antarpulau serta tingkat persebaran penduduk yang tidak merata.
"Semua ini merupakan tantangan yang cukup berat bagi jajaran BPS Maluku.Tetapi, saya yakin bahwa dengan dukungan seluruh di daerah ini, PBDT ini akan dapat diselesaikan serta memperoleh hasil yang sesuai dengan harapan kita bersama," kata Gubernur Said.
Karena itu, ia berharap kegiatan sosialisasi PBDT ini dapat menjadi wadah yang tepat untuk menyamakan persepsi, menyatukan gerak langkah, serta meningkatkan pemahaman bersama tentang pentingnya PBDT bagi pengentasan kemiskinan di Provinsi Maluku.
Pewarta: Rofinus E, Kumpul: John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
