Ternate (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) mengharapkan para pengurusa cabang olah raga di daerah ini terus memacu dan melahirkan bibit-bibit muda berprestasi untuk bisa bersaing di kancah nasional.
"Dalam mendukung pengembangan olahraga di Malut ini, kami akan siapkan dana hibah berasal dari APBD, dari uang rakyat maka pergunakan sebagaimana mestinya," kata Wakil Gubernur Maluku Uutara Sarbin Sehe, saat menyaksikan penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Olahraga Provinsi Maluku Utara pada Selasa.
Prosesi penandatanganan dilakukan langsung Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, dan dihadiri rektor Unkhair, Kepala Dinas Pemuda Olahraga, dan berbagai Ketua Cabang Olahraga.
Sarbin Sehe berpesan, dana hibah benar-benar dipergunakan sebagaimana mestinya.
Mengingat pertanggungjawabannya mutlak di masing-masing cabor, maka Sarbine mengingatkan untuk hati-hati.
Sarbin menjelaskan, penandatanganan NPHD ini merupakan wujud kepedulian Pemerintah terhadap prestasi olahraga daerah.
Ia berharap dana hibah itu dimanfaatkan secara optimal oleh setiap organisasi penerima, untuk pembinaan cabang olahraga di Bumi Moloku Kie Raha.
Sarbin secara khusus meminta para ketua cabang olahraga agar dana hibah dimaksimalkan untuk membina atlet dan mendukung kegiatan pengurus cabang olahraga.
Dia intensif menggelorakan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan di Malut untuk mendukung Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) dan Indeks Pembangunan Olahraga (IPO).
"Saya mengajak semua Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi agar bersama-sama berperan aktif dalam meningkatkan kualitas IPP dan IPO yang menjadi kunci keberhasilan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan, dengan mendorong agar para pemuda k meraih prestasi baik di bidang pemuda maupun olahraga," katanya.
Sesuai statistik pemuda Indonesia pada 2023, Malut berada pada urutan ketiga, sebagai provinsi dengan angka IPP tertinggi di atas angka IPP nasional 59,17.
Sedangkan IPO Malut pada 2023 adalah 0,377, di atas IPO nasional 0,327.
Kedua indeks ini adalah komponen penting bagi penyusunan kebijakan kepemudaan dan keolahragaan.
Untuk itu, dia berharap, dalam urusan kepemudaan dan keolahragaan harus bersinergi. Tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja.
Oleh karena itu dengan adanya rakor ini bisa terbangun kolaborasi nyata antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan program-program strategis kepemudaan dan keolahragaan di daerah.
Menurutnya, pencapaian target pembangunan nasional harus dilakukan secara bersama dengan dukungan dan komitmen semua tingkat pemerintahan sesuai dengan kewenangan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.
Pewarta: Abdul FatahEditor : Daniel
COPYRIGHT © ANTARA 2026